KPU Tetapkan 7 November Jadi Hari Lahir, Rayakan 73 Tahun Pengabdian

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 7 November sebagai hari lahir. Tahun ini, KPU untuk pertama kalinya menggelar perayaan hari ulang tahun sekaligus memperingati 73 tahun pengabdian dalam mengawal demokrasi Indonesia.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, perayaan tersebut menjadi momentum bersejarah karena selama 73 tahun KPU belum pernah memperingati ulang tahun. Ia bahkan berkelakar bahwa KPU selama ini jarang mendapatkan doa setiap tahunnya.
“Maka saya sering berkelakar, memang KPU ini gak pernah didoakan tiap tahunnya makanya sering kesetrum. Sering dianggap ini itu dan seterusnya, saking luar biasanya apa yang sama-sama kita saksikan pada hari ini,” ujar Afifuddin dalam acara Talkshow Spesial Hari Lahir KPU di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).
Afifuddin mengatakan, penetapan tanggal 7 November sebagai hari lahir KPU dilakukan setelah melalui diskusi dan penelusuran sejarah mengenai awal mula terbentuknya KPU.
“Saya mendengar dari para ahli, para senior yang juga ketika saya bikin 100 hari pemilu, hari ulang tahun KPU, kemudian memberikan tanggapan, gagasan, dan seterusnya. Sampai kemudian kemarin saya datang ke Museum atau Perpustakaan Bung Karno,” kata Afifuddin.
Dalam penelusuran tersebut, Afifuddin menemukan dokumen berupa Putusan Presiden Nomor 188 yang berkaitan dengan keberadaan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 1955.
Afifuddin mengatakan, penelusuran terhadap dokumen sejarah tersebut turut memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pemilu pada masa awal kemerdekaan. Ia menyebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1955 hanya terdiri dari 139 pasal.
Ia juga mengungkapkan sejumlah perbedaan ketentuan pemilu pada masa tersebut dengan aturan yang berlaku saat ini. Salah satunya mengenai batas usia pemilih yang ditetapkan minimal 18 tahun.
Menurut Afifuddin, perdebatan mengenai batas usia pemilih juga pernah terjadi ketika pemerintah dan DPR merumuskan aturan pemilu untuk periode berikutnya. Selain itu, ia menyebut TNI saat itu juga memiliki hak pilih.
“Termasuk di antara pembedanya adalah TNI punya hak pilih. Jadi sejatinya, Bapak, Ibu sekalian, kalau hari ini kita berdiskusi seputar siapa berhak memilih, usianya berapa, TNI/Polri punya hak pilih apa tidak, itu bukan peristiwa pertama, tapi pengulangan dari kekayaan kita untuk mendiskusikan hal-hal perihal pemilu,” jelasnya.
Afifuddin menegaskan, penetapan 7 November sebagai hari lahir KPU tidak semata-mata didasarkan pada penelusuran sejarah. Tanggal tersebut juga dipilih sebagai momentum untuk mempertemukan keluarga besar KPU, mulai dari para pimpinan terdahulu hingga jajaran penyelenggara pemilu di tingkat daerah.
“Nah, sebagai informasi ke Bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah KPU periode ini pertama kita memberanikan diri untuk kemudian memilih tanggal 7 November sebagai hari ulang tahun kita. Hanya kalaupun jejak sejarah itu menjadi dasaran, selebihnya adalah kita menciptakan momentum untuk silaturahim seperti ini. Berdoa bersama, merefleksikan apa-apa yang sudah kita lakukan, merencanakan apa-apa yang akan kita lakukan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, peringatan HUT ke-73 KPU menjadi kesempatan untuk mempertemukan para senior dan pendahulu yang pernah mengabdi di lembaga tersebut. Menurutnya, keberadaan KPU saat ini tidak terlepas dari kontribusi para pendahulu.
“Pertemuan di mana kita bertemu para senior kita, para pendahulu kita. Tanpa Bapak, Ibu sekalian para senior, belum tentu kami semua di sini, belum tentu KPU punya sejarah seperti hari ini. KPU adalah rumah kita semua, rumah kita untuk menjaga demokrasi,” ucap Afifuddin.
Ia berharap, peringatan hari lahir KPU dapat menjadi momentum untuk merefleksikan kinerja lembaga sekaligus merencanakan perbaikan ke depan.
“Saya yakin kita semua sepakat, selama KPU ini menjadi lembaga yang menyelenggarakan pemilu, kita wajib menjaga lembaga ini dengan baik. Apakah dengan menjadi komisioner, apakah dengan menjadi orang-orang yang harus melakukan kritik untuk menjaga,” katanya.
Menurutnya, kritik dari para senior maupun masyarakat sipil merupakan bentuk kepedulian terhadap lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
“Maka apa yang dilakukan para senior, teman-teman masyarakat sipil, kami pahami itu bagian dari ungkapan rasa sayang ke lembaga yang sama-sama kita cintai. Kita tentu tidak perlu dipuja-puji berlebihan, apa yang kita lakukan sejatinya tidak ada peristiwa masa lalu nama-nama sistem-sistem yang kita lupakan. Semua kita upayakan untuk semakin baik,” kata dia.
Afifuddin juga menyampaikan sejumlah hal yang dilakukan KPU pada periode kepemimpinannya. Salah satunya peluncuran mars baru KPU yang diharapkan dapat memperkuat solidaritas seluruh jajaran penyelenggara pemilu.
Selain itu, KPU juga berencana kembali menggunakan Wisma PPI yang berada di samping kantor KPU mulai Januari 2027. Wisma tersebut akan difungsikan sebagai Museum Perjalanan Pemilu untuk merekam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
“Alhamdulillah Wisma PPI yang di samping kita mulai Januari kita bisa pakai kembali dengan fungsi utama ini yang juga yang kita hasilkan sebelum kita mengakhiri masa jabatan periode ini, yaitu adalah Museum Perjalanan Pemilu yang untuk sementara waktu lokasinya di kantor KPU Jakarta Timur,” kata Afifuddin.
“Bapak, Ibu sekiranya ada barang-barang yang berharga tetapi mau disumbangkan untuk koleksi ini, kami sangat senang. Sudah banyak sekali, ada kotak suara tahun ’77 yang masih sangat bagus kondisinya dan seterusnya,” lanjutnya.
Afifuddin menegaskan, pendirian Museum Perjalanan Pemilu menjadi salah satu upaya KPU untuk mendokumentasikan perjalanan sejarah lembaga sekaligus mengingatkan publik bahwa KPU memiliki proses panjang hingga menjadi lembaga seperti saat ini.
Ia kembali menjelaskan, keputusan menetapkan 7 November sebagai hari lahir KPU merupakan hasil diskusi internal yang juga mempertimbangkan pengalaman lembaga penyelenggara pemilu lainnya.
“Saya masuk Bawaslu saat itu sudah ada ulang tahunnya. Saya tahu DKPP yang paling muda sudah ada ulang tahunnya. Akhirnya kita diskusi, masa KPU gak punya hari lahir langsung dewasa ini kan gak mungkin juga. Jadi, dengan segala kerendahan hati, inilah yang kita putuskan ulang tahun kita di tanggal 7 November sekadar momentum untuk kemudian kita merefleksikan dan berdoa untuk kebaikan kita semua,” kata Afifuddin.
