Ketika Mesin Generative AI Berpikir, Apakah Mahasiswa Kita Berhenti Belajar?
Seorang akademisi di bidang teknologi informasi yang saat ini sedang melanjutkan studi doktoral (S3) pada Program Studi Teknologi Informasi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Raditya Danar Dana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarLaporan Digital Education Council di tahun 2025 baru saja menampar dunia pendidikan kita dengan sebuah realitas keras: 86 persen mahasiswa secara global kini aktif menggunakan Generative AI untuk menyelesaikan tugas akademik mereka.
Di satu sisi, angka ini tampak seperti lompatan peradaban. Namun, di balik layar kaca kampus, fenomena ini menyimpan bom waktu. Kemudahan instan dari kecerdasan buatan justru mencatat penurunan ketajaman analisis mandiri dan pendangkalan daya kritis siswa.
Tragisnya, di tengah gelombang digitalisasi yang tak terbendung ini, riset yang sama mengonfirmasi baru 22 persen universitas di dunia yang memiliki aturan main (regulasi) resmi terkait tata kelola AI.
Kampus dan sekolah seolah membiarkan gelombang ini berjalan tanpa nakhoda, mengorbankan pematangan kognitif mahasiswa demi mengejar efisiensi tugas yang serba instan.
Mabuk Kepayang Teknologi Generatif AI di Ruang Kelas
Siklus ekspektasi yang jomplang dengan kesiapan regulasi ini sebenarnya sangat bisa dijelaskan lewat kacamata Hype Cycle Gartner. Saat ini, pemanfaatan AI di ruang kelas sedang berada di fase puncak euforia (Peak of Inflated Expectations). Komunitas pendidikan—termasuk pendidik dan mahasiswa terlampau terpukau—menganggap mesin pencetak teks ini bisa menggantikan proses belajar dan bimbingan guru secara utuh.
Padahal, euforia tersebut sering kali "jauh panggang dari api". Studi pedagogi digital pertengahan 2025 mulai membuktikan adanya risiko kegagalan pemahaman konsep pada siswa.
Proses belajar yang sejatinya adalah melatih otot-otot otak untuk memecahkan masalah kini menyusut menjadi sekadar aktivitas mekanis: copy-paste perintah (prompting), lalu menyalin hasilnya tanpa internalisasi pengetahuan. Jika dibiarkan, mesinnya yang semakin pintar, tapi mahasiswanya berhenti belajar.
Fase euforia ini perlahan akan merosot menuju jurang kekecewaan (Trough of Disillusionment). Tanda-tandanya sudah mulai terlihat di akhir tahun lalu. Banyak siswa yang kecanduan sistem otomatis mulai kehilangan kemandirian analitisnya. Adopsi teknologi tanpa strategi yang jelas pada akhirnya hanya berujung pada pemborosan energi dan kekecewaan institusi.
Lompat Jauh dengan Generatif AI Tanpa Sabuk Pengaman
Kegagalan mengendalikan ekspektasi ini berakar pada satu hal: rapuhnya tata kelola institusi pendidikan kita. Jika meminjam lensa Model Pertumbuhan Nolan, banyak sekolah dan kampus saat ini melakukan lompatan ugal-ugalan. Mereka melompat dari Tahap Inisiasi langsung menuju Tahap Penularan (Contagion), tanpa membekali diri dengan kapabilitas manajemen yang matang.
Dampaknya? Aplikasi kecerdasan buatan menyebar liar di kalangan peserta didik tanpa kendali terpusat. Mayoritas institusi belum punya regulasi formal yang mengatur batas aman penggunaan data, jaminan integritas untuk mencegah kecurangan tugas, apalagi perlindungan privasi.
Kondisi ini melahirkan fenomena kerentanan digital (digital fragility). Di kulit luarnya, lembaga pendidikan tampak sangat modern karena mahasiswanya fasih memakai AI. Namun di level fondasi, sistem pengajaran ini sangat rapuh karena aturan mainnya tidak tumbuh sejalan dengan kecepatan adopsi teknologinya.
Mengembalikan Generatif AI sebagai Alat, bukan Penjawab
Tantangan terbesar institusi pendidikan hari ini bukan lagi soal membelikan komputer atau menyediakan Wi-Fi berkecepatan tinggi. Alat AI kini sudah menjadi barang murah yang bisa diakses dari saku mahasiswa masing-masing. Karena aksesnya sangat mudah dan terdesentralisasi, penerapan tata kelola IT berstandar internasional (seperti ISO/IEC 38500) bukan lagi sekadar pajangan, melainkan juga kebutuhan darurat.
Dalam ekosistem yang serba bebas ini, para pengambil kebijakan di kampus tidak boleh lagi bersikap pasif. Pimpinan institusi wajib turun tangan mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau dampak teknologi yang dipakai mahasiswanya.
Regulasi harus segera dirumuskan. Namun, bukan untuk melarang, melainkan untuk mengarahkan. AI harus dikembalikan pada khitahnya sebagai instrumen pendamping yang memperkuat ketajaman berpikir kritis, bukan sebagai "joki" untuk menyelesaikan administrasi tugas.
Pada akhirnya, faktor penentu kualitas lulusan kita ke depan bukan lagi diukur dari secanggih apa AI yang mereka gunakan. Kualitas itu akan ditentukan oleh seberapa mumpuni kampus dan guru menyelaraskan teknologi dengan esensi pendidikan itu sendiri. Pertanyaannya: Sudah siapkah ruang-ruang kelas kita membuat aturan mainnya, atau kita akan terus membiarkan mesin yang mengambil alih proses berpikir generasi masa depan?