Konten dari Pengguna

Indonesia Bisa Kalah Tanpa Perang? China Sedang "Main Senyap" di Natuna

Radiel Raafi Fudhala

Radiel Raafi Fudhala

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Hubungan, Universitas Sriwijaya

·waktu baca 4 menit

comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Radiel Raafi Fudhala tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Posisi Indonesia dalam ASEAN Mulai Melemah?

Peta Laut Natuna oleh Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia (Sumber:https://big.go.id/assets/download/2017/NKRI-2017/Peta_NKRI_Skala_5000000_03102017.jpg)
zoom-in-whitePerbesar
Peta Laut Natuna oleh Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia (Sumber:https://big.go.id/assets/download/2017/NKRI-2017/Peta_NKRI_Skala_5000000_03102017.jpg)

Artikel ini akan membahas isu yang sering disepelekan publik, yaitu bagaimana China perlahan-lahan mendorong Indonesia keluar dari Laut Natuna tanpa perlu menembakkan satu pun peluru. Banyak orang masih mengira ini sekadar persoalan “nelayan asing masuk ZEE,” padahal kenyataannya jauh lebih serius. Aktivitas kapal penjaga pantai China yang mondar-mandir, kapal nelayan berbendera China yang tiba-tiba muncul berkerumun, hingga kapal survei yang “kebetulan lewat” bukanlah kebetulan. Ini strategi. Penulis berpendapat bahwa Indonesia bisa kalah tanpa perang jika tidak memahami pola permainan ini. Kita harus memahami tiga hal: pertama, China memakai strategi tekanan bertahap yang membuat Indonesia selalu terlambat bereaksi; kedua, China menggunakan maritime militia sebagai tentara bayangan; dan ketiga, Indonesia harus mengubah cara memandang ancaman maritim.

China sedang menjalankan strategi salami-slicing, yaitu mengambil sedikit demi sedikit sampai akhirnya semua berubah tanpa kita sadar. Fravel menyebut strategi ini sebagai cara China mengubah status quo tanpa harus memicu perang. Inilah seni “mendorong batas” secara perlahan, satu kapal datang, lalu dua kapal, lalu puluhan kapal. Semua tampak kecil, tapi jika dibiarkan konsisten, kegiatan itu membentuk kenyataan baru. Yang di mana Natuna seolah wilayah yang “diperebutkan”, padahal dari sisi hukum tidak ada yang perlu diperdebatkan.

Bukannya mereda, insiden justru meningkat. Reuters pada Oktober 2024 melaporkan kapal Coast Guard China berada di area Natuna selama berhari-hari. Bulan berikutnya, Associated Press mencatat Bakamla harus kembali mengusir kapal China yang dengan santainya mengaku “mengawasi aktivitas penangkapan ikan.” Tidak ada senjata, tidak ada ledakan, tetapi pesannya jelas: “Kami ada di sini, dan kami tidak akan pergi.”

Di sinilah letak bahayanya. China sengaja bermain di zona abu-abu cukup agresif untuk menekan, tetapi tidak cukup kasar untuk disebut “serangan.” Strategi ini membuat Indonesia serba salah. Jika merespons keras, terlihat berlebihan. Jika terlalu lunak, China makin percaya diri. Lambat laun, publik internasional bisa menganggap Natuna sebagai wilayah sengketa, bukan sebagai ZEE Indonesia. Itu kemenangan strategis tanpa perang.

Kemudian, adanya peran maritime militia, atau yang sering disebut sebagai “nelayan tentara.” Mereka bukan ABK biasa. Mereka dilatih, dikoordinasikan, dan dipakai sebagai alat negara. Erickson dari CNA menyebut mereka sebagai pasukan non-uniform yang bekerja layaknya cabang militer China. Kehadiran mereka membuat strategi China tampak “sipil”, padahal tetap memiliki tujuan geopolitik.

Cara kerjanya sederhana tapi efektif, dengan puluhan kapal nelayan masuk ke ZEE Indonesia untuk “memancing,” kemudian kapal Coast Guard datang “mengawal.” Ketika Indonesia menegur, mereka memakai alasan klasik: “Kami hanya mencari ikan.” Karena status mereka sipil, Indonesia tidak bisa memakai pendekatan militer. Karena jumlah mereka besar, patroli Indonesia kewalahan. Karena mereka sering kembali, efek tekanan terus berulang.

Hasilnya? Nelayan Indonesia ketakutan, otoritas keamanan kelelahan, dan dunia mulai melihat Natuna sebagai area rawan konflik. Padahal, secara legal, Natuna jelas adalah wilayah Indonesia. Namun citra ini perlahan bergeser karena keberadaan maritime militia ini menciptakan narasi bahwa Natuna adalah zona kompetisi. Narasi ini menguntungkan China.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia butuh perubahan cara pandang. Kita masih terjebak pada pola pikir lama: ancaman di laut berarti kapal perang dan meriam. Padahal ancaman hari ini justru datang dalam bentuk yang tidak berseragam dan tidak menembakkan apa-apa. Inilah wujud grey-zone warfare yang dijelaskan banyak analis: perpaduan antara diplomasi, tekanan psikologis, lawfare, dan permainan simbolik.

Karena itu, respons Indonesia tidak cukup hanya menambah patroli. Kita harus memperkuat diplomasi maritim, meningkatkan kehadiran nelayan lokal, membangun narasi internasional yang konsisten, dan mengedukasi publik bahwa ini bukan “insiden sepele.” Natuna adalah ujian apakah Indonesia siap menghadapi model konflik masa depan konflik tanpa perang tetapi penuh tekanan.

Indonesia juga harus realistis. Strategi China ini tidak akan berhenti. Selama metode ini murah, efektif, dan tidak memicu kecaman global, China akan terus melakukannya. Indonesia perlu strategi tandingan yang proaktif bukan hanya bereaksi setiap kali kapal asing muncul. Kita harus siap secara hukum, diplomatik, dan publik. Ini bukan tentang menang perang, tapi tentang mempertahankan ruang hidup negara.

Natuna bukan sekadar isu nelayan dan patroli, tetapi medan kompetisi strategis yang menentukan posisi Indonesia di kawasan. Jika Indonesia tidak memahami pola permainan ini, kita bukan hanya kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan kendali atas masa depan keamanan maritim kita sendiri.

Referensi

M. Taylor Fravel. “China’s Strategy in the South China Sea.” Contemporary Southeast Asia, Vol. 33, No. 3 (2011). DOI: 10.1355/cs33-3b.

Reuters. “China Coast Guard spotted near Natuna waters.” Oktober 2024.

Associated Press (AP). “Indonesia expels Chinese vessel from Natuna EEZ.” November 2024.

Andrew Erickson et al. China’s Maritime Militia. CNA Report.

Ngo, T.T. “Grey Zone Conflict in the South China Sea.” (2021).

Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia. https://big.go.id/assets/download/2017/NKRI-2017/Peta_NKRI_Skala_5000000_03102017.jpg