Konten dari Pengguna

Di Balik Pidato Tanwir: Mengurai Kapital dan Pemihakan Sosial

Radius Setiyawan

Radius Setiyawan

Peneliti Pusad Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya

·waktu baca 6 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Radius Setiyawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah sekaligus Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah sekaligus Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

“Kita bisa memilih kepada siapa kita belajar… kita juga bisa memilih dengan siapa kita menikah… tetapi ada satu hal yang sepenuhnya diatur oleh takdir: dengan siapa kita mengukir sejarah.”

Kalimat di atas merupakan salah satu kutipan pidato Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, dalam pembukaan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Bali beberapa hari lalu. Dalam pidato tersebut ada nuansa sastra yang halus, spiritualitas yang tidak menggurui, dan kedekatan emosional yang membuat audiens tidak merasa sedang mendengar pidato organisasi semata. Di tengah deretan pidato organisasi yang sering kali terdengar seragam—penuh jargon, formalitas, dan kalimat-kalimat yang terasa aman.

Pidato tersebut nampak berbeda. Di saat banyak pidato publik kehilangan daya sentuh karena terlalu normatif, sekadar pamer pencapaian atau justru terlalu sibuk mengolah retorika, pidato tersebut tampil lebih manusiawi. Secara reflektif mengingatkan bahwa organisasi harus hidup dari ketulusan, keberanian mengambil peran, dan kesediaan untuk tetap hadir di tengah persoalan masyarakat. Karena itu, pidato ini menarik bukan hanya sebagai sambutan seremonial, melainkan sebagai cermin tentang bagaimana bahasa pengabdian masih dapat dihidupkan di tengah praktik politik yang penuh intrik dan budaya organisasi yang kian prosedural.

Menyemai Gagasan Besar

Ilustrasi pidato. Foto: Shutter Stock

Pidato ini kemudian bergerak menuju bangunan gagasan besar yang lebih konseptual mengenai arah pembentukan kader Pemuda Muhammadiyah di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks. Tiga basis yang ditawarkan—social base, skill base, dan intellectual base—sebenarnya merepresentasikan model kaderisasi yang tidak hanya berorientasi pada identitas organisasi, tetapi juga pada kapasitas sosial dan daya adaptif kader dalam menghadapi transformasi zaman.

Gagasan di atas dapat dibaca lebih jauh melalui perspektif teori kapital Pierre Bourdieu. Keberhasilan individu maupun kelompok dalam mempertahankan eksistensi sosial tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi, tetapi juga oleh berbagai bentuk kapital lain yang bekerja dalam ruang sosial: kapital sosial (social capital), kapital kultural (cultural capital), dan kapital simbolik (symbolic capital). Dalam konteks ini, pidato Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah sebenarnya sedang menawarkan kerangka pembentukan kader yang berbasis pada akumulasi berbagai jenis kapital tersebut.

Konsep social base sangat dekat dengan gagasan social capital Pierre Bourdieu, yakni kemampuan membangun relasi, jejaring, kedekatan sosial, serta kepercayaan kolektif di tengah masyarakat. Kader yang memiliki basis sosial kuat bukan hanya dikenal dalam struktur organisasi, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial karena aktif terlibat dalam berbagai persoalan publik. Dalam logika Bourdieu, jejaring sosial tersebut merupakan sumber kekuatan yang dapat menghasilkan pengaruh dan posisi strategis dalam social field.

Dalam konteks Pemuda Muhammadiyah, kondisi ini tampak dari banyaknya kader yang kemudian tampil sebagai pemimpin di berbagai sektor strategis, mulai dari jabatan legislatif hingga eksekutif, seperti: anggota DPR RI dan DPRD, komisaris perusahaan, pimpinan BUMN/D, komisioner lembaga negara, pengusaha, pimpinan perguruan tinggi hingga pimpinan sekolah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kapital sosial yang dibangun melalui aktivitas organisasi telah menjadi medium penting dalam reproduksi kepemimpinan, pengaruh sosial, dan legitimasi kader di ruang publik.

Sementara itu, skill base dapat dipahami sebagai bentuk cultural capital, khususnya dalam bentuk kompetensi, keterampilan, dan kemampuan teknis yang dimiliki individu. Bourdieu menjelaskan bahwa kapital kultural tidak hanya berupa pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan praktis yang diakui bernilai dalam masyarakat. Dalam era digital dan kompetitif hari ini, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, teknologi, dan manajemen menjadi bentuk kapital penting yang menentukan daya saing kader di ruang publik. Dengan kata lain, pidato tersebut menunjukkan kesadaran bahwa militansi gerakan saja tidak cukup tanpa kemampuan konkret untuk beradaptasi dan mengelola perubahan.

Adapun intellectual base merepresentasikan bentuk kapital kultural yang lebih reflektif dan ideologis. Basis intelektual menandai pentingnya tradisi berpikir kritis, kemampuan membaca realitas sosial, serta kapasitas memproduksi pengetahuan dan gagasan. Dalam perspektif Bourdieu, kelompok yang memiliki otoritas intelektual akan lebih mudah memperoleh symbolic capital, yaitu pengakuan, legitimasi moral, dan kewibawaan di ruang sosial. Gagasan intellectual base dalam pidato menjadi semakin relevan dengan usulan syarat doktoral bagi pimpinan Muhammadiyah.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, gelar doktoral dapat dipahami sebagai bentuk cultural capital yang memberi legitimasi intelektual dan otoritas simbolik dalam ruang sosial. Artinya, kepemimpinan organisasi hari ini tidak lagi cukup hanya bertumpu pada pengalaman struktural atau loyalitas gerakan, tetapi juga membutuhkan kapasitas akademik dan kemampuan membaca persoalan sosial secara kritis. Namun, intelektualitas yang dimaksud tidak boleh berhenti pada gelar semata, melainkan harus tetap terhubung dengan basis sosial dan kemampuan praksis agar tidak terjebak pada elitisme pengetahuan.

Pemihakan pada Kesederhanaan dan Kemanusiaan

Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad di rumah Jokowi, Jumat (6/3). Foto: Dok. kumparan

Bagian paling kuat secara simbolik dalam pidato ini muncul ketika Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menggambarkan figur-figur Muhammadiyah melalui narasi yang sangat sederhana, tetapi sarat makna moral: “koper retak Ketua Umum Muhammadiyah”, “rumah dalam gang Sekretaris Umum Muhammadiyah”, hingga “the real CEO yang menyamar jadi orang biasa.” Pilihan narasi tersebut bukan sekadar romantisme personal, melainkan representasi dari habitus kesederhanaan yang selama ini menjadi identitas kultural Muhammadiyah.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kesederhanaan semacam ini dapat dibaca sebagai bentuk symbolic capital, yakni otoritas moral yang lahir bukan dari kemewahan atau pencitraan, tetapi dari integritas hidup dan kedekatan dengan nilai kemanusiaan. Di tengah budaya elite yang sering mempertontonkan status sosial, pidato ini justru menempatkan kesahajaan sebagai sumber legitimasi kepemimpinan.

Selain itu, bagian pidato tentang KOKAM menjadi titik emosional lain yang cukup efektif. Ketika disebut bagaimana ribuan kader mampu bergerak hanya dalam hitungan hari, publik menangkap bahwa yang sedang dibangun bukan sekadar organisasi formal, melainkan militansi sosial yang hidup. Militansi itu tampak dalam berbagai kerja nyata seperti bedah rumah KOKAM, pembagian sembako, bakti lingkungan, gelar pangan murah, hingga program Green Youth Farm.

Narasi pengabdian dalam pidato tersebut menemukan bentuk praksisnya. Sebab pada akhirnya, sebagus apa pun pidato, tindakan yang membumi tetap menjadi hal paling utama dan paling dibutuhkan kader Pemuda Muhammadiyah. Karena itu, publik tentu berharap semangat pengabdian yang disampaikan dalam Tanwir II ini tidak berhenti sebagai retorika forum, tetapi konsisten dijalankan sebagai gerakan sosial yang nyata.

Di akhir pidatonya, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menutup dengan refleksi yang cukup relevan dengan situasi gerakan hari ini: bahwa apa pun yang dilakukan Pemuda Muhammadiyah akan selalu berhadapan dengan cibiran, kritik, bahkan prasangka publik. Namun kondisi tersebut dipahami sebagai sesuatu yang wajar karena gerakan kini hidup dalam ruang digital yang serba terbuka, cepat, dan bising. Dalam situasi seperti itu, organisasi tidak mungkin mengontrol seluruh penilaian publik.

Yang lebih penting adalah menjaga konsistensi pengabdian dan kebermanfaatan sosial. Narasi penutup ini terasa penting karena menunjukkan kedewasaan cara pandang: kritik tidak diposisikan sebagai ancaman, melainkan konsekuensi dari hadirnya gerakan di ruang publik. Pada titik ini, pidato tersebut tidak hanya berbicara tentang optimisme kaderisasi, tetapi juga tentang kesiapan mental menghadapi era digital yang penuh sorotan dan pertarungan persepsi.