Masihkah Kita Bhinneka di Tengah Krisis Keadilan Sosial dan Ego Sektoral?

Ilustrasi gerakan masyarakat dalam menyuarakan Keadilan (Sumber: https://pixabay.com/id/)

Coba kita bayangkan sejenak, mengapa sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir justru gagal membuat jarak keadilan sosial antara si kaya dan si miskin semakin menyempit? Ketimbang merasakan manfaat pembangunan secara merata, mayoritas masyarakat hanya bisa menonton dari jauh, seakan-akan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut cuma dinikmati oleh segelintir elite.

Ironisnya, hal ini terjadi di Indonesia, negara yang sejak awal berdiri di atas cita-cita keadilan bersama. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang sejak awal menegaskan bahwa hasil pembangunan bangsa ini bukan hak milik segelintir sektor atau golongan, melainkan hak seluruh rakyat tanpa kecuali. Semboyan di lambang Garuda pun bukan cuma pajangan kata, melainkan pengingat pentingnya menyelaraskan keragaman sektor, lembaga, dan wilayah ke dalam satu arah pembangunan.

Kendati demikian, implementasi kebijakan pemerintah kini menghadapi hambatan-hambatan baru. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi terus dipacu setinggi mungkin. Di sisi lain, ego sektoral membuat hasil pembangunan itu berhenti di tengah jalan, tidak pernah benar-benar sampai ke kelompok yang paling membutuhkan.

Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan: mengapa cita-cita keadilan sosial yang sudah diikrarkan sejak kemerdekaan masih terasa begitu jauh dari kenyataan?

Kebijakan yang Menguji Keadilan Sosial

Cita-cita keadilan sosial sudah tertulis tegas dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai salah satu tujuan didirikannya negara ini. Namun, data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan paradoks yang sulit dibantah. Dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis 5 Agustus 2026, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 mencapai 5,45% secara tahunan, tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun dalam rilis yang sama, rasio Gini per Maret 2026 meningkat menjadi 0,368, dari 0,363 pada September tahun lalu, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran masyarakat justru membesar meskipun pertumbuhan ekonomi sedang mencapai puncaknya.

Di lapangan, dampaknya terasa jauh lebih pedih. Sepanjang setahun terakhir, gelombang pemutusan hubungan kerja terus menghantui, dengan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat puluhan ribu kasus PHK, sementara serikat pekerja menyebut angka riilnya menembus seratus ribu orang. Kelompok yang paling rentan justru pekerja sektor informal, yang sebagian besar tidak memiliki perlindungan sosial memadai sama sekali.

Kebijakan Sila Kelima yang Memudar

Padahal, Pancasila sudah memberikan panduan melalui sila kelima. Pembangunan ini mengajarkan bahwa manfaatnya tidak boleh hanya terlihat dari angka-angka besar saja, tetapi harus dirasakan oleh masyarakat yang paling lemah dan rentan.

Namun, penerapan nilai tersebut kian langka dijumpai dalam praktik birokrasi sehari-hari. Contoh nyatanya datang dari internal Kementerian Keuangan sendiri. Pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa selama bertahun-tahun, direktorat-direktorat di bawah Kemenkeu bekerja dalam "silo" tertutup yang sulit berkoordinasi satu sama lain, bahkan untuk urusan sesederhana memindahkan pegawai antardirektorat. Jika ego sektoral bisa tumbuh bahkan di dalam satu kementerian yang sama, dapat dibayangkan betapa dalamnya sekat itu tertanam antarlembaga, antara pusat dan daerah, hingga antarkelompok masyarakat.

Tantangan bagi Generasi Muda

Di tengah menghadapi berbagai tantangan tersebut, menurut saya, generasi muda justru berpeluang menjadi kunci jawaban. Tumbuh dengan kemudahan akses informasi lintas wilayah dan sektor membuat mereka lebih mudah memahami bahwa nasib antarkelompok masyarakat saling terhubung, bukan berdiri sendiri.

Akan tetapi, potensi tersebut hanya berguna jika disertai sikap kritis, seperti berani mempertanyakan kebijakan yang kontradiktif, menyuarakan ketimpangan, serta menentang bentuk pembangunan yang hanya memihak segelintir kelompok. Oleh karena itu, menurut saya, ego sektoral bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, melainkan ancaman nyata bagi cita-cita keadilan sosial yang menjadi fondasi berdirinya NKRI.

Mulai Menutup Ego Sektoral dengan Hal Mendasar

Melenyapkan ego sektoral tidak selalu membutuhkan revolusi besar. Perubahan dapat dimulai dari komitmen yang sederhana saja dan dijalankan secara konsisten oleh setiap pemangku kebijakan.

Pertama, keberhasilan pembangunan perlu diukur bukan hanya dari laju pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana ia menyempitkan kesenjangan. Kedua, sinergi lintas kementerian, lembaga, dan daerah mesti menjadi kultur kerja harian, bukan sekadar jargon rapat. Ketiga, masyarakat, khususnya generasi muda, wajib terus mengawal eksekusi kebijakan agar tidak berhenti sebatas wacana tertulis.

Keadilan yang Harus Diperjuangkan Bersama

Sejatinya, kuat atau lemahnya cita-cita keadilan sosial dalam Pancasila tidak sedang diuji, semangat dan komitmen kita lah yang menjadi dasar untuk mewujudkannya. Ekonomi akan terus tumbuh, kebijakan akan terus berganti, dan kepentingan sektor akan selalu ada dalam kehidupan bernegara. Namun, pilihan untuk meruntuhkan sekat ego sektoral dan berjalan bersama sebagai satu bangsa tetap berada di tangan kita.

Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa kekuatan bangsa ini justru terletak pada kesediaan untuk merajut perbedaan kepentingan menjadi satu arah, bukan membiarkannya berjalan sendiri-sendiri. Karena pada akhirnya, masa depan keadilan sosial di negeri ini tidak ditentukan oleh secepat apa ekonominya tumbuh, melainkan oleh sejauh mana kita berani meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral yang selama ini menahannya.