Konten dari Pengguna

Pangan Berdaulat, Ekonomi Kuat

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Rabiul Misa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Foto: Pexels.com
zoom-in-whitePerbesar
Foto: Pexels.com

Saat ini, stok beras nasional melimpah. Kementerian Pertanian produksi padi mencatatkan surplus besar. Realitanya, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka realisasi panen raya. Produksi beras nasional pada kuartal pertama tahun 2026 ini berhasil menembus angka 12,8 juta ton. Sebuah capaian yang luar biasa.

Angka ini melampaui kebutuhan konsumsi domestik yang berada di kisaran 2,55 juta ton per bulan. Boleh dikata, kita memiliki bantalan pangan yang sangat aman. Pasokan meluap, gudang-gudang Bulog penuh, dan hamparan sawah terus menguning. Secara teori ekonomi dasar, pasokan yang melimpah harusnya menjaga stabilitas harga.

Momentum kebangkitan ekonomi nasional harus terus dikawal bersama tanpa kompromi. Sebab, di tengah situasi ini, pemerintah tidak menampik terciptanya distorsi.

anomali ini kerap diciptakan oleh tangan-tangan tidak terlihat. Para spekulan sengaja menimbun barang demi margin keuntungan instan. Inilah yang disebut asimetri informasi di jalur distribusi.

Tak ayal, Menteri Pertanian sangat memahami celah distorsi pasar ini. Beliau mengingatkan para pedagang nakal untuk tidak memicu kepanikan semu. Peringatan ini adalah bentuk langkah mitigasi non-moneter yang sangat strategis. Ketika stok mencukupi kebutuhan, psikologi pasar dapat dikendalikan dengan aman.

Di sinilah letak urgensi koordinasi makroekonomi yang harmonis. Pengendalian harga pangan bukan hanya Kementerian Pertanian semata. Ini adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas moneter nasional. Kebijakan pangan yang tegas secara langsung memperkuat efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia (BI).

Terbaru, Bank Indonesia kembali bertindak. BI-Rate resmi naik lagi. Kini posisinya di level 5,75 persen. Naik 25 basis poin. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur. Tepatnya pertengahan Juni kemarin. Ini menggenapi tren kenaikan selama tiga bulan terakhir.

Langkah ini diambil untuk memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran target 2,5 plus minus 1 persen.

Kontribusi inflasi berbicara gamblang. Komponen paling sensitif dalam target ini adalah volatile food atau inflasi harga pangan bergejolak.

Dalam konteks komoditas pangan, jika harga beras bergejolak akibat spekulasi pedagang, kerja keras Bank Indonesia bisa terganggu. Inflasi pangan yang tidak terkendali akan memaksa BI mengambil opsi pengetatan moneter yang agresif. Kenaikan suku bunga acuan yang terlalu tinggi tentu bisa mengerem laju penyaluran kredit domestik, hingga berimbas pada angka pertumbuhan ekonomi.

Menariknya, kondisi saat ini justru sangat menguntungkan. Ketika pasokan pangan melimpah dan harganya terjaga, tekanan inflasi dari sektor volatile food otomatis terjaga. Berdasarkan data teranyar BPS, inflasi tahunan (y-on-y) nasional terjaga stabil di angka 2,42 persen.

Idealnya, iklim kondusif menjadi cikal bakal pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang rendah dan terukur meningkatkan daya beli riil masyarakat kalangan bawah. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi motor utama PDB Indonesia, akan bergerak semakin kencang. Roda ekonomi berputar lebih cepat di seluruh pelosok negeri.

Lebih dari itu, efek dominonya sangat luas. Ketika daya beli kokoh, dunia usaha akan bergairah untuk melakukan ekspansi kapasitas produksi. Perusahaan ritel dan konsumer di pasar modal akan mencatatkan kinerja yang cemerlang. Investor asing pun akan melihat Indonesia sebagai tempat berlindung yang aman (safe haven) di tengah ketidakpastian global.

Bank Indonesia juga memiliki ruang manuver yang lebih longgar. Dengan inflasi pangan yang terkendali, BI tidak perlu terburu-buru menaikkan suku bunga acuan. BI bisa fokus mengoptimalkan instrumen makroprudensial akomodatif untuk merangsang pertumbuhan kredit ke sektor-sektor produktif. Likuiditas perbankan akan tetap terjaga.

Kombinasi pangan yang melimpah berpadu dengan kebijakan moneter yang akomodatif, dapat dipastikan melahirkan optimisme baru. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dari BI dapat diarahkan langsung ke sektor hilirisasi pertanian. Petani mendapatkan pembiayaan murah, produktivitas melonjak, dan ketahanan pangan semakin nyata. Inilah sebuah siklus pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hal yang tidak kalah penting, kita harus melihat ketahanan pangan dari kacamata geopolitik ekonomi global. Dunia luar sedang dihantui oleh perubahan iklim ekstrem dan proteksionisme pangan di berbagai negara. Banyak negara terpaksa membatasi ekspor komoditas demi mengamankan kebutuhan pangan nasional. Dalam situasi dunia yang rentan ini, Indonesia justru terbilang mandiri.

Surplus beras 12,8 juta ton adalah benteng pertahanan pangan yang kokoh. Kita tidak lagi bergantung pada kuota impor yang harganya berfluktuasi tajam di pasar internasional. Kemandirian ini menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari tekanan eksternal (imported inflation). Rupiah menjadi lebih perkasa dan stabil.

Stabilitas nilai tukar Rupiah adalah kunci kepercayaan pasar keuangan. Ketika Rupiah stabil di kisaran yang mencerminkan fundamental ekonomi, biaya bahan baku industri yang berbasis impor dapat ditekan. Kepastian berusaha menjadi lebih terjamin. Para pelaku usaha bisa menyusun rencana bisnis jangka panjang dengan perhitungna yang lebih matang.

Oleh karena itu, tindakan tegas Kementerian Pertanian membongkar praktik culas pedagang harus didukung penuh. Bahu-membahu, Satgas Pangan harus bergerak aktif memantau jaringan distribusi dari hulu hingga hilir. Transparansi stok di gudang-gudang distributor harus dibuka secara digital. Ruang bagi para pemburu rente harus dipersempit sedapat mungkin.

Ketegasan ini mengirimkan pesan kuat kepada pasar. Pemerintah memegang kendali penuh atas pasokan fisik, sementara Bank Indonesia mengawal stabilitas nilai mata uang. Ini adalah bentuk kerja sama tim yang solid. Kolaborasi erat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) menjadi jangkar utama.

Pada gilirannya, stabilitas harga pangan adalah fondasi dari keadilan sosial. Beras bukan sekadar komoditas ekonomi biasa, melainkan juga urusan kedaulatan bangsa. Ketika harga beras stabil, kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga ke pulau-pulau terpencil.

Ke depan, upaya ini perlu diselaraskan dengan visi transformasi struktural jangka panjang Indonesia. Dengan ketahanan pangan, perlahan tapi pasti, Indonesia mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan.