Menimbangi Interaksi China dan Negara Asia Tenggara di Laut China Selatan
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Muhammad Raffi Rasya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam beberapa tahun terakhir, Laut China Selatan kembali menjadi sorotan global akibat peningkatan aktivitas maritim dan komitmen ASEAN-China untuk merampungkan Code of Conduct (CoC) pada 2026.
Di tengah konteks geopolitik Indo-Pasifik yang kompetitif, dinamika ini mencerminkan upaya dialog untuk menjaga stabilitas kawasan sambil mengelola klaim tumpang tindih. Transisi ini membuka ruang bagi analisis lebih lanjut mengenai pola interaksi bilateral dan multilateral di wilayah strategis tersebut.
Dinamika interaksi di Laut China Selatan menunjukkan bahwa hubungan China dan negara-negara Asia Tenggara bukan sekadar konflik teritorial, melainkan pola kompleks yang mencakup kompetisi strategis sekaligus kerja sama diplomatik untuk menjaga stabilitas kawasan.
Laut China Selatan adalah salah satu wilayah laut paling strategis di kawasan Indo‑Pasifik karena menjadi jalur pelayaran penting serta kaya sumber daya energi dan perikanan. Banyak rute perdagangan global, termasuk pasokan energi dan barang manufaktur, melintas di wilayah ini, sehingga ketegangan atau insiden di laut bisa berdampak luas pada perekonomian dan stabilitas keamanan Asia Tenggara serta negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Beberapa negara di Asia Tenggara bersama China memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, terutama di kawasan kepulauan seperti Spratly dan Paracel. China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei semuanya mengajukan klaim wilayah yang saling berpotongan, baik berdasarkan sejarah, batas maritim, maupun titik‑titik pulau dan terumbu karang yang mereka kuasai atau garis‑garis demarkasi yang mereka ajukan.
Tanpa membela satu pihak tertentu, penting untuk memahami bahwa situasi ini melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan keamanan, ekonomi, dan nasional yang saling menyusup.
Dari perspektif Beijing, dinamika di Laut China Selatan mencerminkan kepentingan strategis China terhadap keberlanjutan jalur perdagangan laut, perlindungan akses energi, dan penjagaan stabilitas kawasan yang selaras dengan visi maritimnya. Sebagai salah satu negara pengekspor terbesar dunia, China bergantung pada rute pelayaran yang aman di Laut China Selatan agar rantai pasok global dan pasokan energi ke pelabuhannya tetap berjalan tanpa gangguan besar.
Di sisi keamanan maritim, China melihat kehadiran kapal angkatan laut, kapal penjaga pantai, dan fasilitas di pulau-pulau yang diklaimnya sebagai bagian dari upaya meyakinkan bahwa wilayah yang diklaim dapat dipertahankan dan dikelola secara efektif. Pada tingkat politik, serangkaian inisiatif dialog dengan ASEAN (termasuk percepatan negosiasi CoC) menunjukkan bahwa China juga berusaha mengelola persepsi regional dan menekan eskalasi, meskipun postur keamanan dan keberlanjutan aktivitas maritimnya tetap dijaga kuat.
Bagi sebagian negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Vietnam, kepentingan utama di Laut China Selatan berkaitan langsung dengan kedaulatan wilayah dan keutuhan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang menjadi dasar hak atas sumber daya laut dan kekayaan laut dalam. Kegiatan militer dan penegakan hukum di sekitar titik‑titik sengketa, seperti di Scarborough Shoal atau Spratly, kerap disorot sebagai tantangan bagi keamanan nasional dan kepercayaan terhadap aturan hukum internasional di laut.
Namun, tidak semua negara Asia Tenggara bersikap seragam: Malaysia dan Brunei cenderung lebih berhati‑hati, memadukan tindakan diplomatik dengan penekanan pada dialog dan kerja sama ekonomi, sementara Indonesia (yang posisi teritorialnya sedikit berbeda) menekankan perlunya disiplin hukum laut dan penguatan kepercayaan melalui mekanisme multilateral.
Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara bukan blok yang homogen, tetapi kumpulan aktor dengan kepentingan, mitra strategis, dan tingkat ketergantungan ekonomi yang beragam.
ASEAN memainkan peran kunci sebagai forum untuk mengelola dinamika Laut China Selatan, terutama melalui mekanisme negosiasi kode etik dengan China. Upaya untuk merampungkan CoC pada 2026 menunjukkan kesadaran kolektif bahwa ketegangan unilateral atau insiden maritim dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan politik di kawasan, sehingga perlu framework aturan yang lebih jelas untuk mengelola perselisihan dan mengurangi kemungkinan eskalasi.
Meski begitu, ASEAN menghadapi tantangan konsensus karena keanekaragaman sikap anggota, kepentingan bilateral masing‑masing negara dengan China, serta tekanan geopolitik dari aktor besar di luar kawasan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa fungsi ASEAN bukan sekadar “menghentikan konflik”, tetapi menjembatani interaksi antara kompetisi strategis dan kerja sama, yang menjadi inti dari dinamika Laut China Selatan pada 2026.
Laut China Selatan pada 2026 tidak lagi hanya “arena konflik”, tetapi juga ruang di mana kompetisi strategis dan kerja sama ekonomi-politik saling menyusup satu sama lain. Di sana, kepentingan keamanan nasional, kedaulatan maritim, dan kebutuhan ekonomi kawasan tidak berjalan terpisah, melainkan membentuk satu jaringan dinamika yang saling menggantungkan.
Hubungan antara China dan negara-negara Asia Tenggara tidak bersifat hitam-putih: di satu sisi, ada saling curiga dan tindakan militer yang menguatkan narasi persaingan, tetapi di sisi lain terdapat ketergantungan perdagangan, investasi, dan energi yang mendorong dialog, manajemen krisis, dan upaya menghindari eskalasi.
Arena ini justru menjadi cermin bagaimana negara-negara di kawasan mencoba menyeimbangkan antara menegaskan kedaulatan dan menjaga stabilitas ekonomi, sehingga sengketa Laut China Selatan lebih pantas dipahami sebagai spektrum interaksi yang kompleks, bukan sekadar konfrontasi sederhana.
Pada akhirnya, dinamika di Laut China Selatan menunjukkan bahwa stabilitas kawasan tidak mungkin dibangun hanya dengan kapal perang atau klaim hukum, tetapi juga dengan kesediaan untuk terus berdialog dan mengelola perbedaan dengan kehati‑hatian.
Wilayah ini memang menjadi titik pertemuan kompetisi besar, tetapi juga ruang di mana kepentingan ekonomi dan keamanan banyak negara saling mengikat, sehingga keberlanjutan interaksi damai menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Dalam konteks itu, menjaga kepercayaan politik, menguatkan mekanisme dialog regional, dan menolak narasi “zero‑sum” justru menjadi langkah paling rasional bagi semua pihak yang ingin kawasan tetap aman dan tumbuh bersama.