Profil Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan yang Cabut Darurat Militer

Profil Yoon Suk Yeol. Foto: Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS

Profil Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan kembali menuai sorotan publik setelah ia memberlakukan "darurat militer" singkat pada Selasa (3/12/24) malam. Meski kini status tersebut telah dicabut, keputusan ini masih memicu berbagai reaksi.

Dikutip dari laman theguardian.com, sang Presiden menyebut bahwa keputusan “martial law” itu diambil sebagai respons atas situasi keamanan yang dinilai mengancam stabilitas negara, salah satunya adalah ‘tuduhan’ adanya oposisi anti-negara.

Namun, langkah ini dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi Korea Selatan. Alhasil, masyarakat pun bahkan menuntut kemunduran Suk Yeol dari jabatannya, mengingat ia juga memiliki sederet catatan kontroversi lainnya.

Profil Yoon Suk Yeol

Profil Yoon Suk Yeol. Foto: AFP/Leon Neal

Profil Yoon Suk Yeol tengah menjadi perbincangan hangat. Ia merupakan pria kelahiran Seoul, Korea Selatan, 18 Desember 1960, yang tercatat sebagai seorang politikus, mantan jaksa agung, dan Presiden ke-20 Korea Selatan sejak tahun 2022.

Perjalanan kariernya dimulai dari tahun 1994, ketika pria lulusan Universitas Nasional Seoul ini berhasil menjadi jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Daegu. Sedangkan, karier politiknya baru dimulai sejak tahun 2021, saat ia menjadi capres Korea Selatan.

Di luar karier, Suk Yeol diketahui menganut agama Katolik. Saat ini, dirinya berstatus suami dari pasangan sahnya, Kim Keon-hee. Meski telah menikah dari tahun 2012, saat berusia 52 (Yoon) dan 40 (Kim) tahun, hingga kini keduanya tidak memiliki anak.

Baca juga: Profil Kash Patel, Direktur Baru FBI yang Dicalonkan Donald Trump

Karier Politik Yoon Suk Yeol

Profil Yoon Suk Yeol. Foto: Dok. Agus Suparto

Sebelum terjun ke dunia politik, Yoon Suk Yeol memulai kariernya sebagai jaksa pada tahun 1994 setelah lulus ujian pengacara di percobaan kesembilan. Ia bergabung dengan Divisi Investigasi Khusus yang menangani kasus-kasus korupsi.

Karena ketekunannya, karier Yoon berkembang pesat, sehingga ia tercatat telah menduduki sejumlah posisi strategis di kejaksaan dan menangani kasus besar, termasuk kasus dugaan manipulasi pemilu 2012 dan skandal Presiden Park Geun-hye.

Selama masa kariernya dalam dunia hukum, Yoon dikenal begitu vokal dan berani mengambil resiko terhadap skandal besar. Tak heran, pada tahun 2019, ia diangkat menjadi Jaksa Agung, di bawah masa kepemimpinan Presiden Moon Jae-in.

Ia bertanggung jawab atas berbagai penyelidikan penting, termasuk dugaan korupsi terhadap Menteri Kehakiman Cho Kuk dan kasus terkait Cheong Wa Dae. Meski pada akhirnya, kiprah hukum sang jaksa ini harus terhenti pada Maret 2021.

Jaksa Yoon mengundurkan diri setelah hubungannya dengan Presiden Moon semakin memburuk, imbas dari berbagai keputusan kontroversial sang presiden saat itu. Tapi tak berselang lama, ia justru muncul sebagai sosok yang tinggi akan minat politik.

Dengan bekalnya sebagai mantan jaksa yang kerap bersinggungan dengan kasus korupsi tokoh politik, ia lantas terjun ke dunia politik. Tujuannya saat itu adalah menjadikan Republik Korea sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan kreativitas.

Karier politiknya dimulai pada Juni 2021. Saat itu, Yoon Suk Yeol mengumumkan pencalonan dirinya dalam bursa pemilihan presiden sebagai kandidat independen. Tak lama kemudian, Juli 2021, ia bergabung dengan partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat.

Bersama partai tersebut, pada November 2021, pria kelahiran 1960 ini menjadi kandidat resmi untuk pemilihan presiden. Catatan ini kemudian menjadi sejarah karier politik pertama sang mantan jaksa, sekaligus karier tertingginya dalam sebuah negara.

Baca juga: Profil Donald Trump, Latar Belakang, Pendidikan, dan Kariernya

Menjadi Presiden Korea Selatan

Profil Yoon Suk Yeol. Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP

Pada 10 Mei 2022, Yoon Suk-yeol resmi dilantik sebagai Presiden Korea Selatan yang ke-20, menggantikan jabatan Presiden Moon Jae-in. Pelantikan ini dilaksanakan setelah seluruh rangkaian kegiatan demokratis dan tinjauan hukum selesai.

Di tahap awal, pada tanggal 9 Maret 2022, diadakan Pemilu Presiden secara serentak. Kandidat Yoon unggul terhadap lawannya, Lee, dengan margin tipis, yakni 48,56 persen suara dan Lee 47,83 persen, menjadikan Yoon sebagai kandidat terpilih.

Tahap selanjutnya adalah saat di mana Yoon menyampaikan pidato kemenangan di Majelis Nasional pada 10 Maret 2022 pagi hari, setelah kedudukannya sebagai presiden terpilih dikonfirmasi secara resmi oleh Komite Pemilihan Nasional.

Meski banyak kontroversi terkait kemenangannya, beberapa sumber menyebutkan bahwa pria kelahiran Seoul ini terpilih berkat limpahan aspirasi rakyat untuk pemulihan keadilan dan supremasi hukum, mengingat ia memiliki pengalaman jaksa.

Sebagai presiden, dalam kebijakan luar negerinya, Yoon mengambil sikap tegas terhadap Korea Utara dengan memberlakukan sanksi atas setiap ancaman sambil mempererat hubungan dengan negara Jepang dan Amerika Serikat.

Namun, di dalam negeri, Yoon menghadapi kesulitan yang cukup besar dalam mengesahkan undang-undang, karena hasil pemilu 2022 memberikan mayoritas kursi di Majelis Nasional kepada partai oposisi, DPK, sehingga banyak upaya yang terhambat.

Majelis Nasional kerap mendapati bahwa pemerintahan atau kebijakan Presiden Yoon ini tidak populer, bahkan kontroversial. Karena itu, tak sedikit kebijakan yang ditolak oleh majelis ini, termasuk kebijakan terbaru mengenai “darurat militer.”

Kontroversi Yoon Suk Yeol

Profil Yoon Suk Yeol. Foto: Dwi Prasetya/ANTARA FOTO

Semenjak resmi menjabat sebagai Presiden Korea Selatan (2022), Yoon dianggap telah memenuhi masa jabatannya dengan deretan kontroversi. Dalam segi ekonomi, Yoon menuai banyak protes ketika ia berusaha menaikkan jam kerja hingga 69 jam.

Adapun kontroversi terkenal lainnya yaitu, tuduhan eksploitasi anti-feminis untuk keuntungan politik Yoon, tuduhan menutupi pejabat senior militer atas kematian marinir dan dua tentara lainnya, korupsi ibu negara, hingga kemunduran demokrasi.

Seolah tak pernah usai, sang presiden kembali menuai kontroversi yang dianggap mengusik prinsip demokrasi negara. Pada 3 Desember 2024 pukul 22:27 Waktu Standar Korea (20:27 WIB), Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan status “darurat militer Korsel.”

Melalui siaran langsung televisi YTN, dalam pidatonya, Yoon menyatakan tuduhan atas Partai Demokrat, yang menguasai mayoritas di Majelis Nasional, bahwa partai tersebut bersimpati pada Korea Utara dan terlibat dalam 'aktivitas anti-negara.'

Ia pun mengecap mereka sebagai organisasi kriminal yang bekerja sama dengan kelompok komunis untuk merusak negara. Dengan alasan-alasan tersebut, kebijakan "darurat militer" dilakukan, mencakup larangan terhadap seluruh aktivitas politik.

Begitu pun dengan penghentian kegiatan Majelis Nasional, serta pembatasan terhadap kebebasan pers. Deklarasi tersebut mendapat penolakan keras, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Kekuatan Rakyat yang saat itu memimpin pemerintahan.

Penolakan ini memicu gelombang protes besar-besaran, sehingga pada sekitar pukul 01:01 dini hari WSK pada 4 Desember (3 Desember pukul 23:01 WIB), anggota parlemen di Majelis Nasional secara bulat menyetujui mosi untuk mencabut status "darurat militer."

Keputusan itu didasarkan pada perolehan suara 190-0, meski pada pelaksanaannya sempat ada upaya dari pasukan keamanan untuk menghalangi proses pemungutan suara. Hasil ini lantas dibawa ke meja rapat Kabinet bersama sang presiden.

Pada 4 Desember pukul 04:30 dini hari WSK (02:30 WIB), rapat tersebut dilaksanakan dan menghasilkan keputusan pencabutan kebijakan “darurat militer” oleh Presiden Yoon, yang sekaligus mengakhiri keberadaan Komando Darurat Militer.

Setelah itu, pihak oposisi menyatakan akan memulai proses pemakzulan terhadap Yoon jika ia tidak mengundurkan diri dari jabatannya, menimbang banyaknya kontroversi yang 'menindas,' pun suara rakyat yang menginginkannya lengser (p2k.stekom.ac.id).

Baca juga: Biografi Sutan Syahrir, Si Kancil yang Jadi Perdana Menteri Pertama Indonesia

Demikian ulasan seputar profil Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan yang cabut darurat militer Korsel, lengkap dengan karier dan kontroversinya. Untuk mengetahui informasi lainnya, pantau terus update berita melalui platform tepercaya. (NF)