Era Baru Keuangan: Implikasi Hukum Blockchain dalam Transaksi Global

Fayyadh Ahmad
Mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, Jurusan Informatika
Konten dari Pengguna
1 April 2024 16:21 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Fayyadh Ahmad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi blockchain telah menciptakan gelombang transformasi dalam berbagai sektor, termasuk bidang keuangan. Kemampuannya untuk menyediakan sistem yang aman, transparan, dan terdesentralisasi telah menginspirasi banyak inovasi dalam cara kita melakukan transaksi keuangan global. Namun, di balik potensinya yang luar biasa, teknologi ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan hukum yang kompleks, terutama dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen.
source: David McBee pexels.com
Blockchain, pada dasarnya, adalah sebuah database terdesentralisasi yang terdiri dari serangkaian blok yang saling terhubung. Setiap blok berisi sejumlah transaksi dan memiliki hash unik yang memungkinkan verifikasi data dengan cepat dan efisien. Keunggulan utama blockchain adalah kemampuannya untuk mengurangi ketergantungan pada perantara ketiga, seperti bank atau pemerintah, dalam melakukan transaksi keuangan. Ini memberikan keamanan tambahan dan mengurangi biaya serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi.
ADVERTISEMENT
Implikasi Hukum
source: Ivan Babydov pexels.com
1. Regulasi: Salah satu tantangan terbesar dalam mengadopsi teknologi blockchain adalah menciptakan kerangka regulasi yang sesuai. Berbagai negara sedang berusaha untuk menyesuaikan peraturan keuangan mereka dengan kemajuan teknologi ini. Misalnya, beberapa negara seperti Malta dan Swiss telah memperkenalkan undang-undang yang mendukung penggunaan blockchain dalam transaksi keuangan.
2. Perlindungan Konsumen: Dalam ekosistem yang terdesentralisasi seperti blockchain, pertanyaan perlindungan konsumen menjadi semakin penting. Transaksi yang dilakukan tidak lagi dilindungi oleh perantara ketiga, sehingga memperumit masalah jika terjadi kecurangan atau kesalahan. Maka dari itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi konsumen dan menegakkan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan blockchain.
3. Kepatuhan Pajak: Blockchain juga memunculkan pertanyaan baru tentang bagaimana mengelola kewajiban pajak. Karena transaksi dalam blockchain sering kali bersifat anonim, memantau dan memungut pajak menjadi lebih sulit bagi pihak berwenang. Negara-negara harus memikirkan cara untuk mengatasi tantangan ini tanpa menghambat inovasi.
ADVERTISEMENT
Dalam kesimpulan, teknologi blockchain menjanjikan era baru dalam transaksi keuangan global. Namun, untuk memanfaatkan potensinya sepenuhnya, diperlukan kerangka hukum yang tepat untuk mengatur penggunaannya. Dengan regulasi yang sesuai dan perlindungan konsumen yang kuat, blockchain memiliki potensi untuk mengubah cara kita memandang dan melaksanakan transaksi keuangan di masa depan.
Referensi
1. Casey, M. J., & Vigna, P. (2018). The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything. St. Martin's Press.
2. Catalini, C., & Gans, J. S. (2016). Some Simple Economics of the Blockchain. Harvard Business School Working Paper, (16-107).
3. Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton University Press.
ADVERTISEMENT
4. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World. Penguin.