Penegakan HAM di Indonesia, Masih Jauh dari Harapan?

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas demokrasi dan keadilan di suatu negara. Sebagai negara yang menganut prinsip hukum, Indonesia telah mengembangkan berbagai regulasi untuk melindungi HAM, mulai dari konstitusi hingga undang-undang khusus. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi, baik secara terbuka maupun secara tersembunyi.

Contoh terbaru yang mencuat adalah konflik agraria di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang menunjukkan bahwa masyarakat adat masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai atas hak-hak mereka. Warga yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun terancam kehilangan tempat tinggal demi kepentingan investasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pembangunan selalu harus mengorbankan hak-hak dasar warga negara?

pict by canva

Di samping itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, seperti Tragedi 1965, Semanggi, dan penghilangan aktivis pada tahun 1998, masih belum menemukan solusi yang jelas. Meskipun janji-janji politik sering kali diucapkan, realisasi di lapangan sangat minim. Ini menunjukkan bahwa komitmen politik terhadap HAM masih lemah, dan penegakan hukum sering kali bersifat simbolis.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pendidikan tentang HAM di kalangan masyarakat serta terbatasnya perlindungan bagi para pembela HAM, aktivis, dan jurnalis. Banyak di antara mereka yang mengalami intimidasi atau bahkan kriminalisasi hanya karena berani menyuarakan kebenaran.

Penegakan HAM tidak dapat menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab kolektif—negara, aparat, dan masyarakat sipil. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan memberikan ruang yang aman bagi warganya untuk menyampaikan pendapat. Masyarakat juga perlu tetap kritis dan aktif dalam mengawasi kebijakan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip HAM.

Sudah tiba waktunya bagi kita untuk tidak hanya mendiskusikan hak asasi manusia dalam seminar atau pidato, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kebijakan, perlindungan, dan tindakan konkret. Sebab, sebuah negara yang besar tidak hanya diukur dari segi ekonominya, melainkan juga dari cara ia memperlakukan warganya dengan adil dan jujur.