SPBU Nelayan Saja Tidak Cukup: Membangun Ekosistem Ekonomi Pesisir

Foto: Pexels.com

Pembangunan ekonomi sering kali diidentikkan dengan pembangunan infrastruktur. Jalan dibangun, pelabuhan diperluas, bendungan diresmikan, hingga stasiun pengisian bahan bakar didirikan. Semua itu penting, tetapi sejarah pembangunan juga mengajarkan satu hal: infrastruktur hanya menjadi fondasi. Nilai tambah ekonomi baru akan tercipta ketika infrastruktur tersebut terhubung dengan ekosistem usaha, pembiayaan, digitalisasi, dan akses pasar.

Berita mengenai telah beroperasinya 416 SPBU untuk mendukung Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selama ini, akses terhadap bahan bakar menjadi salah satu persoalan utama nelayan tradisional. Tidak sedikit nelayan harus membeli solar dengan harga lebih tinggi akibat jarak distribusi yang panjang atau keterbatasan pasokan. Akibatnya, biaya operasional melaut membengkak dan margin keuntungan semakin tipis.

Dengan hadirnya SPBU nelayan, biaya logistik diperkirakan menurun, kepastian pasokan energi meningkat, dan produktivitas penangkapan ikan berpotensi bertambah. Dari sisi ekonomi, ini merupakan langkah yang tepat karena energi merupakan salah satu input produksi utama dalam sektor perikanan tangkap.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah penyediaan bahan bakar saja cukup untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan?

Jawabannya tentu belum.

Dalam teori pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh kemampuan suatu sektor menciptakan nilai tambah (value added). Nelayan yang memperoleh solar lebih murah memang dapat menangkap lebih banyak ikan. Namun apabila hasil tangkapan masih dijual kepada tengkulak dengan posisi tawar yang lemah, tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, serta tanpa akses pembiayaan dan pasar yang luas, maka peningkatan produksi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan.

Di sinilah Program Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada sekadar pembangunan SPBU. Pemerintah mulai membangun pendekatan yang lebih terintegrasi melalui penyediaan cold storage, pabrik es, koperasi, infrastruktur logistik, hingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan seperti inilah yang dapat mengubah sektor perikanan dari sekadar sektor primer menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi yang lebih produktif.

Dalam konteks tersebut, terdapat ruang yang sangat strategis bagi Bank Indonesia untuk memperkuat transformasi ekonomi pesisir.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memang tidak memiliki kewenangan membangun pelabuhan maupun SPBU. Namun mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran, memperluas inklusi keuangan, mengembangkan UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan justru sangat relevan dalam memperkuat ekosistem ekonomi pesisir.

Pertama, melalui digitalisasi sistem pembayaran.

Transaksi ekonomi nelayan hingga saat ini masih didominasi pembayaran tunai. Mulai dari pembelian BBM, transaksi di tempat pelelangan ikan, hingga pembayaran kepada pengepul masih banyak dilakukan secara konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya transaksi sekaligus menyulitkan pencatatan aktivitas usaha.

Pemanfaatan QRIS pada koperasi nelayan, tempat pelelangan ikan, kios logistik, maupun pelaku usaha pengolahan hasil laut dapat menciptakan transaksi yang lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi. Digitalisasi pembayaran juga membuka peluang integrasi dengan berbagai layanan keuangan lainnya sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir semakin formal dan mudah diakses oleh lembaga keuangan.

Kedua, memperluas akses pembiayaan.

Salah satu tantangan terbesar nelayan adalah rendahnya akses terhadap pembiayaan formal. Banyak pelaku usaha perikanan belum memiliki rekam jejak keuangan yang memadai sehingga sulit memperoleh kredit dari perbankan. Akibatnya, mereka masih bergantung pada pembiayaan informal yang sering kali mengikat hubungan jual beli hasil tangkapan dengan harga yang kurang menguntungkan.

Melalui berbagai program pengembangan UMKM dan perluasan akses keuangan, Bank Indonesia dapat memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi nelayan, meningkatkan literasi keuangan, sekaligus mendorong integrasi pelaku usaha pesisir ke dalam ekosistem pembiayaan formal. Ketika transaksi sudah terdigitalisasi dan arus kas usaha mulai tercatat dengan baik, peluang memperoleh akses kredit produktif pun menjadi lebih besar.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi.

Selama ini inflasi pangan sering dipengaruhi oleh gangguan distribusi, keterbatasan penyimpanan, dan tingginya kehilangan hasil pascapanen. Ironisnya, Indonesia sebagai negara maritim masih menghadapi fluktuasi harga ikan yang cukup tajam di berbagai daerah.

Pembangunan ekosistem ekonomi pesisir yang didukung rantai dingin (cold chain), logistik yang efisien, serta distribusi yang lebih baik akan membantu menjaga stabilitas pasokan ikan sepanjang tahun. Stabilitas pasokan pada akhirnya berkontribusi terhadap pengendalian inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food), yang selama ini menjadi salah satu perhatian utama Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah.

Lebih jauh lagi, transformasi ekonomi pesisir perlu diarahkan menuju ekonomi biru (blue economy), yakni model pembangunan yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga keberlanjutan sumber daya laut dan penciptaan nilai tambah. Ikan tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas primer, melainkan sebagai bahan baku industri pangan, produk olahan, komoditas ekspor, hingga bagian dari pengembangan pariwisata berbasis pesisir.

Artinya, keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih tidak seharusnya diukur dari banyaknya SPBU yang dibangun atau besarnya volume BBM yang disalurkan. Indikator yang jauh lebih penting adalah meningkatnya pendapatan nelayan, bertambahnya UMKM pengolahan hasil laut, meluasnya penggunaan pembayaran digital, meningkatnya akses pembiayaan formal, serta semakin stabilnya pasokan pangan nasional.

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi pesisir membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar, kementerian teknis memperkuat produksi, pemerintah daerah mengembangkan kelembagaan lokal, sementara Bank Indonesia dapat memperkuat fondasi ekonomi melalui digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan UMKM, inklusi keuangan, dan sinergi pengendalian inflasi.

SPBU nelayan adalah awal yang baik, tetapi bukan garis akhir. Yang sesungguhnya menentukan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah kemampuan menghadirkan ekosistem ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Ketika setiap liter solar mampu menghasilkan lebih banyak nilai tambah melalui pembiayaan yang mudah diakses, transaksi yang terdigitalisasi, dan pasar yang semakin luas, maka Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi lebih dari sekadar proyek infrastruktur. Ia akan menjadi fondasi baru bagi transformasi ekonomi biru Indonesia.