Hilirisasi Produk Transmigrasi Menuju Pasar Global

Foto kawasan transmigrasi (Istimewa)

Kutipan pemikiran hilirisasi menjadi bagian dari visi politik Presiden, Prabowo Subianto yang tertuang dalam dokumen Asta Cita Presiden. Dokumen yang digunakan sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, tak terkecuali pula kebijakan pembangunan transmigrasi yang kini sebagai kementerian tersendiri.

Terpisahnya Kementerian Transmigrasi pada periode pemerintah Prabowo Subianto pantas mendapat apresiasi. Karena menyadari transmigrasi memiliki peran penting. Setidaknya dalam bingkai pembangunan ketahanan pangan nasional. Sekaligus upaya melakukan lompatan perekonomian lokal yang dapat memberikan sumbangan signifikat bagi perekonomian nasional.

Singkat cerita, program transmigrasi yang berlangsung sejak era kolonial itu memasuki babak baru. Tidak lagi berorientasi penuh pada mobilitas penduduk sebagai bagian dari pemerataan demografi dan penguasaan lahan. Juga lebih berorientasi pada optimalisasi kawasan transmigrasi sebagai loko perekonomian lokal. Sampai di sini cukup terang benderang.

Tentu saja, dibalik hiruk pikuk semangat dan kemewahan gagasan tentang pengoptimalan program transmigrasi, menyimpan sejumlah pertanyaan lanjutan. Karena sudah pasti bermodalkan gempitanya semangat dan gagasan tidaklah cukup. Butuh strategi matang untuk merealisasikannya, penyiapan peta jalan, mengukur daya dukung hingga menghitung risiko. Semua itu perlu dipersiapkan dan dievaluasi secara berkala.

Tantangan Hilirisasi Produk Transmigrasi

Menghilirisasikan produk transmigrasi yang dominan produk pertanian dan peternakan tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek lain yang saling berkaitan. Setidaknya dapat dibuat kategorisasi tantangan hilirisasi produk transmigrasi, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal.

Tantangan internal dalam hilirisasi produk transmigrasi dapat merujuk pada kajian lembaga Penelitian dan Pengabdian UGM tahun 2024 menyebutkan upaya hilirisasi produk pertanian dan peternakan tidaklah cukup hanya pada meningkatkan nilai tambah produk. Perlu aspek lain yang menjadi perhatian, yakni pengelolaan dan pemasaran yang lebih efektif, peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas produk.

Selain persoalan pengelolaan, pemasaran, produktivitas dan kualitas, masih terdapat aspek pendukung lainnya. Yakni dukungan struktur kelembagaan di lokasi, baik berupa korporasi swasta, korporasi pemerintah maupun kelembagaan lainnya. Tanpa kesiapan kelembagaan tersebut, menjadikan upaya hilirisasi tumpul. Tidak memiliki daya saing yang memadai.

Aspek dukungan struktur kelembagaan di lokasi juga perlu dipertajam dengan melihat profil dan pengalaman kelembagaan sebagai bagian dari upaya hilirisasi. Dengan tidak bermaksud mengecilkan peran kelembagaan yang sudah ada, realitnya kelembagaan lebih fokus pada sebatas meningkatan volumen penjualan. Tidak mengembangkan pada melihat potensi pasar lain dan berbasis riset.

Itu pun masih perlu dipertajam lagi dengan kemampuan kelembagaan tersebut beradaptasi. Karena kemampuan kelembagaan lokal beradaptasi dengan iklim pasar, menjadikan kelembagaan tersebut mampu menciptakan manuver pemasaran dan terobosan lain.

Pertanyaan berikutnya, apakah dengan pemenuhan persyaratan di atas dinilai memadai? Jawabannya tentu belum cukup. Butuh satu syarat yang strategis dalam upaya mengoptimalkan hilirasasi, yakni dukungan kebijakan yang optimal.

Ketersediaan kebijakan hilirisasi sudah barang tentu tidak dapat dilakukan pada tingkatan lokal di kawasan transmigrasi. Ketersediaan kebijakan hilirisasi perlu keberanian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Transmigrasi dalam keberpihakan dengan pelaku pertanian, peternakan dan usaha di kawasan transmigrasi.

Pertama, ketersediaan kebijakan proteksi. Kementerian Transmigrasi perlu berkordinasi dengan kementerian lain dalam upaya memproduksi kebijakan proteksi bagi sejumlah produk pertanian dan peternakan hasil kawasan transmigrasi. Proteksi ini penting untuk menjaga daya saing produk transmigrasi dan menumbuhkan kemampuan kompetisi secara baik.

Kedua, ketersediaan kebijakan tarif. Lagi-lagi perlu kordinasi dengan kementerian terkait.Pastinya Kementerian Transmigrasi perlu lebih dulu menyiapkan paket kebijakan tarif yang diperlukan dan berpihak pada kepentingan petani dan peternak di kawasan transmigrasi.

Kebijakan tarif yang dimaksudkan adalah skema kebijakan ekspor-impor yang melindungi produk transmigrasi. Sehingga agenda hilirisasi produk transmigrasi tidak mendapatkan banyak gangguan dari faktor luar negeri.

Adapun tantangan eksternal terkait hilirisasi produk transmigrasi dapat melihat pada keunggulan produk kompetitor, khususnya negara-negara lain. Pada aspek ini kepiawaian Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan kementerian lain untuk memotret produk luar negeri. Sebagai masukan untuk memperkuat keunggulan produk dalam negeri.

Kenyataan lain yang tak bisa dielakan adalah pertarungan pasar global. Di mana dalam situasi ekonomi global yang tidak stabil, mendorong praktek pasar global menjadi lebih kompetitif, jika tidak ingin menyebutnya lebih tajam dan keras. Mengingat setiap negara dalam situasi krisis dapat menjadi agresor bagi negara lain. Dengan kata lain upaya negara lain untuk melakukan berbagai cara sebagai pemenang pada pasar sangat mungkn terjadi.

Sesuai kondisi tersebut, Kementerian Transmigrasi perlu memanfaatkan ruang diplomasi. Terlebih setelah Indonesia bergabung dalam organisasi BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina dan South Afrika). Keberadaan Indonesia pada lembaga BRICS harus menjadi kekuatan yang mendorong upaya hilirisasi produk transmigrasi.

Optimisme Keberhasilan Hilirisasi

Hilirisasi merupakan keniscayaan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Atas dasar itulah hilirisasi perlu terus didorong sebagai upaya peningkatan pendapatan nasional. Sekaligus menumbuhkan perekonomian di kawasan transmigrasi.

Sejalan dengan hal tersebut menumbuhkan optimisme pada kebijakan hilirasasi produk transmigrasi menjadi kewajiban. Semua aktor yang terlibat perlu memiliki titik pandang yang sama terhadap agenda hilirisasi produk transmigrasi. Kendati masih menyimpan berbagai hambatan internal dan eksternal yang tidak sedikit.

Pada aspek ini tentu kepiawaian tokoh sentral dalam agenda hilirisasi menjadi penting. Menteri Transmigrasi harus secara terus menerus mengkampanyekan agenda hilirisasi produk transmigrasi di berbagai kawasan. Khususnya kawasan transmigrasi yang telah bertumbuh sebagai wilayah-wilayah mandiri.

Tidak lupa pula Menteri Transmigrasi, Ifititah Sulaiman perlu secara aktif melakukan dialog dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi daerah dan pelaku usaha lokal. Tidak tertutup pula lembaga riset mandiri untuk memadupadankan langkah mewujudkan hilirisasi produk transmigrasi. Harapannya produk transmigrasi dapat menembus pasar global. Semoga.

*Penulis peneliti kebijakan publik IDP-LP