MUI Minta Pemerintah Ambil Tindakan Represif dan Persuasif ke Ormas

Ketua MUI Ma'ruf Amin (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam dialog lintas agama yang digelar hari ini di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, juga dibahas soal ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau pemerintah melalukan upaya persuasif dan represif dalam menghadapi ormas-ormas yang bertentangan Pancasila.

Baca : PBNU: HTI Sebarkan Paham yang Bisa Memecah Belah Umat

Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan perlu ada dialog kebangsaan dengan semua ormas atau pun komunitas untuk memperkuat jiwa nasionalisme di dalam tubuh beragam organisasi tersebut.

"Pemerintah harus melakukan tindakan persuasif ataupun represif sesuai aturan hukum. Lalu (saran) dari kita, lakukan dialog kebangsaan di seluruh komunitas masing-masing," kata Ma'ruf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).

"Untuk penguatan rasa kebangsaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ini susah dan mulai luntur," lanjutnya.

Baca : PBNU Sesalkan Khotbah di Masjid Pemerintah dan BUMN Bernada Keras

Para pemuda yang tergabung dalam keanggotaan ormas atau pun komunitas itu, kata Ma'ruf, banyak yang masih tak paham soal sejarah perjuangan merebut kemerdekaan bangsa. Sehingga pemikiran mereka tak sejalan dengan para pendiri bangsa.

"Ada dugaan, ini kan banyak anak-anak muda yang tidak mengalami proses terbentuknya negara ini, sehingga tidak nyambung," ucap Ma'ruf.

Sebelumnya dalam pidato hari ini di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi asal masih berada dalam koridornya.

"Saya tegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi kita tapi saya juga tegaskan bahwa kebebasan itu harus dalam koridor," kata Jokowi.