Aspirasi Tak Didengar, Puisi pun Jadi Kotak Saran

Ilustrasi buku puisi. Foto: Shutter Stock

Hampir setiap hari, kita tidak berhenti menelan rentetan berita buruk yang melelahkan melalui layar ponsel: korupsi yang makin menjadi-jadi, ketimpangan ekonomi yang mencekik, judi online yang telah mengakar, hingga hal-hal buruk yang terasa semakin ugal-ugalan. Aktivitas mengonsumsi berita buruk secara terus-menerus dikenal sebagai doomscrolling. Aktivitas doomscrolling ini pelan-pelan akan mengikis kewarasan. Bagi Generasi Z, dampaknya sangat nyata: tercipta sebuah rasa sesak yang mendalam atau disebut dengan political anxiety, yaitu sebuah kecemasan akan masa depan yang terasa serba tidak pasti.

Namun, alih-alih tenggelam dalam keputusasaan yang pasif, banyak anak muda yang mulai menumpahkan rasa lelah dan kecemasan itu ke dalam bait-bait puisi, prosa singkat, dan tipografi melankolis. Mereka lebih memilih untuk mengubah kecemasan politik menjadi bait katarsis yang estetik.

Mengapa sastra dipilih sebagai wadah untuk menumpahkan dan mengolah rasa frustrasi mereka?

Pertama, karena sastra menyediakan ruang paling jujur untuk memproses rasa sakit. Apalagi ketika saluran komunikasi resmi terasa asing dan enggan mendengar. Lewat kata-kata, Gen Z bebas mengekspresikan kekecewaan hingga kemarahan mereka dengan jujur dan telanjang, tanpa perlu menyembunyikan apa pun.

Ruang seperti ini adalah sesuatu yang sangat penting karena saat ini, bicara politik terbuka bukan lagi perkara mudah. Di tengah iklim politik yang makin pelik dan banyak orang yang takut menyampaikan pandangan politiknya, sastra bisa menjadi ruang diskusi yang aman dan terbuka. Menurut hasil survei Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada April 2026, 53% responden menilai masyarakat selalu atau sering takut berbicara politik, dengan rincian 12% selalu takut dan 41% sering takut.

Sementara 28% menilai masyarakat jarang takut dan 14% menilai masyarakat tidak pernah takut sama sekali. Serta 5% sisanya memilih netral/tidak menjawab. Artinya, lebih dari separuh responden melihat bahwa masyarakat masih ragu untuk berbicara politik secara terbuka.

Ketakutan itu bukanlah tanpa alasan. Di ranah hukum, KUHP baru juga berpotensi membungkam kritik publik lewat pasal makar, penodaan agama, serta penghinaan dan pencemaran nama baik. Freedom House mencatat skor kebebasan Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019, menjadi 57 pada tahun 2024. Amnesty International Indonesia juga mencatat setidaknya ada 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan jerat UU ITE sepanjang tahun 2019-2024, dengan total 563 korban.

Di titik inilah sastra dipilih sebagai jalan keluar. Tulisan-tulisan ini terasa semakin menyayat hati ketika ditarik ke dalam realita meja makan dan isi dompet sehari-hari. Seperti bagaimana akun TikTok @pestasembah merespons tekanan ekonomi lewat prosa satir.

Di sini, kenaikan harga sepiring nasi Padang bukan lagi sekadar urusan perut, melainkan simbol rasa frustrasi atas ketimpangan ekonomi yang mencekik kehidupan sehari-hari rakyat kecil.

Sastra juga menjadi cermin ratapan atas trauma sosial masyarakat yang kelam dan meradang, seperti jeratan kemiskinan dan maraknya judi online yang merusak keluarga:

“Sayang, kencan kita di sore Rabu terpaksa aku batalkan. Hari ini, pulang ke rumah aku temukan ibuku menggantung nafas... Ibu berpulang saat ayah menggadaikan uang demi nafsu kemenangan—dampak semasa hidup selalu kalah melawan kemelaratan.”

Kedua, tulisan-tulisan seperti ini menciptakan empati dan emosional kolektif di berbagai kalangan. Saat bait-bait tersebut diunggah ke media sosial, kolom komentar langsung dipenuhi berbagai cerita dari orang-orang yang merasakan penderitaan serupa. Bait-bait sentimental yang tersebar di platform digital bisa menjadi sebuah terapi pribadi dan sarana penyadaran bersama bahwa rasa cemas yang mereka alami bukanlah kegagalan personal, melainkan dampak dari kegagalan struktural pemegang kekuasaan.

Mungkin puisi tidak bisa serta-merta menurunkan harga beras, atau menggantikan fungsi undang-undang. Namun, menganggap fenomena ini hanya sekadar curhatan melankolis semata adalah sebuah kekeliruan.

Ini sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam sejarah Indonesia, sastra selalu menjadi tempat bagi suara-suara paling jujur tentang realitas. Seperti Chairil Anwar yang menulis semangat kebebasan di tengah gejolak revolusi, dan Wiji Thukul yang menjadikan puisi sebagai senjata melawan represi Orde Baru hingga ia hilang pada tahun 1998 dan nasibnya belum jelas hingga saat ini.

Bedanya, Gen Z hari ini menulis sastra dari layar ponsel dan mengemas bait-baitnya dengan kemasan visual yang kreatif dan disebar lewat media sosial hanya dalam satu klik. Maka, jika mereka ramai-ramai menulis puisi dan prosa tentang kelangsungan dan keputusasaan hidup, itu adalah sebuah jeritan sunyi bahwa ada sesuatu yang sangat terluka dalam negara ini.

Sastra politik adalah bukti bahwa di balik rasa lelah dan cemas, harapan itu masih dirawat. Mereka tidak pasrah dan menerima keadaan begitu saja. Mereka hanya sedang memeluk luka bersama-sama lewat kekuatan kata-kata.