Mutu Pendidikan lewat Barak TNI: Pendekatan Tegas atau Keliru?

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyambut kedatangan para siswa yang akan menjalani program pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari. Sumber: Dokumen Pribadi.

Belum lama ini, polemik kembali mencuat dari dunia pendidikan Indonesia. Gubernur Jawa Barat yang biasa dikenal Kang Dedi Mulyadi mencetuskan langkah tegas dengan mengirim siswa yang dianggap bermasalah atau “nakal” ke barak militer TNI. Ratusan siswa SMA/SMK dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat yang memiliki perilaku khusus seperti terlibat tawuran, terafiliasi geng motor, kecanduan permainan daring (online games), mabuk dan perilaku tidak terpuji lainnya menjalani program pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Langkah tersebut sontak menimbulkan respons luas di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai bentuk terobosan untuk memulihkan kedisiplinan generasi muda. Namun tak sedikit yang menyayangkan pendekatan ini karena dinilai terlalu keras dan menyimpang dari prinsip pendidikan yang humanis dan reflektif.

Respons Masyarakat: Pro dan Kontra

Beberapa orang tua merasa bahwa pendekatan disiplin dan pembinaan karakter yang diterapkan dalam program ini dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak mereka. Mereka berharap, melalui program ini, anak-anak dapat belajar nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika yang akan membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

Namun di sisi lain, menurut aliansi anti-kekerasan terhadap anak, pendidikan dengan disiplin bergaya militer tidaklah tepat diterapkan pada anak-anak. Kebijakan tersebut justru dianggap bertentangan dengan tujuan awal yang seharusnya mengutamakan kepentingan anak.

“Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional”, tutur Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), dikutip dari keterangan resmi pada Ahad, 4 Mei 2025.

Mutu Pendidikan dan Perilaku Siswa

Pendidikan merupakan fondasi dasar dan utama dalam pembentukan karakter dan kehidupan generasi bangsa di masa depan. Namun, di Indonesia, mutu pendidikan yang belum merata menjadi tantangan yang cukup serius yang akan berdampak langsung pada perilaku siswa di sekolah.

Rendahnya mutu pendidikan ini berkaitan dengan munculnya perilaku bermasalah di kalangan siswa. Kurangnya perhatian individu, metode Kurangnya perhatian individu, metode pengajaran yang monoton, dan minimnya pendekatan psikologis membuat siswa merasa tidak termotivasi. Akibatnya, mereka mencari pelampiasan di luar kelas, seperti tawuran, bolos, atau bahkan terlibat dalam perilaku menyimpang lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan: pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Pemerintah perlu fokus pada pemerataan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan memastikan distribusi guru yang merata di seluruh wilayah.

Sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan karakter siswa. Guru perlu menerapkan metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta memberikan perhatian khusus kepada siswa yang menunjukkan perilaku bermasalah.

Orang tua juga memegang peranan penting dalam membentuk perilaku anak. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah, dapat membantu memantau dan membimbing perilaku siswa.

Masyarakat, melalui organisasi sosial dan komunitas, dapat menyediakan program-program pendukung seperti bimbingan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan konseling untuk siswa. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat akan menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan kondusif.

Mutu pendidikan dan perilaku siswa adalah dua sisi yang saling mempengaruhi. Dengan upaya bersama dan komitmen dari semua pihak, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Apakah Barak Bisa Jadi Solusi Sementara?

Sebagian pihak berpendapat bahwa pengiriman ke barak TNI bisa menjadi solusi sementara untuk membuat siswa jera, terutama dalam kasus pelanggaran berat yang membahayakan siswa lain. Namun, ini hanya bisa diterima jika didesain sebagai bagian dari proses pembelajaran yang mendidik, diawasi ketat, dan tidak melanggar hak-hak anak.

Jika tidak dibarengi refleksi, bimbingan psikologis, dan reintegrasi yang baik ke lingkungan sekolah, maka pendekatan semacam ini hanya akan menjadi tambal sulam jangka pendek. Lebih jauh lagi, ia bisa mengikis nilai-nilai pendidikan yang humanis.

Peningkatan mutu pendidikan adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa disederhanakan dengan pendekatan keras atau lunak semata. Kebijakan pengiriman siswa ke barak TNI mungkin lahir dari niat baik untuk membentuk disiplin, namun efektivitas dan dampak jangka panjangnya perlu dikaji secara mendalam.

Sudah saatnya pemerintah daerah, pendidik, dan masyarakat sipil duduk bersama menyusun kebijakan pembinaan siswa bermasalah yang benar-benar mendidik dan berdampak jangka panjang. Dengan begitu, mutu pendidikan Indonesia dapat meningkat secara utuh—dalam karakter, akhlak, dan prestasi.