Tren #kaburajadulu dan Risiko Bocornya SDM ’Tinggi’ Indonesia

Ilustrasi warga Indonesia pergi ke luar negeri di bandara. Sumber: YouTube Ditjen Imigrasi

Gendutnya kabinet Merah Putih di tengah kontroversi kebijakan efisiensi anggaran, kemudian kasus-kasus korupsi yang melukai hati nurani masyarakat, seperti yang terjadi pada modus Pertamax oplosan yang dilakukan oleh para petinggi Pertamina, kasus-kasus tersebut adalah satu dari beberapa hal yang menjadi pemantik munculnya tagar #kaburajadulu yang ramai berseliweran di berbagai platform media sosial pada awal tahun 2025 ini. Tagar yang paling ramai ditemukan di sosial media X (Twitter) tersebut memuat informasi yang beragam, mulai dari keluh kesah warga negara Indonesia (WNI) yang merasa sulit untuk bisa hidup sejahtera di Indonesia, hingga para WNI dan diaspora di luar negeri yang ramai berbagi cerita tentang sejahteranya hidup mereka setelah memutuskan untuk pindah dan bekerja ke luar negeri, entah itu di Jepang, Jerman, atau Australia. Tidak sedikit juga netizen yang menggunakan tagar #kaburajadulu untuk membagikan informasi cara bekerja di luar negeri, program beasiswa untuk studi di luar negeri, hingga apa saja pekerjaan yang bisa diambil oleh WNI di luar negeri. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi dalam cuitannya di X melihat bahwa popularitas tagar #kaburajadulu merupakan aktivitas organik, artinya bukan tren atau aktivitas yang sengaja dipopulerkan oleh bot.

Di sisi lain, respons pemerintah dalam menanggapi tagar tersebut justru mendapat kritik pedas dari netizen, karena pemerintah dianggap tidak bisa memberikan kondisi yang aman dan nyaman bagi para masyarakat Indonesia untuk bisa hidup sejahtera di negeri sendiri. Satu respons yang banyak menuai sentimen negatif di media sosial adalah statement dari Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang justru mempersilakan orang-orang yang ingin kabur agar pergi ke luar, dan tidak perlu kembali lagi ke Indonesia. Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia juga menyampaikan statement meragukan nasionalisme masyarakat Indonesia yang ingin kabur ke luar negeri. Pernyataan bernada lebih halus datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar masyarakat Indonesia tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan meminta masyarakat untuk sedikit bersabar dalam menanti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Secara seklias, kita dapat menerka bahwa tagar #kaburajadulu digaungkan oleh netizen yang pada kelompok usia milennial dan Gen Z. Hal ini dapat kita lihat melalui tata bahasa yang digunakan pada cuitan-cuitan yang berkaitan dengan tagar #kaburajadulu. Pada kesempatan lain, kekecewaan pemuda-pemudi di Indonesia akan pemerintahan Prabowo juga dapat terlihat jelas dalam demo Indonesia Gelap pada Februari 2025 yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kekecewaan dan amarah generasi muda di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah, apalagi dalam beberapa kesempatan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah berulang kali menggembar-gemborkan potensi surplus demografi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tentunya negara Indonesia akan sangat merugi jika sumber daya manusia (SDM) yang terpelajar dan berkualitas ini lebih memilih mencari peruntungan di luar negeri, apalagi jika pindah kewarganegaraan.

Berkaca dari Kasus di Negara Lain

Fenomena brain drain atau human capital flight adalah pindahnya SDM berkualitas tinggi dari negara asalnya ke negara lain yang dapat menyebabkan negara asal kekurangan SDM berkualitas tinggi. Brain drain ini adalah fenomena global yang juga dialami oleh negara-negara lain di dunia, baik itu negara miskin, berkembang, dan maju. Alasan terjadinya brain drain ini pun beragam, misalnya alasan keamanan dan politis telah memaksa ilmuwan Albert Einstein kabur dari Jerman ke Amerika Serikat (AS), karena statusnya sebagai keturunan Yahudi membuatnya dimusuhi oleh Jerman di era kepemimpinan Adolf Hitler. Kemudian contoh yang paling relevan dengan Indonesia adalah fenomena brain drain yang terjadi di India, ketika para ahli IT di sana memilih untuk pergi bekerja di luar India sebab minimnya jumlah lapangan kerja di India yang dapat memberikan gaji yang layak. Fenomena brain drain di India telah terjadi sejak awal tahun 2000an ketika ahli di bidang medis dan teknisi, mereka berbondong-bondong mencari kesempatan kerja di AS, menyebabkan berkurangnya tenaga kerja yang kompeten di India. Pada tahun 2024 ini, AS yang merupakan salah satu negara superpower di dunia juga mengalami fenomena brain drain yang berisiko menyebabkan lambatnya pertumbuhan sektor riset di AS, karena banyak diaspora China yang berprofesi sebagai ilmuan di AS, mereka memutuskan untuk kembali ke negara asal mereka dengan alasan ekosistem riset di China yang sudah menyaingi atau bahkan berada di depan AS, serta kesejahteraan yang lebih terjamin. Menariknya, faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap keluarnya para ilmuan China di AS adalah tingginya sentimen rasisme terhadap diaspora China dari publik yang menyebabkan mereka merasa resah.

Lantas bagaimana dengan nasib Indonesia ke depannya? Pada tahun 2023 lalu, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mencatat adanya lonjakan WNI pada usia produktif (25-30 tahun) yang berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura, sebuah negara kecil tapi maju yang menjadi salah satu destinasi idaman yang cukup sering disebut pada tagar #kaburajadulu. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat pada tahun 2019-2022 ada 3.912 WNI yang pindah kewarganegaraan ke Singapura. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim saat itu memaklumi keputusan ribuan WNI tersebut yang ingin berpindah kewarganegaraan karena mereka ingin meningkatkan taraf hidup mereka. Apabila pemerintahan Prabowo serius ingin mewujudkan delapan agenda pembangunan yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, maka pemerintah perlu menunjukkan kerja ekstra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menunjukkan sesuatu yang bisa membuat masyarakat Indonesia yakin bahwa Indonesia Gelap cukup menjadi kekhawatiran saja. Karena pada akhirnya masyarakat lah yang menggerakkan roda perekonomian suatu negara, dan dibutuhkan SDM ’tinggi’ untuk mengakselerasi pertumbuhan sebuah negara, bukan SDM ’rendah’ yang belakangan ini istilah tersebut akrab digunakan di media sosial untuk mencap orang-orang yang melakukan kegiatan kontra produktif.

Referensi: