Komunikasi Politik dan Isu Kudeta AHY

Komunikasi Politik dan isu kudeta

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengambil panggung pemberitaan dari polemik pandemi corona di awal pekan februari 2021. AHY menggelar konferensi pers di DPP Partai Demokrat untuk mengungkap sebuah isu pengambilalihan posisi ketua umum yang dia jabat di PD oleh sejumlah orang baik dari internal partai maupun orang eksternal partai. Isu Kudeta ini menjadi bola liar selama beberapa hari perihal siapakah orang-orang yang ingin melengserkan AHY dan apakah motivasi Pilpres 2024 yang diungkapkan AHY itu memang menjadi latar belakang masalah ini. Kebijakan AHY untuk menyikapi masalah ini bahkan berkirim surat kepada Presiden karena adanya dugaan lingkaran ring 1 Presiden menjadi salah satu motor upaya kudeta partainya. Salah satu tokoh eksternal yang menjabat di pemerintahan yang dimaksud mengarah kepada sosok Moeldoko sebagai Kepala KSP.

Surat AHY ini bisa saja dipersepsikan sebagai sebuah simbol politik bahwa seorang Ketua Umum Partai yang merasa kekuasaannya akan direbut secara paksa oleh kekuasaan eksternal yang lebih tinggi yang seakan tidak bisa diselesaikan secara proses internal partai itu sendiri. AHY sepertinya sadar betul harus mengambil peran tokoh utama yang diserang terlebih dahulu oleh musuh sehingga ketika dia melakukan upaya-upaya perlawanan semata-mata untuk mempertahankan hak yang melekat padanya.

AHY dalam Konferensi Persnya menggunakan istilah “gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa”. Kutipan kalimat tersebut dapat kita bagi beberapa istilah penting yaitu pertama adalah kata gerakan politik yang dapat kita uraikan sebagai upaya oleh orang/kelompok tertentu yang dilakukan dalam proses yang tersistematis dan terukur targetnya yang memiliki tujuan tertentu yang biasanya menguntungkan bagi pihaknya. Gerakan ini harus dilihat sebagai gerakan yang memang sudah diatur sedemikian rupa tidak bisa hanya sebagai kegiatan yang sporadis karena memang muatan semua pergerakan kelompok ini mempunyai tujuan yang sama sehingga perlu ada pembagian peran di dalamnya.

Kata kedua adalah kata pengambilalihan kepemimpinan ini bisa kita analogikan sebagai upaya kudeta. Gerakan politik yang disebut oleh AHY harus dapat dibuktikan adanya sebuah perencanaan yang sistematis memuat strategi tahapan prakudeta dan pelaksanaan kudeta. Dua tahapan itu merupakan tahapan penting untuk mencapai tujuan politik untuk memperebutkan kekuasaan. Pada konteks kudeta negara kebanyakan dalam upaya kudeta negara ada intervensi angkatan bersenjata karena tentu sesuai dengan tugas politis angkatan bersenjata yaitu mempertahankan kedaulatan negara. Hal ini agak berbeda ketika yang akan direbut kekuasaannya adalah sebuah partai politik. Partai politik tentu tidak mempunyai sumber daya angkatan bersenjata namun memiliki unsur golongan yang dapat mengubah arah partai adalah tokoh penting tersebut diluar seorang ketua umum.

Kata Ketiga adalah munculnya unsur pemaksaan. Adanya tujuan kudeta adalah mengambil kekuasaan dapat mengindikasikan ketokohan ketua umum tidak lebih besar dari tokoh lain di partai tersebut. Dinamika internal partai berkaitan isu kepatuhan akan AD/ART, konsensus politik dan target politik sebuah partai seharusnya menjadi bagian dari visi misi seorang ketua umum, maka munculnya upaya kudeta dapat bersumber isu kegagalan seorang pimpinan dalam mengatur dinamika isu tersebut. Pihak AHY merespon isu ini masih percaya akan kesetiaan pengurus daerah dan cabang di bawahnya namun dalam pernyataannya juga tersirat sebuah kekhawatiran lunturnya kesetiaan tersebut dengan isu imbalan uang dan intervensi negara yang ujung dari upaya ini adalah Kongres Luar Biasa (KLB) partai. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apakah Kongres Luar Biasa (KLB) itu sebagai upaya paksa dan inkonstitusional dalam aturan partai? Jika jawabannya KLB memang upaya paksa yang dimaksud AHY, maka apa yang disampaikannya dalam konferensi pers lebih tepat kita anggap sebagai upaya membentuk citra politik dan membangun opini publik bahwa PD sedang tidak baik-baik saja untuk mengambil simpati masyarakat yang sebenarnya isu kudeta itu tidak benar-benar ada.

Strategi Komunikasi Politik ini dengan menggelar konfrensi pers, berkirim surat kepada presiden dan pihak AHY dalam melontarkan dugaan nama-nama tokoh politik ke publik sudah dilemparkan ke publik sudah mulai memperlihatkan hasilnya. Pihak istana sudah merespon tidak akan membalas surat tersebut dan tokoh-tokoh tersebut sudah melakukan upaya klarifikasi politik ke media atas tuduhan dari pihak AHY.

Kebocoran perencanaan isu kudeta ini juga masih menjadi pertanyaan besar mengingat apa yang disebutkan di atas bahwa sebuah gerakan politik yang bertujuan melakukan kudeta kekuasaan seyogyanya tersusun rencana yang rapi. Pernyataan AHY tersebut membuat gerakan ini diketahui publik dan tentu bukan menjadi gerakan politik yang menakutkan sebenarnya karena tahapan akan upaya kudeta telah diketahui publik dan gagal sebelum mencapai pada tahapan perebutan kekuasaan.

Pekerjaan rumah Pihak AHY harus segera membuktikan tuduhannya ke publik tidak cukup hanya dengan gimmick politik konfrensi pers tanpa bukti. Komunikasi politik glorifikasi diri sebagai victim sepertinya tidak cukup berhenti mendengarkan klarifikasi pihak tertuduh di media massa saja namun AHY sebagai ketua umum PD yang sah harus memerintahkan tim kepatuhan internal partai melakukan pemeriksaan kepada anggota aktif yang terlibat dugaan kudeta dan jika terbukti harus diberikan sanksi sebagai bentuk penguatan legitimasi politik dan menjaga harga diri partai. Langkah AHY dalam menyelesaikan isu ini akan menentukan kredibilitas partai yang akan berjuang pada tahun 2024.