Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Meninjau Aspek Hukum dan Implikasinya

shutterstock.com

Masa jabatan kepala desa menjadi topik yang kontroversial dalam pembahasan pemerintahan desa belakangan ini. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun telah memunculkan beragam pandangan dan pendapat di kalangan masyarakat dan pengamat politik.

Dalam opini ini, kita akan meninjau aspek hukum yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa dan menganalisis implikasi dari usulan perpanjangan masa jabatan tersebut.

Aspek hukum terkait masa jabatan kades diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Pasal 39 UU Desa menyebutkan bahwa kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan rotasi kepemimpinan yang sehat dan mencegah terjadinya monopoli kekuasaan di tingkat desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun bertentangan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang menekankan batasan terhadap kekuasaan di cabang eksekutif. Salah satu prinsip reformasi adalah pembatasan masa jabatan untuk mencegah terjadinya konsolidasi kekuasaan yang berlebihan dan melindungi prinsip demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021 juga memperkuat konstruksi pembatasan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam UU Desa. Putusan tersebut menegaskan konstitusionalitas pembatasan masa jabatan dan menghindari adanya penafsiran yang berpotensi memperluas kekuasaan kepala desa melalui perpanjangan masa jabatan.

Implikasi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu diperhatikan secara serius. Pertama, perpanjangan masa jabatan dapat mengganggu iklim demokrasi dan pemerintahan desa yang sehat. Dalam sistem demokrasi, rotasi kepemimpinan yang teratur adalah penting untuk memastikan adanya pergantian ide dan visi dalam memimpin desa. Perpanjangan masa jabatan yang berlebihan dapat menciptakan oligarki di desa dan membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mengganggu prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Masalah korupsi di tingkat desa telah menjadi isu yang serius dalam beberapa tahun terakhir.

Ratusan kepala desa demo di depan DPR meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Alokasi dana yang signifikan telah digelontorkan untuk pembangunan desa, namun tingkat korupsi di desa tetap tinggi. Perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa memperbaiki tata kelola keuangan dan memperkuat mekanisme pengawasan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Ketiga, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat membuka pintu bagi perpanjangan masa jabatan di tingkat eksekutif lainnya. Jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi, maka akan timbul preseden buruk dan mencurigakan bahwa masa jabatan pejabat lain seperti presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif juga dapat diperpanjang. Hal ini dapat membahayakan prinsip demokrasi dan mengancam prinsip pembatasan kekuasaan yang ada.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan implikasi yang mungkin timbul dari perpanjangan masa jabatan kepala desa. Keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, dan upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa.

Sebagai alternatif, fokus perhatian seharusnya ditujukan pada pembenahan sistem pemerintahan desa yang lebih efektif dan transparan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan tata kelola desa.

Selain itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan prinsip akuntabilitas dapat membantu memperkuat pemerintahan desa yang sehat dan demokratis. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun tidak relevan dengan kebutuhan pembenahan desa dan dapat membawa implikasi yang negatif.

Pembatasan masa jabatan kepala desa yang telah diatur dalam UU Desa dan diteguhkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi perlu dipertahankan untuk menjaga prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Upaya lebih baik adalah memperbaiki sistem pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengatasi masalah korupsi di tingkat desa.

Selain itu, perlu dilakukan penelitian dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan desa saat ini. Evaluasi ini dapat melibatkan ahli, akademisi, dan praktisi di bidang pemerintahan desa untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi dari sistem yang ada serta mengidentifikasi potensi perbaikan.

Dalam konteks pembenahan sistem pemerintahan desa, penguatan partisipasi masyarakat sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui mekanisme musyawarah desa maupun melalui forum-forum partisipatif lainnya. Partisipasi masyarakat dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, perlu diperkuat juga mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa harus diutamakan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Masyarakat harus diberi akses informasi yang cukup dan jelas mengenai penggunaan dana desa serta diberi kesempatan untuk melakukan pengawasan secara efektif.

Tidak hanya itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan desa juga perlu diperhatikan. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pemerintahan desa dapat membantu membangun kesadaran kolektif akan pentingnya memperkuat tata kelola desa yang baik.