Indramayu, Perempuan, dan Jalan Panjang Menuju Kesetaraan
Statistisi Ahli Muda BPS Kab Indramayu
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Dwi Meilisa Fitria tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Indramayu, sebuah kabupaten di pesisir utara Jawa Barat, sejak lama dikenal sebagai kantong besar pengirim pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam data statistik yang terus berulang, nama Indramayu hampir selalu berada di peringkat atas. Dan dalam angka itu, mayoritas adalah perempuan. Dalam rentang 2020 hingga 2022, dari hampir 26 ribu warga Indramayu yang bekerja di luar negeri, sekitar 75 persen adalah perempuan. Sebagian besar mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga, pengasuh lansia, atau buruh kasar di sektor informal.
Pada satu sisi, data ini bisa dibaca sebagai potret ketangguhan perempuan Indramayu, dimana mereka mampu dan mau menyeberang batas negara, meninggalkan keluarga, dan bekerja keras demi kehidupan yang lebih baik. Namun, pada sisi lain, ini juga menjadi alarm tentang ketimpangan struktural yang mengakar. Dimana kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan budaya patriarki membuat migrasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan.
Dalam banyak keluarga di Indramayu, perempuan adalah solusi darurat ketika ekonomi keluarga stagnan. Dengan latar belakang pendidikan rendah dan akses terbatas pada pekerjaan layak di daerah sendiri, migrasi ke luar negeri kerap dianggap satu-satunya jalan. Sementara laki-laki, dalam banyak kasus, tinggal di rumah dengan pekerjaan tidak tetap atau bahkan tanpa pekerjaan sama sekali.
Kondisi ini membentuk dinamika sosial baru, seperti desa-desa yang kehilangan sosok ibu, anak-anak yang diasuh kakek-nenek, dan struktur keluarga yang berubah tanpa kesiapan emosional maupun sosial. Lebih jauh lagi, migrasi ini kerap menempatkan perempuan dalam risiko berlapis, tidak hanya harus menghadapi kerja kasar di negeri asing, tetapi juga kerentanan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak.
Masalah ini bukan sekadar soal ekonomi. Ia adalah produk dari sistem yang membiarkan ketimpangan terjadi secara struktural. Pendidikan yang tidak inklusif, norma sosial yang membatasi peran perempuan, serta minimnya ruang partisipasi dalam kebijakan publik menjadikan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.
Upaya seperti program Perempuan Berdikari yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Indramayu layak diapresiasi. Program ini bertujuan memberdayakan purna PMI dengan pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan usaha. Namun, jika akar masalahnya tidak disentuh, yakni budaya patriarki, akses pendidikan, dan kesempatan kerja lokal, program seperti ini hanya akan menjadi tambal sulam.
Kesetaraan gender tidak bisa dibangun hanya dengan memberi pelatihan pascamigrasi. Ia harus dimulai dari hulu. Dari sistem pendidikan yang mendorong anak perempuan untuk bermimpi tinggi, dari keluarga yang tidak memaksakan pernikahan dini, dari komunitas yang mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan ekonomi lokal.
Kebijakan afirmatif, perlindungan hukum bagi pekerja migran, serta pendekatan kultural yang lebih membebaskan peran gender harus berjalan beriringan. Tanpa itu, perempuan Indramayu akan terus menjadi korban dari narasi heroik yang sebenarnya lahir dari keterpaksaan.
Perempuan Indramayu tidak butuh simpati. Mereka butuh sistem yang adil. Ketika mereka memilih bekerja di luar negeri, itu haruslah karena mereka ingin, bukan karena mereka tak punya pilihan. Dan ketika mereka memilih tinggal, mereka pun harus bisa hidup bermartabat, mandiri, dan setara.
Indramayu tidak akan maju jika setengah penduduknya terus-menerus diposisikan sebagai cadangan ekonomi yang dikirim ke luar negeri. Kesetaraan bukan soal angka, tapi soal kuasa, kuasa untuk memilih, menentukan, dan berdaya.
Perlu kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia akademis untuk membuka akses pendidikan dan lapangan kerja bagi perempuan Indramayu agar kebijakan bisa lebih terarah, spesifik, dan berdampak nyata.