Pelajaran dari Banjir Himalaya untuk Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Pupung Arifin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPagi 26 Agustus 2026, warga di sepanjang lembah sungai Nepal bagian utara memulai aktivitas seperti biasa. Sejumlah pelancong dan peziarah juga berada di jalur yang menghubungkan Nepal dengan Tibet, termasuk mereka yang menuju Kailash Manasarovar, situs yang dianggap suci oleh beberapa tradisi keagamaan Asia. Tidak banyak yang menduga bahwa dalam waktu singkat suasana pegunungan yang tenang akan berubah. Massa es dan batu runtuh dari kawasan tinggi, lalu memicu aliran air dan material yang bergerak cepat menuju lembah. Banjir menerjang Distrik Rasuwa dan terus mengikuti sistem Sungai Lhende, Bhote Koshi, dan Trishuli ke wilayah yang lebih rendah. Rumah, jalan, jembatan, kendaraan, dan berbagai fasilitas di sepanjang aliran sungai ikut terdampak. Reuters melaporkan perubahan saluran sungai terlihat hingga lebih dari 100 kilometer ke arah hilir.
Sejumlah analisis awal mengarah pada runtuhan es dan batu di kawasan pegunungan tinggi sebagai pemicu utama banjir. Material tersebut diduga membendung aliran sungai untuk sementara sebelum akhirnya jebol dan melepaskan air serta material dalam jumlah besar ke arah hilir. Peristiwa itu berlangsung cepat dan sulit diantisipasi. Kejadian tersebut juga berlangsung di tengah perubahan yang sedang terjadi di kawasan Himalaya. Suhu yang meningkat, perubahan gletser, pencairan lapisan es, dan ketidakstabilan lereng membuat kawasan pegunungan tinggi semakin penting untuk diamati dalam konteks krisis iklim. Meski demikian, perubahan iklim tidak serta-merta dapat disebut sebagai penyebab langsung banjir 26 Agustus tersebut. Sejumlah faktor alam bekerja secara kompleks dan masih membutuhkan kajian lebih lanjut untuk menjelaskan hubungan di antara keduanya.
Krisis iklim membuat hubungan manusia dengan lingkungan menghadapi tingkat ketidakpastian yang semakin besar. Perubahan dapat berlangsung perlahan melalui kenaikan suhu, perubahan pola hujan, atau penyusutan gletser. Pada kondisi tertentu, perubahan lingkungan juga dapat muncul dalam bentuk kejadian yang berlangsung cepat dan sulit diperkirakan. Situasi ini menantang cara manusia memahami lingkungan tempat mereka tinggal. Data ilmiah menjadi penting, tetapi kemampuan membaca perubahan tidak dapat hanya bergantung pada satu sumber pengetahuan.
Di sinilah persoalan pembangunan berkelanjutan mulai muncul. Bagaimana pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi ketika kondisi ekologis terus berubah? Bagaimana keputusan dibuat ketika ilmu pengetahuan sendiri masih bersirkulasi dalam ketidakpastian? Kasus Himalaya menunjukkan bahwa perubahan di kawasan hulu tidak berhenti di titik asalnya. Air dan material yang bergerak melalui sungai dapat membawa dampak ke permukiman, lahan pertanian, jalur transportasi, dan pusat kegiatan ekonomi yang berada jauh di bawahnya.
Proses pembangunan banyak bergantung pada pengetahuan yang berasal dari lembaga formal. Pemerintah memiliki data tata ruang dan rencana pembangunan. Ilmuwan memiliki data geologi, hidrologi, dan angka saintifik lainnya. Investor memiliki kajian teknis dan perhitungan investasi. Namun masyarakat lokal juga memiliki pengetahuan yang lahir dari pengalaman hidup di suatu wilayah. Warga yang tinggal di sepanjang sungai mengenali perubahan aliran air dan kondisi tepian. Petani mengamati perubahan musim dan kondisi tanah. Masyarakat pegunungan melihat perubahan mata air, vegetasi, lereng, dan pola cuaca dari waktu ke waktu.
Pengetahuan masyarakat tidak menggantikan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah juga tidak seharusnya mengabaikan pengalaman masyarakat. Pembangunan berkelanjutan memerlukan ruang yang mempertemukan pengetahuan ilmiah, pengalaman masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kepentingan para pelaku pembangunan. UNESCO melalui program Local and Indigenous Knowledge Systems menempatkan pengetahuan lokal sebagai sumber penting dalam kebijakan iklim dan adaptasi. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) juga memberi perhatian pada pendekatan partisipatif yang mempertemukan peneliti, pemerintah, praktisi, dan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
Di sinilah komunikasi pembangunan mendapat peran yang lebih luas. Komunikasi tidak cukup hadir ketika pemerintah sudah membuat kebijakan dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Pola seperti itu mudah menempatkan masyarakat sebagai target komunikasi. Pemerintah menyusun rencana lalu masyarakat hadir ketika sosialisasi atau konsultasi dilakukan. Pembangunan berkelanjutan memerlukan hubungan yang lebih setara. Ilmuwan perlu berbicara dengan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memberi ruang bagi pengalaman warga. Pengembang perlu membuka informasi yang menyangkut kepentingan publik. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu membawa suara kelompok yang sulit masuk ke ruang pengambilan keputusan.
Hubungan tersebut mengubah posisi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat tidak lagi sekadar menerima informasi tentang keputusan yang sudah dibuat. Mereka ikut menghasilkan pengetahuan yang dapat dipakai dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, partisipasi tidak cukup diukur dari jumlah forum konsultasi, pertemuan publik, atau kegiatan sosialisasi. Ukurannya terletak pada seberapa jauh pengetahuan warga memengaruhi keputusan. Apakah pengalaman masyarakat ikut dipertimbangkan saat menentukan lokasi pembangunan? Apakah perubahan lingkungan yang mereka amati masuk ke dalam evaluasi kebijakan? Apakah masyarakat di hilir mendapat ruang ketika keputusan di kawasan hulu dapat berpengaruh terhadap kehidupan mereka?
Ketidakpastian tetap akan ada. Teknologi tidak selalu mampu menentukan kapan massa es dan batu akan runtuh atau kapan perubahan alam berlangsung dalam waktu sangat cepat. Pemerintah juga tidak dapat menjamin bahwa setiap proses alam dapat diprediksi. Pembangunan berkelanjutan karena itu membutuhkan kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan keputusan ketika kondisi berubah. Masyarakat mengamati lingkungannya. Ilmuwan membantu membaca temuan tersebut. Pemerintah menghubungkannya dengan kebijakan. Pengembang menyesuaikan rencana ketika diperlukan. Masyarakat sipil membantu menjaga keterbukaan dan ruang partisipasi.
Peristiwa Himalaya pada 26 Agustus 2026 menunjukkan batas kemampuan manusia dalam memahami perubahan alam. Pelajarannya bukan tentang kemampuan manusia untuk memprediksi setiap kejadian. Persoalannya terletak pada cara kita membangun sistem yang tetap mampu belajar ketika pengetahuan yang tersedia belum lengkap. Masyarakat lokal memiliki tempat penting dalam proses tersebut karena mereka membawa pengalaman tentang wilayah tempat mereka hidup. Partisipasi masyarakat tidak membuat alam menjadi mudah diprediksi. Partisipasi memberi pembangunan lebih banyak sumber pengetahuan untuk memahami perubahan dan menyesuaikan keputusan. Di titik itulah komunikasi pembangunan berkelanjutan menemukan perannya.