Jemari Mama Papua Merajut Ekonomi Hijau
Analis Senior Bank Indonesia, Master of Business Administration Universitas Gadjah Mada
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Aries Purnomohadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dalam perumusan kebijakan makroprudensial dan keuangan inklusif, angka indikator nasional sering kali menuntut analisis yang lebih mendalam. Data Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja.
Jika ditelaah lebih jauh dari perspektif pembiayaan berkelanjutan, sektor ini sedang menghadapi tantangan besar terkait adopsi model bisnis hijau dan inklusif.
Lanskap industri UMKM nasional saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Riset dari Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa emisi kumulatif dari jutaan UMKM di Indonesia menyentuh angka 216 juta ton CO2, hampir setara dengan total emisi seluruh sektor industri manufaktur besar nasional.
Tantangan ini diperkuat oleh riset kolaboratif Bank Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang menunjukkan bahwa 87,81 persen UMKM di Indonesia masih berada di fase pra-hijau.
Oleh karena itu, mengubah bisnis kecil menjadi ramah lingkungan dan inklusif bukan lagi sekadar pilihan moral, melainkan kebutuhan mendesak agar ekonomi nasional terus tumbuh melalui potret nyata yang menggeliat di timur Indonesia.
Transisi untuk Semua
Penyusunan kebijakan ramah lingkungan harus disertai pemahaman yang baik tentang kondisi masyarakat di daerah. Perubahan ekonomi yang adil mensyaratkan bahwa transisi hijau tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil atau meminggirkan kelompok rentan, terutama kaum perempuan. Kebijakan harus disusun berdasarkan bukti nyata di lapangan.
Kita bisa memetik pelajaran penting dari tiga kelompok UMKM di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang terbukti mampu bertahan dan sukses mempertahankan operasionalnya hingga saat ini.
Ekonomi Sirkular
Kisah sukses pertama adalah kelompok usaha Abon Ikan Miareto di Klademak II Pantai, Kota Sorong. Kelompok ini lahir untuk memulihkan ekonomi mama-mama Papua setelah bencana kebakaran besar pada tahun 2017.
Bantuan yang mereka terima bukan hanya dalam bentuk sumbangan sosial yang habis dalam sekejap, melainkan lewat pelatihan manajemen kelompok serta pengurusan izin resmi seperti PIRT dan sertifikasi Halal.
Dalam konsep ekonomi ramah lingkungan, Miareto menerapkan prinsip produksi yang efisien dengan memanfaatkan seluruh hasil laut tanpa sisa. Pengolahan ikan cakalang dan tuna menjadi abon berhasil menaikkan nilai jual produk sekaligus mencegah pemborosan bahan baku pangan dari laut.
Ketangguhan model bisnis ini terbukti hari ini. Mereka kini memiliki rumah produksi sendiri di Sorong, produknya sukses menembus jaringan toko modern lokal, dan stabil terjual di pasar digital nasional yaitu Karya Kreatif Indonesia.
Menjaga Alam
Bergeser ke Manokwari, kelompok Pokja Viva memberikan pelajaran penting melalui produk Keripik Sukun Amenya. Kelompok ini berhasil memanfaatkan kekayaan alam lokal tanpa merusak lingkungan sekitar. Dengan mengolah buah sukun endemik asli Papua Barat, mereka menerapkan prinsip berkelanjutan.
Pokja Viva membeli buah sukun langsung dari para petani tradisional. Dampak positifnya meluas ketika produk mereka berhasil dipasarkan ke tingkat nasional melalui pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).
Keripik sukun ini naik kelas menjadi produk premium yang menghargai kelestarian alam (ethical goods), sekaligus menjamin penghasilan bagi mama-mama di Manokwari melalui unit usaha yang kini berkembang menjadi pusat galeri dan kafe lokal.
Modernisasi Noken, Menjaga Kesehatan Pengrajin
Hubungan paling kuat antara teknologi tepat guna, produktivitas, dan kemanusiaan terlihat jelas pada kelompok pengrajin Tas Noken tradisional. Selama ini, pembuatan Noken yang diakui sebagai warisan budaya UNESCO, menyimpan cerita pengorbanan fisik yang berat.
Proses manual melinting kulit kayu di atas paha membuat mama-mama Papua sering mengalami iritasi kulit kronis, kapalan, hingga infeksi. Di sinilah esensi bisnis hijau diuji. Sebuah produk tidak bisa disebut ramah lingkungan jika proses pembuatannya merusak kesehatan manusia yang membuatnya.
Langkah kolaborasi penyediaan alat pemintal noken mekanis menjadi solusi yang sangat tepat. Untuk memastikan alih teknologi berjalan optimal, program dilaksanakan dalam beberapa tahapan sistematis, mulai dari pelatihan teknis pengoperasian alat, standardisasi mutu pintalan, penggunaan pewarna alami, hingga digitalisasi pasar.
Pendampingan multitahap ini terbukti mempercepat waktu pembuatan benang dan melipatgandakan jumlah produksi tanpa menimbulkan kejutan budaya (cultural shock).
Namun, keuntungan terbesar dari sisi kemanusiaan adalah hilangnya biaya pengobatan tersembunyi yang selama ini ditanggung oleh fisik para mama-mama pengrajin. Hasilnya adalah rantai ekonomi sirkular yang sempurna: budaya daerah terlindungi, kesehatan pengrajin terjamin, dan pendapatan meningkat.
Masa Depan Ekonomi Hijau
Jika model UMKM hijau yang merangkul masyarakat lokal di Papua ini direplikasi di seluruh Indonesia, dampak ekonominya akan sangat luar biasa. Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan bahwa transisi ekonomi hijau pada sektor usaha dapat menyumbang tambahan pendapatan negara hingga Rp600 triliun dan membuka 4,4 juta lapangan kerja hijau baru (green jobs) yang ramah lingkungan.
Keberhasilan Miareto dan Pokja Viva yang mampu bertahan melewati berbagai krisis memberikan bukti kepada berbagai pihak bahwa risiko keberlangsungan usaha pada UMKM hijau berbasis komunitas ternyata bisa sangat rendah. Skema ini mengubah posisi UMKM dari yang semula hanya pasrah menerima harga murah di pasar lokal, menjadi pemain utama yang memiliki daya tawar tinggi di pasar produk ramah lingkungan global.
Sebagai kesimpulan, kekuatan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dari seberapa efisien dan adil kita mengelola sumber daya tersebut untuk kesejahteraan manusianya. Berbagai kebijakan pendukung seperti kemudahan kredit perbankan untuk sektor hijau melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta aplikasi Kalkulator Hijau dari Bank Indonesia untuk menghitung emisi usaha, harus terus difokuskan kepada kelompok masyarakat seperti ini.
Ekonomi hijau bukanlah agenda yang rumit. Ia harus bermula dari bawah, menyentuh masyarakat terkecil, dan didukung oleh kemandirian kaum perempuan demi membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kokoh, adil, dan berkelanjutan.