Efektivitas ASEAN Way dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan

Dewasa ini, dunia internasional semakin terintegrasi yang menyebabkan interdependensi antar negara menjadi semakin tinggi. Kebutuhan negara akan bantuan dari negara lain tidak bisa dielakkan karena derasnya arus globalisasi yang membuat dunia menjadi satu kesatuan.

Oleh karena itu, kehadiran organisasi internasional menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan kerjasama internasional guna memenuhi kepentingan nasional sebuah negara.

Organisasi internasional sendiri memiliki tujuan untuk mengakomodasikan kepentingan negara anggota untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Upaya ini biasanya dicapai dengan melakukan berbagai kerjasama di berbagai sektor baik itu sektor keamanan, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.

Organisasi internasional memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya adalah organisasi internasional kawasan yang menjadi wadah untuk negara di suatu wilayah dengan latar geografis dan historis yang sama untuk melakukan kerjasama. Sebagai contoh dari organisasi internasional kawasan adalah ASEAN sebagai organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara yang mengakomodir kepentingan negara di kawasan Asia Tenggara untuk mencapai tujuan yang lebih besar. ASEAN Sebagai Organisasi Internasional di Kawasan Asia Tenggara ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.

Negara yang menjadi Founding Fathers (pendiri) ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian beberapa negara seperti Brunei Darussalam menyusul bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja pada 30 April 1999. Kini terdapat sepuluh negara anggota ASEAN.

Presiden Joko Widodo (keenam kanan) didampingi Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi (kelima kanan) berfoto bersama perwakilan negara-negara ASEAN saat peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

ASEAN dijalankan dengan menggunakan sebuah prinsip yang dikenal dengan ASEAN Way. Sebuah prinsip yang menjadi norma dasar yang mengatur bagaimana negara anggota ASEAN bersikap terhadap negara anggota lainnya. ASEAN Way disebut-sebut sebagai salah satu instrumen yang selama ini menjaga stabilitas keamanan dan konstelasi politik di kawasan karena sifatnya yang mengharuskan negara anggota untuk menggunakan cara-cara non-kekerasan, non-intervensi, dan pertemuan informal sebagai bagian dari manajemen konflik.

Namun, beberapa juga memandang ASEAN Way sebagai sebuah penghambat bagi ASEAN dalam menyelesaikan suatu isu. Prinsip non-intervensi yang ada di dalam ASEAN Way dianggap tidak cukup mampu dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia pada konflik Timor Leste-Indonesia. Persoalan kesatuan dan keaktifan ASEAN dalam menanggapi suatu isu berat dan kontroversial masih menjadi bahasan yang relevan untuk terus diperbincangkan, termasuk dalam isu Laut Cina Selatan. Dinamika di Laut Cina Selatan Laut Cina Selatan adalah area perairan yang terbentang sepanjang 1.100 kilometer dari Selat Malaka di barat daya hingga ke Selat Taiwan di timur laut. Posisinya yang strategis baik secara geografis maupun geopolitik menjadikan area ini sebagai area rawan konflik.

Laut Cina Selatan memiliki sumber daya yang melimpah di laut maupun dasar lautnya, diantaranya diperkirakan terdapat sebelas miliar barel minyak bumi, lima triliun meter kubik gas alam, serta satu-persepuluh populasi ikan dunia hidup di Laut Cina Selatan.

Daerah ini juga merupakan jalur perdagangan strategis yang dilewati oleh komoditi senilai 5,3 triliun dolar Amerika setiap tahunnya. Posisi geografisnya yang strategis juga membuatnya ideal untuk dijadikan sebagai pangkalan militer. Kemolekan Laut Cina Selatan kemudian mengundang berbagai kekuatan besar seperti China, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Rusia untuk memperebutkan pengaruh di sana.

Ilustrasi Laut China Selatan Sumber: Getty Images

China kemudian muncul sebagai negara yang paling agresif dalam mengejar kepentingan nasionalnya di Laut China Selatan. Agresivitas China dapat dilihat dari berbagai upaya nya untuk mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayahnya atas klaim historis. China juga banyak membangun pulau-pulau buatan di Laut China Selatan yang dijadikan sebagai dermaga transit angkatan laut China.

Seiring dengan berkembangnya kekuatan ekonomi dan militer China, mereka menjadi semakin berani beraktivitas di wilayah Laut China Selatan hingga menangkap kapal nelayan Vietnam dan bahkan berani mengusir kapal milik angkatan laut AS.

Apabila China terus menerus beraktivitas secara agresif di Laut China Selatan maka hal ini akan menimbulkan ancaman bagi keamanan regional. Disitulah peran ASEAN sebagai organisasi internasional kawasan untuk menyelesaikan isu yang mengancam keamanan regional. ASEAN Way dalam Isu Laut China Selatan ASEAN merupakan organisasi kawasan yang aktif dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Dalam prosesnya, ASEAN Way diduga menjadi kendala bagi kesatuan ASEAN dalam merespon dinamika kawasan termasuk dalam isu sengketa Laut China Selatan.

Meski telah melakukan berbagai upaya, kesatuan ASEAN dalam menghadapi China masih menjadi hambatan. ASEAN dan China hingga saat ini masih belum menyepakati kode tata perilaku legal yang mengikat. China berhasil mempengaruhi beberapa negara anggota ASEAN untuk tidak membahas isu ini di forum regional.

com-Opening Ceremony 34th Asean Summit Foto: Dok. Kemendag

Karena sifatnya yang mengedepankan upaya non-kekerasan, non-intervensi dan lebih mengutamakan dialog, maka ASEAN Way belum mampu berbuat banyak dalam penyelesaian isu Laut China Selatan, namun bergerak ke arah yang positif. Dengan berbagai dialog dan konferensi yang dilakukan oleh ASEAN dengan China yang membahas tentang Laut China Selatan, kebanyakan diantaranya mencapai konsensus bersama yang mencegah adanya eskalasi konflik yang semakin mengancam keamanan regional.

Namun, masih belum ada tata peraturan yang mengikat antara China dan ASEAN di Laut China Selatan yang diakibatkan oleh negara anggota yang tidak memiliki satu suara terhadap isu ini. China seringkali menggunakan ASEAN Way agar ASEAN tidak melakukan intervensi kebijakan suatu negara terkait penyelesaian konflik Laut China Selatan.

Oleh karena itu, kolektivitas anggota ASEAN dalam menghadapi isu Laut China Selatan merupakan langkah ke depan yang perlu untuk segera diwujudkan. Berdasarkan pemaparan diatas, ASEAN Way merupakan pendorong yang positif dalam konteks fungsi dialog dan konsultasi damai dan bukan sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan.