PP PMKRI: Gubernur NTT Minim Etika Komunikasi Publik

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menyoroti gaya premanisme Gubernur NTT.

Alvin Aha, Presidium Ristek PP PMKRI menyanyangkan sikap Gubernur NTT ketika beraudiensi bersama para tokoh adat di Sumba Timur, NTT.

Melihat dari beberapa media yg mengangkat persoalan ini, kita semua dipertontonkan dengan gaya premanisme dan etika pejabat publik yang sangat tdk etis.

Masyarakat NTT itu, sangat menjunjung tinggi nilai dan budaya, cara dan pendekatan yang humanis sangat mampu jika digunakan untuk berkoordinasi bersama masyarakat NTT. Sikap gubernur dalam konteks manajemen komunikasi publik lebih menunjukkan sikap arogansi dan gaya premanisme bukan sikap sebagai seorang pemimpin yang memimpin.

Kalau gubernur VBL punya kemampuan memimpin yang kredibel harusnya bisa memahami pola pendekatan kontekstual berbasis budaya lokal. Karakteristik masyarakat NTT umumnya, mudah dalam pendekatan kontekstual ini.

Hal ini yang sering tidak dipahami oleh VBL sebagai seorang pemimpin. Hal ini juga jadi bukti kelemahan kepemimpinannya bersama tim kerja sebagai suporting sistem. Sangat tidak etis ketika seorang pemimpin secara arogan menekan masyarakat dengan memaksakan kepentingan pihak lain yang tidak jelas tujuan pembangunannya.

Lebih dari itu, tanda manajemen komunikasi publik yang berantakan di institusi pemerintahan VBL. Dan hal ini perlu diingatkan karena akan jadi bom waktu bagi pak VBL kedepan dalam konteks politik.