Apa Itu Greenland: Mengapa Donald Trump Ingin Menguasainya?
Tulisan dari Rafi Putra Rabbani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarOleh: Rafi Putra Rabbani
Greenland—pulau terbesar di dunia yang terletak di kawasan Arktik—kembali menjadi pusat perhatian geopolitik global setelah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyatakan ketertarikannya untuk “mengambil alih” atau membeli wilayah tersebut. Pernyataan ini memicu penolakan keras dari pemerintah Greenland, Denmark, dan sejumlah pemimpin dunia, sekaligus membuka kembali perdebatan tentang kedaulatan, keamanan global, dan perebutan sumber daya di Kutub Utara.
Secara politik, Greenland adalah wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark. Pemerintahannya mengatur urusan domestik, sementara urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri berada di bawah Denmark. Dengan populasi sekitar 56 ribu jiwa, sebagian besar wilayah Greenland tertutup es, namun di baliknya tersimpan potensi besar: mineral langka, rute pelayaran Arktik yang semakin terbuka akibat perubahan iklim, serta posisi strategis bagi sistem pertahanan dan pemantauan militer di belahan bumi utara.
Amerika Serikat sendiri telah lama memiliki kepentingan di Greenland, termasuk keberadaan pangkalan militer di Thule (kini Pituffik), yang berfungsi sebagai titik penting dalam sistem pertahanan udara dan peringatan dini.
Mengapa Trump Mengincar Greenland?
Trump sendiri kembali menegaskan pentingnya Greenland bagi AS. Trump selama ini beralasan Greenland kaya akan sumber daya mineral yang dibutuhkan untuk kepentingan militer canggih. Ia juga menyatakan belahan bumi Barat perlu berada di bawah pengaruh geopolitik AS.
"Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya," kata Trump di atas pesawat Air Force One pada Minggu, (4/1).
Selain faktor militer, potensi ekonomi Greenland juga menjadi daya tarik: mineral tanah jarang (rare earths) penting bagi industri teknologi, energi bersih, dan pertahanan. Dalam konteks ini, gagasan Trump bukan semata soal “membeli tanah”, melainkan tentang mengamankan posisi Amerika di peta kekuatan abad ke-21.
Penolakan Tegas dari Greenland
Pemerintah Greenland menolak mentah-mentah wacana tersebut. Perdana Menteri Greenland menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual dan masa depan wilayah itu hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri. Parlemen dan para pemimpin partai di Nuuk juga menyuarakan satu suara: kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri tidak dapat ditukar dengan uang atau tekanan geopolitik.
Bagi warga Greenland, isu ini menyentuh identitas dan martabat. Mereka menegaskan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat atau alat tawar dalam rivalitas global.
Sikap Denmark dan Dunia Internasional
Denmark, sebagai negara yang memayungi Greenland, turut memberikan penolakan tegas. Pemerintah Denmark menyatakan bahwa Greenland adalah milik rakyat Greenland dan tidak dapat diperdagangkan oleh pihak mana pun.
Di tingkat internasional, sejumlah pemimpin Eropa dan sekutu Amerika di NATO menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai gagasan menguasai wilayah pihak lain—apalagi dengan tekanan ekonomi atau diplomatik—bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Uni Eropa juga menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan secara damai dan demokratis oleh penduduknya.
Lebih dari Sekadar Pulau
Kontroversi ini mencerminkan perubahan besar dalam politik global. Arktik kini bukan lagi wilayah terpencil, melainkan ruang strategis tempat kepentingan militer, ekonomi, dan iklim saling bertemu. Apa yang terjadi pada Greenland menjadi simbol pertarungan yang lebih luas: antara hak menentukan nasib sendiri dan ambisi kekuatan besar.
Kesimpulan
Keinginan Donald Trump untuk menguasai Greenland membuka babak baru ketegangan geopolitik di Arktik. Namun satu hal telah dinyatakan dengan jelas oleh Greenland dan komunitas internasional: kedaulatan tidak untuk dijual. Di tengah perebutan pengaruh global, suara rakyat Greenland tetap menjadi penentu utama masa depan pulau es tersebut.