Permainan Diplomasi Indonesia: Pertimbangan BRICS dan OECD

BRICS SUMMIT Johannesburg, Republik Afrika Selatan (sumber : kominfo.go.id)

ketika kita membahas mengapa Indonesia belum merasa tertarik untuk bergabung dengan BRICS, sebuah aliansi ekonomi yang begitu kuat, kita perlu melihat beberapa pertimbangan yang sangat mendalam yang ada di balik keputusan ini.

Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang ketegangan geopolitik. Ada hal besar yang terjadi di dunia, yaitu Perang Ukraina yang telah menciptakan banyak kekhawatiran. Indonesia, sebagai negara yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip non-blok dan diplomasi damai, mungkin merasa enggan untuk terlibat dalam aliansi yang memiliki anggota yang terlibat dalam konflik yang begitu kompleks ini. Ini adalah pertimbangan yang sangat penting.

Selanjutnya, mari kita bahas ketegangan antara dua anggota BRICS, yaitu China dan India, mengenai perbatasan negara. Kita ingat konflik perbatasan di wilayah Himalaya pada tahun 2020 yang mengguncang dunia. Kekhawatiran akan eskalasi potensial dalam konflik ini mungkin membuat Indonesia berpikir ulang tentang keterlibatan dalam aliansi tersebut.

Harga Terus Naik, Beras Bulog Jadi Pilihan? (sumber : bulog.co.id)

Sementara itu, pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi kendala impor bahan pokok melalui berbagai program, termasuk bantuan subsidi dan pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Namun, tantangan tetap ada, dan pembicaraan tentang bergabung dengan BRICS mungkin menjadi prioritas kedua dalam konteks kebijakan dalam negeri yang lebih mendesak.

Presiden China Xi Jinping (kiri) dan Presiden Jokowi (kanan). (instagram/@jokowi)

Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia belum menunjukkan minat yang nyata untuk bergabung dengan BRICS. Potensi kolaborasi ekonomi yang kuat dengan negara-negara seperti India dan China mungkin menarik, tetapi hingga saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia tampaknya lebih berfokus pada memecahkan kendala dalam impor bahan pokok yang menjadi perhatian utama rakyatnya. Semoga suatu hari nanti, Indonesia dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara tantangan domestik dan peluang internasional.

Indonesia memegang teguh prinsip sebagai negara non-blok dalam hubungannya dengan aliansi internasional. Dengan pendekatan ini, pemerintah tampaknya telah menimbang-nimbangkan dengan matang keputusan untuk tidak bergabung dengan BRICS. Alasan utama di balik hal ini adalah gejolak geopolitik yang sedang berlangsung di dunia saat ini. Indonesia selalu menempatkan diplomasi damai sebagai salah satu pilar kebijakan luar negerinya, dan konflik yang sedang berkecamuk di antara beberapa anggota BRICS, seperti Rusia dan Ukraina, serta China dan India, mungkin dianggap sebagai potensi gangguan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bisa saja memilih untuk menahan diri dari terlibat dalam aliansi yang dapat membawa mereka lebih dekat dengan dinamika konflik yang rumit. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan ketertarikan untuk menjadi anggota OECD, organisasi yang terdiri dari mayoritas negara maju dengan fokus pada kerja sama ekonomi dan kebijakan. Pilihan untuk bergabung dengan OECD tampaknya memiliki pertimbangan yang berbeda. Dalam organisasi ini, Indonesia dapat berinteraksi dengan negara-negara maju yang memiliki praktik ekonomi yang berkembang dan berpengalaman.

Indonesia Resmi Bergabung di Komite Persaingan OECD ( sumber : kppu.go.id)

Keanggotaan di OECD juga dapat memberikan kesempatan untuk memperkuat ikatan ekonomi dengan mitra internasional yang lebih stabil, karena mayoritas anggotanya memiliki minim konflik antar sesama. Hal ini sesuai dengan visi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi nasionalnya dalam kerangka kerja yang stabil dan berkelanjutan.

Jadi, dengan demikian, pemerintah Indonesia tampaknya telah membuat pilihan yang bijak dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip non-blok, stabilitas geopolitik, dan kesempatan ekonomi dalam memutuskan untuk tidak bergabung dengan BRICS sementara berusaha untuk menjadi anggota OECD.

Dalam konteks ini, mereka mencari keseimbangan antara kepentingan nasional dan peluang internasional dalam menjalankan kebijakan luar negeri mereka.