'Pengelolaan SDM adalah Kunci Utama Reformasi Polri'

Kepala SDM Polri Irjen Arief Sulistyanto (Foto: Cornelius Bintang/kumparan)

Asisten SDM Polri Irjen Pol. Arief Sulistyanto mengemban amanah sebagai ujung tombak keberhasilan reformasi Polri. Beberapa gebrakan dilakukan guna memperbaiki citra Polri di mata masyarakat.

Dalam wawancara eksklusif dengan kumparan (kumparan.com) pada Jumat (23/3) di Mabes Polri, Arief menyampaikan komitmennya untuk serius mereformasi tubuh Polri dengan mengedepankan kejujuran.

Tak boleh ada nepotisme dalam proses rekrutmen anggota apa pun jabatan orang tua mereka, tak ada pula uang suap untuk bisa lolos seleksi, apalagi naik jabatan. Siapa pun yang ingin menjadi anggota Polri atau memangku jabatan tinggi, kata Arief, harus mampu bersaing secara cerdas dan sehat.

Arief mengatakan ia tak akan segan memberi sanksi tegas kepada oknum polisi yang terbukti bertindak curang dalam menjalankan profesinya. Para calon anggota yang berlaku tak jujur saat mengikuti seleksi, akan langsung didiskualifikasi tanpa toleransi.

Berikut tanya jawab kumparan dengan Irjen Arief selengkapnya :

Menjabat sebagai asisten SDM Polri, artinya menjadi garda terdepan dari keberhasilan reformasi di tubuh Polri. Reformasi apa saja yang akan Bapak lakukan?

Kalau melihat program reformasi Polri itu, ada tiga sasaran. Reformasi struktural, instrumental, dan reformasi kultural. Reformasi struktural dan instrumental itu lebih bisa dilakukan. Kalau reformasi kultural ini yang direformasi adalah manusianya dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kultur dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mendapat penilaian negatif terhadap Polri selama ini dari masyarakat diubah, dan ini butuh waktu. Sehingga kalau manusianya sebagai sasaran reformasi, maka itu menjadi salah satu bidang tugas dari asisten SDM. Bagaimana melakukannya?

Melihat pada tugas pokok staf SDM adalah menyiapkan SDM yang siap pakai dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Ini ada namanya siklus pembinaan personel. Mulai dari rekruitmen, seleksi pendidikan, kemudian proses pendidikannya yang dilakukan oleh Lemdikpol, kemudian pembinaan karir dan penggunaan karir kekuatan itu sendiri dan perawatan personel. Ini siklus yang harus berjalan seirama dan semuanya harus dilakukan secara profesional. Bagaimana kita bisa melakukan reformasi di SDM ini?

Saya mulai dari proses rekruitmen. Rekruitmen itu adalah proses seleksi calon-calon anggota baru yang berasal dari masyarakat. Tentunya untuk bisa memperoleh anggota polisi yang profesional, dia hrus dipilih dari calon-calon yang berkualitas, memenuhi standar-standar yang sudah ditentukan kepolisian. Di sini berarti proses selesksinya harus sesuai prinsip yang sudah diterapkan, bersih, transparan, akuntable, dan humanis, juga berkualitas.

Harus benar-benar dilakukan pemilihan terhadap calon-calon itu kualitas-kualitas yang dibutuhkan baik fisiknya kemudian kesehatannya, intelektualnya, kesehatan jiwanya, psikologisnya, ini harus memenuhi standar sehingga nantinya menjadi anggota Polri yang berkualitas, tanggap, tanggon, tenggrinas istilahnya, kemudian akan dididik.

Di sini proses pendidikannya harus benar dan baik, serta profesional sehingga kalau yang masuk baik, proses pendidikannya berkualitas dan baik, maka keluarnya akan jadi polisi-polisi yang baik dan digunakan. Tinggal bagaimana pola pembinaan karir mereka apakah pada level worker atau bintara, apakah perwira, ini hahrus ditempatkan di tempat yang sesuai kemampuan mereka. Right man on the right place, on the right job. Ini tegas dalam sistem pembinaan karir, ini harus bisa menentukan kalo pada level pimpinan harus bisa menentukan pemimpin-pemimpin yang akan bisa memimpin organisasi jadi lebih baik lagi.

Baca juga : Vlog: Kejutan untuk Ujung Tombak Reformasi Polri

Berkaca pada proses perekrutan anggota Polri selama ini, hal apa yang menjadi PR dasar atau sumber yang melatarbelakangi perlunya reformasi SDM ini dilakukan? Apa masalah terbesarnya?

Kalau kita lihat seleksi proses masuk anggota polisi ini kan ada aturan, ada sistem, yang berisi mekanisme pelaksanaan dan aturan-aturan baku dan prinsip yang harus diterapkan, ada panitia, ada calon peserta, ada orang tua, ada pihak-pihak lain di luar dua pihak ini. Panitia harus bisa dijamin melaksanakan seleksi secara objektif. Peserta harus dijamin jujur dan tidak main-main serta tidak menggunakan cara yang tidak benar. Kalau dua pihak ini sudah baik kita bisa menjalankan seleksi dengan baik. Tetapi bagaimana untuk menjamin ini? Harus ada suatu langkah-langkah yang baik itu pengawasan, kemudian kalau ada pelanggaran kami juga akan lakukan tindakan. Ini yang kami terapkan.

Saya mereplikasi apa yang sudah saya lakukan saat jadi Kapolda Kalbar, panitia seleksi memang sebelum melaksanakan tugasnya dia menandatangani pakta integritas, tapi menurut saya pakta integritas ini sekedar tanda tangan dan pernyataan saja, tetapi harus ada sesuatu yang menguatkan lagi maka saya sumpah untuk mengingatkan dia bahwa apa pun yang dilakukan terhadap para calon ini dalam tanggung jawab dia sebagai panitia seleksi menjadi tanggung jawab dia kepada tuhan. Kemudian ada pertanyaan dulu waktu mau jadi anggota polisi kan udah disumpah? Disumpah saja melanggar apa lagi enggak? Makanya ya sudah terserah orang mau bicara apa tapi saya maunya dia disumpah ya sudah saya sumpah.

Kemudian bagi calon, sehingga kalau panitia seleksi sudah betul-betul mau berpegang pada nilai-nilai dan sumpahya, tinggal pesertanya bisa dijamin dia akan melakukan prosesnya secara objektif tanpa melibatkan pihak lain. Tidak menggunakan sponsor, titip ke sana kemari, sehingga waktu daftar ada formulir pernyataan saya nama bla bla bla, menyatakan satu akan mengikuti proses seleksi dengan jujur dan objektif, yang kedua tidak akan melakukan tindakan menyimpang menggunakan sponshorship dan lain sebagainya. Jika melakukan saya bersedia di coret atau didiskualifikasi. Nah ini kami terapkan sehingga dua pihak ini yang harus kita jaga. Selain dua pihak ini mungkin memang ada pihak lain diluar pihak-pihak ini yang sering, akhirnya ini menimbulkan rumor yang tidak baik.

Animo masuk jadi polisi ini kan sangat besar, seluruh Indonesia ini kira-kira ada 138 ribu yang diterima hanya 0 ribu itu berarti hanya sekitar 7 persen. Sehingga ini terjadi kompetisi yang sangat ketat akhirnya orang akan berupaya berbagai macam cara. Kalau 2 pihak ini sudah dikunci, kita berupaya jangan sampai pihak lain ada melakukan spekulasi. Misal ada seseorang mendatangi si calon, bilang saya akan bisa menolong kamu dengan minta sejumlah uang, padahal panitia juga tidak akan melaikan itu, uang masuk di kantong dia, dia diam saja nanti kalau kebetulan masuk ya dia untung kalo enggak ya duitnya dikembalikan. Nah ini yang merusak citra di dalam proses rekruitmen polisi, sehingga itu kita antisipasi.

Proses penerimimaan bintara dan tantama yang paling banyak dilakukan pada tingkat polda, pas saya jadi kapolda saya declair saya apelkan semuanya saya hadirkan masyarakat bahwa jangan percaya dengan siapa pun yang menerima menjanjikan sesuatu, kalau ada yang menjanjikan sesuatu dengan meminta uang atau janji uang atau materi lainnya itu adalah penipuan, dan tangkap ramai-ramai. Dan Alhamdulillah waktu saya di Kalbar tidak terjadi, nah ini semoga saat saya terapkan ke seluruh Indonesia, ini bisa jadi mudah-mudahan bisa mewujudkan itu.

Jadi menurut bapak cara itu efektif ya? atau ada cara atau reformasi lain?

Ya efektif. Di dalam proses penilaian juga kita melibatkan pengawas internal dan eksternal, kemudian mekanisme pengumumannya juga kita lakukan secara transparan contohnya misal saat tes kesehatan jasmani, ini kan jelas contohnya. orang lain juga lihat. Saya kuat 7 putaran ya ditulis 7 atau 12 putaran ya tulis segitu nanti ada nilainya keluar sekian, langsung dia mencatat.

Pas kemarin di FGD Humas ada yang tanya, apakah masyarakat boleh lihat? boleh silakan, keluarganya mau ngasih semangat? boleh, kecuali dalam situasi tertentu misalnya psikotes ya kalau psikotes diliat orang lain nanti kan grogi. Artinya kita terbuka dan transparan, begitu juga untuk psikotes mereka mengerjakan lembarnya dikumpulkan, mereka dikumpulkan di aula, penilaiannya ditunjukkan ini nomor sekian dimasukan ke nomor sekian, nanti langsung keluar nilainya di komputer kan sistemnya pakai tanda memilih.

Setelah nilai keluar dia akan mencatat dan di rangking, kalau sistem gugur dari rangking sekian sampai sekian juga dia akan otomatis gugur. Begitu juga pada waktu nanti patukir juga dikumpulkan semua di ruangan semua nilai dipampang, kemudian ada perhitungan dan rumus dimasukkan akhirnya keluar rangking, semua keluar si A rangking berapa dia rangking berapa, jika tidak sesuai dia akan bisa protes jika nilainya tidak segitu karena dia nyatet juga di balik kartu pesertanya ada item-item tes itu dia nilainya berapa. Itu contoh transparasinya.

Itu reformasi untuk perekrutan. Kalau untuk Polantas yang 'nakal' Pak? Bagaimana mereformasinya?

Itu nanti tergantung bagaimana pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas lalu lintas. Tentunya bagian tugas dari Kakoorlantas, di reserse tugas pengawasannya bagian Reskrim, dan pada level Polda bagaimana para Kapolda itu bisa melakukan pengawasan juga. Intinya bahwa bagaimana manajemen di operasional itu bisa diterapkan kemudian sistem penganggaran yang sudah baik juga diberikan anggota sebagaimana mestinya. Sehingga tak ada celah lagi untuk mencari uang yang liar. Peluang-peluang itu semakin hari semakin tidak ada karena sudah ada pengembangan aplikasi. Seperti di lalu lintas sekarang sudah ada e-tilang. Kalau dia sudah ditilang dia langsung ke ATM kemudian berikan bukti denda tilangnya ke polisi. Jangan coba-coba menyuap, kalau anda ketahuan menyuap langsung ditangkap oleh polisi karena itu termasuk tindak pidana.

Bapak akan turun langsung ke lapangan? Atau memerintahkan jajaran turun mengecek langsung seperti yang dulu Bapak lakukan di Kalbar?

Hakekat tugasnya sudah berbeda. Sekarang saya fokus ke pengelolaan sumber daya manusia. Saya akan melihat pengawasan berjalan efektif atau tidak. Nanti teman-teman media juga membantu di lapangan. Kemarin saya sudah bekerja sama dengan kadiv humas. Saya minta sampaikan kepada teman-teman media di seluruh Indonesia untuk awasi proses rekruitmen di Polda, nanti kalau SDM menyamar-nyamar dikira reserse. Nanti akan ada mekanisme pengawasan yang sudah ada sistemnya. Ada tim saber, propam, ada tipikor di setiap Polda. Saya sudah sampaikan ke semua bahwa sumber daya manusia adalah aset utama. Unsur utama dalam menentukan keberhasilan organisasi ini sehingga ini jadi tanggung jawab banyak pihak.

Jadi kalau ada yang mengaku bisa bantu saat perekrutan?

Langsung tangkap saja ramai ramai

Kalau yang ngaku itu polisi? Bagaimana cara menangkapnya?

SMS ke saya, difoto, dijebak kalau perlu.

Jadi enggak ada lagi ya Pak yang masuk jadi polisi bisa pakai uang?

Saya tidak pernah melakukan seperti itu, mudah-mudahan tidak ada pola-pola seperti itu. Kita kan terbuka, dengan adanya internet, smartphone, jadi apa pun yang dilakukan bisa di-upload sama-sama. Ini yang kita sadarkan pada anggota dan masyarakat bahwa saat ini tidak ada lagi tempat sembunyi.

Soal naik jabatan pakai 'pelicin' Pak?

Saya selama 30 tahun jadi polisi itu tak pernah pakai 'pelicin'. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti itu saya enggak ngerti. Kalau mungkin ada ya ditangkap saja.

Tapi rumor seperti itu Bapak dengar ya?

Ya dengar sih ada. Tapi kan rumor tak bisa langsung dipercaya, kan katanya.

Pak Kapolri memilih Pak Arief berarti karena 30 tahun enggak pakai 'pelicin'?

Itulah yang saya sempat diskusikan dengan Kapolri. Saya sampaikan, saya selama karir baik sekolah maupun jabatan segala macamnyanya kita bekerja keras. Saya sama dengan Pak Kapolri. Pak Kapolri juga meniti karir dan sekolah dengan cara yang benar. Jadi kami punya latar belakang yang sama, visi yang sama. Jadi kami tidak punya dosa masa lalu. Jadi mau ngomong apa saja enak enggak belepotan. Tapi misalnya saya sampaikan jangan pernah begini, jangan pakai pelicin, dan sebagainya, saya enggak akan berani bilang begitu kalau saya pakai pelicin.

Pas sespimen saya dipanggil Wakapolri karena ketika itu saya menjadi aspri beliau, saya dipanggil terus dia bilang kamu lolos dan dia minta saya tanda tangan. Kemudian saya menolak . Saya menolak karena saya ingin dengan upaya saya sendiri. Terus ditanya, bagaimana kalau kamu enggak lolos? Ya Polri rugi kalau enggak terima saya gayanya begitu. Akhirnya saya tes, saya lulus nilai saya paling tinggi.

Pesan pertama yang disampaikan oleh Kapolri saat Bapak dilantik?

Melakukan pengelolaan SDM yang benar sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Polri karena itu menjadi atensi presiden, bahwa reformasi internal itu kuncinya pembinaan. Sehingga itu menjadi arah saya untuk melakukan itu.

Sekarang kan lagi proses rekruitmen, proses seleksi Sespimen. Alhamdulillah baru saja selesai dan diumumkan supaya betul betul clear and clean, supaya tidak ada upaya macam-macam karena ini kan masih dalam tahap pendaftaran sampai dengan 14 April. April sampai Mei baru mulai tes-tesnya.

Hubungan Polri dengan lembaga hukum?

Hubungannya baik, kerja sama kita dalam bidang penyediaan sumber daya manusia, dengan KPK kami sediakan penyidik, ada juga penyidik Polri yang bekerja sama dengan BNN, di Bakamla dan PPATK juga ada. Ini tugas dari bidang penyediaan SDM. Selain internal juga melakukan pengelolaan SDM yang ditempatkan di luar.

Amanah apa yang paling berat dalam tugas Bapak sebagai Asisten SDM Polri?

Menurut saya tugas saya di sini ini SDM ini merupakan kunci utama. Oleh karena itu dari rekrutmen sampai pembinaan karier harus betul betul bagus. Ini kan tak sepeti membalikkan telapak tangan. Ada satu kepastian yang harus dilakukan supaya anggota anggota ini punya kepastian juga dalam pembinaan karier mereka. Yang selalu saya sampaikan kepada adik-adik dan anggota adalah kalau saya mampu saya akan maju, jangan sampai saya sudah mampu kalau tidak ada sesuatu saya tidak akan maju, ini yang tidak

Tapi katanya kalau punya saudara jenderal gampang masuknya Pak?

Insyaallah saya tidak akan berlakukan itu. Karena pas Sespimmen kemarin saya berani declare siapa pun anda , anda calon pemimpin anda harus punya kepercayaan diri. Sehingga ketika tes, anda harus menjadi diri sendiri dengan kemampuan anda sendiri. Tidak ada kata sponsorship, tidak ada kata pelicin, tidak ada lagi titi- titipan.Kalau ada yang melakukan itu akan didiskualifikasi.

Saya tunggu sampai malem itu, kan lumayan mengurangi beban saya, saya tunggu sampai malam enggak ada yang menelepon. Biasanya kan pusing kalau banyak yang menelepon. Padahal saya sudah declare nomor telepon saya. Malah saya tawarkan, yang sudah menggunakan itu segera batalkan. Kalau sudah ada yang di daftarkan segera laporkan bahwa saya tak akan menggunakan itu lagi. Ada yang laporan, kemarin saya menggunakan ini ini, dan saya tidak akan menggunakan itu lagi.

Contoh kemarin penempatan PTIK. Penempatan selama ini kan didasarkan kepada ranking. Ranking bagus dapat di Polda favorit, di Jawa, di Sumatera Utara. Kemudian di ranking di bawah di tempat yang jauh, di NTT. Saya sampaikan ke Kapolri, Pak, Jawa itu sudah penuh, Kompol semua penuh. Kalau nanti mereka ditempatkan di sini nanti akan menambah beban baru. Sedangkan di tempat-tempat lain masih kekurangan. Ada Polda baru, Polda peningkatan tipe, ini yang harus dilakukan adalah Jawa sudah tidak diisi. Penempatan kemarin Jawa tutup.

Yang kedua ranking, jadi orang-orang yang pintar ini harus memberikan support ke Polda yang jauh. Kapan masyarakat di NTT, Papua akan merasakan kehadiran polisi yang pandai kalau yang pandai ditaruh di tempat favorit saja? harus dibalik.

Ketiga, lembaga pendidkan harus disi dengan mereka yang baik. Jadi ranking 1 sampai 10 itu saya tempatkan di lembaga pendidikan. Kemudian saya bagi lagi, dibagi dari timur ke tengah, dari tengah ke Barat dan dari Barat ke Timur. Terus penentuannya tidak melihat nama lagi, tapi pakai undian.