Apakah Rakyat Boleh Menyalahkan Pemerintah?

Sumber: pixabay.com/mufidpwt

Situasi politik yang memanas baru-baru ini memicu sejumlah reaksi keras dari masyarakat. Rakyat yang merasa dirugikan dengan situasi politik yang kian memprihatinkan, mulai dengan lantang menyuarakan ketidaksetujuan mereka akan demokrasi yang dipaksa mati dan politik yang kian dikuasai dinasti. Tidak cuma sampai di sana, rakyat mulai mendaftar ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah, yang dibuktikan dengan semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akhir-akhir ini.

Ekspresi ketidakpuasan masyarakat akan kinerja pemerintah disuarakan lewat berbagai cara. X (dulunya Twitter) adalah salah satu platform media sosial yang penggunanya dikenal sangat vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Baru-baru ini jagat Twitter di kalangan pengguna Indonesia diramaikan dengan istilah baru yang mengkritisi kinerja pemerintah. Istilah itu berbunyi sebagai berikut: Semua ini salah pemerintah. Bila ditelisik lebih dalam lagi, ekspresi protes ini tidak hanya muncul dalam bentuk kebijakan pemerintah yang kental muatan politisnya (misalnya, batas usia calon kepala daerah). Rakyat tidak cuma bicara pada perihal kesalahan pemerintah yang mematikan demokrasi atau semakin tidak tahu malunya pejabat yang melanggengkan politik dinasti. Rakyat juga bicara tentang kerugian dan kesulitan yang menimpa mereka dari berbagai sisi. Mereka bicara tentang kebijakan politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Semua ini salah pemerintah bicara tentang kemacetan yang disebabkan permasalahan tata letak kota dan akses transportasi umum yang kurang, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Menumpuknya kerumunan orang di lokasi yang tidak diizinkan atau lokasi yang kurang aman dikarenakan minimnya ruang publik sebagai tempat berkumpul dan berkomunitas. Maraknya kemunculan cafe dan working space dengan harga overpriced adalah salah pemerintah yang tidak menciptakan perpustakaan daerah yang memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tingginya angka pengangguran sedikit banyak dipengaruhi batas usia pelamar yang terlalu muda, yang juga merupakan kebijakan pemerintah. Bahkan minat membaca masyarakat Indonesia yang dinilai rendah sebenarnya dipengaruhi oleh harga buku yang mahal.

Everything is Political. Kebijakan politik tidak cuma mempengaruhi kurs rupiah, harga BBM, atau sembako saja. Kebijakan politik turut menyentuh aspek personal individu seperti hak asasi, kesehatan, pendidikan, hingga kebebasan berekspresi seperti yang dilakukan pengguna media sosial X. Kebijakan politik juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana ruang publik, yang mana berarti politik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Maka, ketika kehidupan rakyat terasa dipersulit dengan berbagai kebijakan politik yang ada, sudah sewajarnya mereka mengarahkan telunjuk pada pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut : pemerintah.

Lagipula, pemerintah adalah pelayan rakyat. Bila rakyat tidak puas, maka rakyat akan menyuarakan protes dan menuntut pelayanan yang pantas.