BRIN Sebagai Modal Informasi Pemerintah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) resmikan fasilitas riset BRIN. Foto: KIP

Lebih dari dua tahun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdiri namun tidak sedikit berita yang tidak mengenakkan terkait organisasi pemerintah ini. Bagaimana seharusnya kita melihat keberadaan BRIN?

Eksistensi BRIN pada dasarnya harus dilihat sebagai upaya untuk menempatkan riset dan inovasi sebagai pendukung pembangunan nasional, baik untuk jangka pendek lima tahunan ataupun jangka panjang yang melampaui siklus pemerintahan lima tahunan. Seperti kita ketahui, ada dua jenis riset. Pertama, riset dasar yang penerapannya tidak bersifat langsung dan diarahkan pada pencapaian pembangunan nasional jangka panjang. Kedua, riset terapan yang secara langsung dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional lima tahunan. Semua riset dan inovasi yang dihasilkan oleh BRIN harus bermuara pada pembangunan nasional yang dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Berangkat dari pemahaman tersebut, kita perlu memperjelas siapa yang menjadi penerima manfaat utama dari riset dan inovasi BRIN. Hal ini perlu dilakukan agar kita tidak salah fokus dan melenceng dari tujuan pembangunan nasional.

Posisi BRIN dalam periode kedua pemerintahan Jokowi adalah sebagai modal informasi yang menyediakan pengetahuan dan bukti serta kapabilitas teknologi untuk mendukung pembuatan kebijakan. Tujuannya adalah supaya penerima manfaat utama BRIN bisa meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

BRIN harus hadir untuk melayani visi presiden. Visi ini harus diterjemahkan dalam prioritas pembangunan nasional yang dijalankan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tertentu. Oleh karena itu, yang menjadi penerima manfaat utama BRIN adalah seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang melakukan proyek prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia harus melakukan prioritas-pioritas tersebut dengan unggul. Dukungan kegiatan riset dan inovasi yang dilakukan oleh BRIN adalah untuk memastikan prioritas tersebut dilakukan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. BRIN harus duduk bersama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk menentukan riset dan inovasi seperti apa yang bisa mendukung prioritas tersebut. Namun demikian, bukan berarti BRIN menutup diri dari kegiatan riset dan inovasi di luar prioritas pembangunan nasional. Selalu ada ruang bagi BRIN untuk masuk ke area-area non-prioritas.

Di akhir pandemi COVID-19 ini, posisi BRIN (seharusnya) menjadi krusial untuk membantu pemerintah dalam mengoreksi arah pembangunan nasional. Arah pembangunan nasional perlu dievaluasi dan ditata ulang. BRIN harus menjadi garda depan dalam menyediakan pengetahuan dan bukti bagi pemerintah dalam menyusun arah pembangunan nasional yang baru. Salah satunya adalah memberikan pengetahuan dan bukti bagi pemerintah untuk menempatkan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam pembangunan nasional serta menyiapkan semua sektor seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan menuju era teknologi digital.

Setelah penerima manfaat utama teridentifikasi, maka kita perlu melihat proses bisnis internal BRIN. Apa yang harus dilakukan secara unggul oleh BRIN? Proses bisnis internal BRIN harus mencakup sistem manajemen pengetahuan yang unggul. Sistem ini harus dapat menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dan tema-tema riset utama dengan kondisi dan kapasitas BRIN. Sistem ini harus mempertimbangkan keragaman dari berbagai aspek, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang dimiliki, kualitas riset, dan sejauh mana riset yang telah dilakukan. Sistem ini sekaligus menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di internal BRIN berbasis pengetahuan dan bukti.

Fokus Penataan

Dalam proses bisnisnya, BRIN perlu dengan serius memerhatikan masalah tata kelola. Ada target lima tahunan yang harus dipenuhi oleh BRIN untuk menjawab kebutuhan terkait pengetahuan dan bukti bagi pengambilan kebijakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengerjakan prioritas pembangunan nasional. Kegiatan riset dan inovasi BRIN harus diselaraskan dengan periode waktu implementasi prioritas pembangunan tersebut.

Sumber daya, termasuk anggaran, harus dikelola secara efisien. BRIN harus harus melihat proses bisnis mana yang bisa dikerjakan secara individual dan mana yang bisa dikerjakan secara kolaboratif dengan institusi di luar BRIN. BRIN (harus) menjadi sebuah entitas yang mencerminkan kolaborasi multipihak dalam mewujudkan riset dan inovasi yang berorientasi kebijakan. Kehadiran BRIN merupakan bentuk efisiensi penggunaan sumber daya riset dan inovasi, seperti penggunaan laboratorium, mobilitas SDM iptek, penggunaan data bersama, dll. Semua harus diselaraskan agar memberi dampak yang nyata. Anggaran dan sumber daya riset bisa digunakan secara efisien. Semua proses tersebut harus bersifat dialogis dua arah antara BRIN dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang membutuhkan riset dan inovasi dari BRIN.

Supaya proses di atas berjalan dengan baik, maka BRIN harus dikapasitasi oleh empat faktor kunci. Pertama, SDM dengan kompetensi dan jumlah yang memadai. Kedua, modal informasi berupa ketersediaan sistem manajemen pengetahuan yang unggul. Ketiga, budaya organisasi yang sehat dan meminimalkan birokrasi yang rumit. Keempat, kapasitas untuk merencanakan dan membangun sistem manajemen kinerja yang unggul.

Publik dan internal BRIN dapat mendorong apakah keempat faktor kunci di atas dapat terimplementasi dengan baik atau tidak?