Menavigasikan Tantangan: Pemberdayaan UMKM Indonesia dalam IA-CEPA

Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita (kanan) dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham (kiri) setelah menandatangani perjanjian dagang IA CEPA Indonesia dan Australia di Hotwl JS Luwansa, Jakarta Pusat, Senin (4/3). Foto: Dok. Setwapres

Indonesia dan Australia telah resmi melaksanakan kerja sama Indonesia Australia-Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) sejak Juli 2020 lalu. Dengan berlangsungnya kebijakan ini diharapkan Indonesia dan Australia menikmati manfaat bersama dari perjanjian perdagangan ini. Semakin terbukanya akses perdagangan kedua negara di mana sebagian besar produk Australia mendapatkan pengurangan tarif hingga 0 persen ini menimbulkan kekhawatiran.

Kekhawatiran yang muncul adalah ketidakmampuan Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Kekhawatiran lain juga berkaitan dengan kapasitas pelaku industri Indonesia yang memiliki realisasi ekspor rendah. Tantangan-tantangan tersebut dapat dihadapi dengan: mendorong investasi, mengatasi hambatan nontarif, dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Puspita, 2023).

Dalam artikel ini, penulis akan berfokus pada bagaimana UMKM dapat mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam IA-CEPA melalui pemaksimalan potensi yang hadir bagi UMKM di bawah kerangka kerja sama IA-CEPA.

Memahami IA-CEPA

IA-CEPA merupakan perjanjian kerja sama bilateral di sektor ekonomi yang bersifat komprehensif. Berbeda dengan Free Trade Agreement (FTA) lain, perjanjian IA-CEPA tidak hanya meliputi aspek perdagangan bebas saja karena memiliki kerja sama yang ekonomi yang lebih komprehensif dan spesifik termasuk capacity building antara Indonesia dengan Australia (Anfasa, 2023).

Perjanjian bilateral ini diharapkan dapat mengakselerasi kerja sama ekonomi pada berbagai level termasuk bisnis, komunitas, dan individu. IA-CEPA memiliki key outcomes atau pencapaian utama bagi Indonesia dalam tiga aspek: perdagangan barang, jasa dan investasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam aspek perdagangan barang, seluruh tarif pada ekspor Indonesia ke Australia mengalami eliminasi menjadi 0 persen (DFAT, 2021).

Selain itu, IA-CEPA juga memiliki visi model “economic powerhouse” di mana Indonesia dan Australia menggabungkan kekuatan untuk mengakses rantai nilai global (global value chain). Model ini berusaha untuk mengidentifikasi industri komplementari di Indonesia dan Australia dan menguatkan hubungan keduanya untuk mengakses pasar negara ketiga (Patunru et. al., 2021).

Selain itu, terdapat fitur unik milik IA-CEPA yaitu, Economic Cooperation Program (ECP), yang menghubungkan bantuan dana pembangunan ODA (Official Development Assistance) dengan perjanjian perdagangan. Melalui ECP, harapannya terdapat 3 capaian yang terealisasikan di tahun 2025, yaitu: akses pasar yang lebih besar, integrasi pasar yang lebih baik, dan peningkatan keterampilan pasar tenaga kerja di Indonesia.

Tinjauan di atas menunjukkan berbagai keuntungan dan kekuatan IA-CEPA bagi Indonesia. IA-CEPA mendorong pasar baru dan menciptakan berbagai kesempatan baru. Terdapat pula peningkatan nilai impor dan ekspor Indonesia ke Australia setelah implementasi IA-CEPA di mana persentase peningkatan nilai ekspor dari tahun 2019 ke 2022 mencapai 48 persen, sedangkan nilai impor mencapai 70 persen (Satudata Kemendag, n.d.).

Peningkatan ekspor dan impor ini tentunya berimplikasi pada penciptaan tenaga kerja. Selain itu, IA-CEPA berpotensi mengembangkan keterampilan sumber daya manusia dengan capacity building lewat program IA-CEPA skills package dan nilai ODA sebesar 265,7 juta USD (Puspita, 2023).

Kerja sama IA-CEPA tentu bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan besar yang muncul ialah neraca perdagangan yang tidak seimbang (trade deficit). Sebelum ratifikasi IA-CEPA, perdagangan antara Indonesia dengan Australia memang seringkali menunjukkan angka defisit. Namun, angka ini semakin tinggi setelah implementasi IA-CEPA diberlakukan sebagaimana jika melihat nilai neraca perdagangan tahun 2022 yang memiliki nilai 200 persen dari neraca perdagangan tahun 2019 (Satudata Kemendag, n.d.).

Namun, perlu diperhatikan bahwa dari tingginya nilai impor Australia ke Indonesia itu dipenuhi oleh impor bahan baku yang dalam rantai pasok akan menjadi nilai tambah (added value) bagi produk olahan Indonesia untuk diekspor ke negara lain. Selain itu, IA-CEPA akan meningkatkan kompetisi bagi pasar lokal terutama petani lokal karena masuknya produk Australia yang memiliki daya saing tinggi.

Di sisi lain, terdapat potensi dependensi atas barang impor yang dapat mendisrupsi rantai pasok Indonesia (Puspita, 2023). Dari tinjauan di atas, Indonesia tetap perlu meminimalisasi defisit perdagangan dengan memaksimalkan potensi kerja sama ekonomi yang hadir dari IA-CEPA. Oleh karena itu, kesiapan Indonesia terkhusus UMKM penting untuk menghindari tantangan yang dihasilkan kerja sama IA-CEPA lewat peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM.

UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM memiliki angka 64,2 juta atau 99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sendiri adalah sebesar 61,1% (Naninggolan, 2020).

Data tersebut menunjukkan kontribusi signifikan dari peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja. Tingginya tingkat UMKM yang ada di Indonesia menunjukkan perannya sebagai basis ekonomi nasional. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa kontribusi ekonomi yang muncul belumlah maksimal sebagaimana 1% dari pelaku usaha Indonesia, yaitu pelaku usaha besarlah yang menyumbang 38,9%. Masih terdapat potensi yang besar dalam peningkatan kapasitas UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Tingginya jumlah UMKM dapat mendasari anggapan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi negara. Oleh karena itu, tentunya manfaat dan peluang dari kerja sama ekonomi IA-CEPA akan dirasakan oleh UMKM pula. Reduksi tarif dan fasilitas perdagangan dapat dimanfaatkan UMKM untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas ke Australia.

Indonesia dengan Australia berusaha meningkatkan portal ekspor Indonesia ke Australia lewat kerja sama dalam membangun pasar digital dan B2B (Business-to-Business) e-commerce untuk membantu eksporter UMKM. Kerja sama ini tercantum pada Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020-2024) (DFAT, 2020).

Rendahnya realisasi ekspor UMKM di bawah IA-CEPA

Sayangnya, realisasi ekspor dari para pelaku UMKM masih memiliki tingkat yang rendah. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengidentifikasi beberapa hambatan dagang yang menyebabkan hal tersebut dalam aspek mobilitas, persoalan pemenuhan standar, dan logistik (Wahyudi, 2021). Rendahnya nilai ekspor Indonesia ke Australia terutama pada masa pandemi didasarkan pada pembatasan mobilitas antarnegara yang menyebabkan rencana investasi dan kerja sama tidak optimal.

Selain itu, tantangan yang dihadapi pelaku usaha adalah mahalnya biaya logistik karena terdapat kelangkaan kontainer pengiriman barang ke Australia. Terakhir, pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan oleh pasar Australia. Produk Indonesia perlu menyesuaikan dengan permintaan Australia sehingga pemahaman atas permintaan dan kebutuhan pasar Australia dapat meningkatkan akses pasar (Puspita, 2023).

Sayangnya, kapasitas dan daya saing para pelaku usaha domestik masih rendah dan belum dapat bersaing dengan produk Australia. Menganalisis tantangan tersebut, pembangunan kapasitas atau capacity building menjadi salah satu program yang perlu menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan kerja sama IA-CEPA.

Peningkatan kapasitas UMKM dalam kerangka IA-CEPA

UMKM telah menjadi salah satu fokus dari IA-CEPA sebagaimana tujuan dari ECP adalah peningkatan kapasitas UMKM. Terdapat beberapa program capacity building di bawah IA-CEPA. IA-CEPA Skills Package merupakan program yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM. Program yang terbentuk adalah vocational education, reciprocal skills training program, workplace skills training, dan work and holiday arrangements (DFAT, 2019).

Peningkatan kualitas SDM ini tentunya akan berimplikasi pada peningkatan kapasitas UMKM. Selain itu, terdapat pula inisiatif yang dilakukan pemerintah. Dalam industri olahan makanan, Kementerian Perindustrian di bawah kerangka IA-CEPA membentuk Indonesia Food Innovation Center yang berfungsi untuk menyediakan sumberdaya dan dukungan bagi UMKM dalam mengembangkan produk dan proses inovatif (Patunru et. al., 2021).

Di bawah kerangka ECP, IA-CEPA Katalis dibentuk sebagai program pengembangan bisnis dengan jangka kerja selama lima tahun (2020-2025) dengan tujuan membuka potensi ekonomi dari kemitraan Indonesia dengan Australia. Katalis telah melakukan beberapa projek kemitraan, salah satunya adalah pilot project untuk ekspor produk premium kokoa Indonesia.

Katalis membantu Pipiltin Cocoa dalam meningkatkan akses ke pasar Australia lewat market research, lokakarya dengan bisnis Indonesia dari seluruh rantai nilai kakao premium, dan kunjungan pasar bagi eksportir Indonesia ke Australia (Katalis, 2023). Katalis juga bekerja sama dengan BSN dalam menyediakan pelatihan bidang standarisasi bagi para UMKM Binaan BSN (BSN, 2023).

Penutup

Meskipun terdapat kekhawatiran terkait neraca perdagangan yang tidak seimbang dan capaian ekspor UMKM yang masih rendah, berbagai inisiatif dan program capacity building di bawah IA-CEPA menunjukkan upaya maksimal untuk mengatasi tantangan tersebut. Meskipun demikian, berbagai program kerja sama dan kebijakan terkait peningkatan kapasitas UMKM masih perlu dimaksimalkan implementasinya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai program pelatihan, UMKM memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam meraih manfaat optimal dari kerja sama IA-CEPA, yang pada akhirnya dapat berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.