Masuknya Indonesia Menjadi Anggota BRICS: Transformasi Politik yang Agresif

Bendera Merah Putih dari Puncak Gunung Andong, Foto : R.Ahmad Haikal El-M.A.N

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) membawa perubahan signifikan dalam strategi politik luar negeri Indonesia dari sebelumnya yang lebih bersifat defensif menuju kebijakan yang lebih agresif. Selama ini, Indonesia dikenal dengan pendekatan politik luar negeri yang bebas aktif, mengedepankan stabilitas dan kehati-hatian dalam menjaga hubungan internasional. Namun, dengan masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan BRICS, Indonesia kini dapat memperluas pengaruh global, aktif dalam perdagangan internasional, serta memperkuat sektor energi dan keamanan nasional.

Secara ekonomi, Indonesia merupakan negara dengan PDB terbesar di Asia Tenggara yang diperkirakan mencapai sekitar $1,3 triliun pada 2024. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada pasar tradisional dan eksplorasi sektor sumber daya alam. Dengan bergabungnya menjadi anggota BRICS, Indonesia akan memiliki akses langsung ke pasar yang lebih besar dan lebih beragam. Negara-negara BRICS memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, dengan total PDB yang mencapai lebih dari $26 triliun, atau sekitar 30% dari PDB global. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing di pasar global, serta mendiversifikasi sumber daya ekonomi secara lebih luas.

Aktivitas perdagangan Indonesia dengan negara-negara BRICS sudah menunjukkan angka yang cukup besar. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor barang senilai $25,3 miliar ke Negara China dan ke Negara India tercatat senilai $12,5 miliar. Sementara itu terhadap negara-negara BRICS lainnya, seperti Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan, Indonesia juga menyumbang angka ekspor yang signifikan, masing-masing sekitar $3 hingga $4,5 miliar. Dengan masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS, akses pasar ini akan semakin meluas dan memperkuat posisi Indonesia di ranah pasar global. Indonesia juga dapat memanfaatkan berbagai kebijakan perdagangan bebas yang dibangun oleh BRICS untuk memfasilitasi perdagangan, mengurangi hambatan tarif, dan meningkatkan peluang ekspor.

Di sektor energi, Indonesia memiliki cadangan energi yang melimpah, namun sektor energi terbarukan masih dalam tahap pengembangan. Dibuktikan pada tanggal 12 Januari 2025, pemerintah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) apung terbesar di Asia Tenggara yang dibangun di Waduk Cirata, Jawa Barat. Masuknya dalam keanggotaan BRICS membuka kesempatan bagi Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara besar anggota BRICS lain yang sudah lebih maju dalam pengelolaan energi terbarukan, seperti Negara China yang memimpin dunia dalam investasi energi terbarukan dan kapasitas tenaga surya, juga Negara India yang aktif dalam pengembangan infrastruktur energi hijau. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat mempercepat transisi ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mengembangkan teknologi dan investasi yang lebih canggih. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan dana dari New Development Bank (NDB) yang didirikan oleh BRICS untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur energi yang berkelanjutan lainnya.

Dalam hal keamanan nasional, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ancaman terorisme, ketegangan geopolitik, serta ancaman keamanan maritim. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberikan peluang untuk memperkuat diplomasi keamanan dan kerja sama militer dengan negara-negara anggota BRICS yang memiliki kekuatan militer dan pengalaman dalam menjaga stabilitas global. Negara-negara seperti China, India, dan Rusia memiliki potensi besar dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang dapat dijadikan mitra strategis Indonesia dalam menjaga keamanan regional dan internasional. Keanggotaan ini juga memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam dialog keamanan global dan memfasilitasi kerja sama lebih lanjut di sektor pertahanan dan stabilitas kawasan.

Namun, meskipun manfaat besar terlihat dari masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS, langkah ini tentu tidak tanpa tantangan, terutama dalam hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Amerika Serikat dan negara-negara Barat seringkali melihat BRICS dengan skeptisisme, mengingat bahwa beberapa anggota BRICS, seperti China dan Rusia, memiliki kepentingan geopolitik yang terkadang berseberangan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS berpotensi menambah ketegangan dalam hubungan Indonesia dengan AS, terutama jika terjadinya kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS, khususnya dalam sektor energi dan pertahanan yang semakin dalam. Indonesia harus mengelola hubungan ini dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan, memastikan bahwa hubungan dengan AS dan negara-negara Barat tetap terjaga, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di BRICS.

Tantangan lainnya adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan dalam BRICS tanpa mengabaikan peran penting yang dimilikinya di ASEAN dan forum-forum multilateral lainnya. Dalam menjaga hubungan dengan AS dan negara-negara Barat, Indonesia harus tetap mempertahankan sikap bebas aktif yang berarti Indonesia harus bisa mengelola hubungan dengan negara-negara besar tersebut tanpa terlalu condong ke salah satu pihak, dengan tetap memperjuangkan kepentingan nasional yang seimbang di arena internasional.

Secara keseluruhan, bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS tidak hanya memperkuat posisi ekonominya tetapi juga memperluas peran diplomatiknya di tingkat internasional. Masuknya dalam keanggotaan BRICS memberikan peluang besar untuk memajukan sektor-sektor utama seperti ekonomi, energi, dan keamanan. Di sisi lain juga mendorong pengaruh Indonesia dalam agenda global yang lebih inklusif dan seimbang. Namun, tantangan dalam mengelola hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat harus dihadapi dengan bijaksana, untuk memastikan bahwa Indonesia tetap bisa memainkan peran konstruktif di panggung internasional, tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya.