Tampilan dan Pakaian, Rentetan Panjang Kontoversi Kolonialisme Belanda

Penampilan dan pakaian merupakan dua hal kontroversial di masa kolonialisme Hindia Belanda. Carut – marut identitas individu hingga kelompok lahir dari masalah penampilan dan pakaiannya.

Penutup kepala dan alas kaki dapat dijadikan salah satu indikator perhatian Pemerintah Hindia Belanda dalam kebijakan ordonansinya sebelum 1900-an.

Semenjak peraturan pemerintah longgar, tidak sedikit pelopor gerakan nasionalis mulai berani menggenakan pakaian Barat dalam acara penting. Tutup kepala yang berbeda kain turban, topi barat biasa, topi resmi dengan bentuk kopiah atu peci hitam milik gerakan nasionalis menjadi aksesoris tambahan nan mencolok kala itu. Kalangan Cina tak mau ketinggalan. Mereka beramai – ramai memotong kuncir dan memakai pakaian ala Barat

Keberanian pribumi dan kalangan Cina membuat Pemerintah Hindia Belanda geram. Ordonansi 1658 pun dikeluarkan guna menertibkan keliaran mereka. Pakaian Eropa di Hindia Belanda hanya boleh digunakan seorang Kristiani. Topi dan celana dengan taraf lebih sempit difungsikan pembeda pribumi di Batavia dengan lainnya. Tidak sekedar itu. Pemerintah Hindia Belanda pun mengeluarkan aturan wajib pakai pakaian tradisional dan nasional dari setiap daerah di Hindia Belanda. Begitupun kalangan Cina yang diharuskan berpakaian mantel terusan dan topi.

Demikian adanya guna mempermudah deteksi masalah yang melibatkan masyarakat. Ordonansi pun kian dijalankan seperti adanya meski berpotensi besar akan pemberontakan yang bermula dari penghindaran dan peninggalan identitas kedaerahan pribumi yang menjadi momok menakutkan bagi Pemerintah Hindia Belanda.