Menkes Usul Fakultas Kedokteran Banyak Gagal Uji Kompetensi Dipangkas Kuotanya

Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (4/5/2026). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan agar fakultas kedokteran yang banyak meluluskan sarjana kedokteran (S.Ked) namun gagal di uji kompetensi (ukom) dikenai pengurangan kuota penerimaan mahasiswa baru.

Budi menyebut tingginya angka retaker (peserta yang mengulang) ukom dokter menjadi masalah yang terus ia terima dari lapangan. Dari ribuan peserta yang tidak lulus, 63 persen telah mengikuti ujian kurang dari tiga kali.

“Kita lihat ada 63 persen yang ujiannya di bawah tiga kali ya. Ada 37 persen hampir 1.000 yang sudah tiga kali ujian tidak lulus-lulus dan ada sekitar 297 yang kalau dia tidak lulus sekali lagi dia akan hilang haknya untuk lulus. Jadi ini masalah yang kita dengar dari lapangan ya,” kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menilai data kegagalan ukom seharusnya bisa ditelusuri hingga ke tingkat institusi. Dari situ, pemerintah bisa mengambil tindakan terhadap fakultas yang bermasalah. Budi menyarankan agar temuan itu dijadikan umpan balik bagi pengelola prodi.

“Ini sebenarnya bisa dibuka fakultas-fakultas kedokteran mana yang menyebabkan paling banyak yang tidak lulus. Saya sih kita menyarankan kalau bisa itu dipakai sebagai feedback,” ujarnya.

“Nanti kalau yang ternyata dia banyak meluluskan S.Ked tapi kemudian enggak lulus-lulus uji kompetensi ya artinya harus dikurangi kuotanya sampai mereka benar-benar bisa memperbaiki kualitas pendidikannya mereka karena kalau tidak nanti akan terus bertambah ini yang yang tidak lulus ya,” lanjutnya.

Selain soal kuota, Budi juga meneruskan keluhan soal beban biaya yang masih ditanggung para retaker meski sudah tidak aktif kuliah.

“Mereka tuh tidak sekolah lagi tapi mereka mengeluhkan karena mereka tetap harus bayar uang sekolahnya ya ada yang 30 persen ada 50 persen ada masih bayar bimbingan belajar dan lain sebagainya sehingga ini yang menjadikan keluhan bagi orang-orang yang sudah retaker dua kali tiga kali empat kali lima kali enam kali walaupun dia tidak sekolah lagi kenapa dia masih bayar,” kata Budi.

Ilustrasi ilmu kedokteran. Foto: Shutterstock

Dalam kesempatan itu, Budi turut meneruskan usulan agar sistem ukom diubah menjadi berbasis remedial per kompetensi, bukan mengulang seluruh mata uji. Budi menggambarkan kondisi yang dinilai tidak adil, yakni peserta yang sudah lulus delapan dari sepuluh kompetensi tetap harus mengulang semuanya karena gagal di dua kompetensi.

“Masukan yang kami terima bisa nggak yang diulang jangan delapan jangan sepuluh-sepuluhnya yang diulang dua saja. Jadi misalnya matematika lulus tapi misalnya olahraga nggak lulus yang diulang ya olahraga saja jangan pelajaran matematikanya,” ujarnya.

Budi menyebut, pihaknya telah mengomunikasikan usulan itu ke Konsil Kesehatan Indonesia selaku pemegang kewenangan ukom.

“Kita juga bicara dengan Konsil Kesehatan Indonesia apakah memungkinkan kalau yang diulang yang di-remed gitu istilahnya remedial-nya itu adalah yang memang kompetensi yang tidak lulus saja. Itu masukan dari kami untuk topik yang pertama,” katanya.

Ia menegaskan, bahwa urusan ukom bukan ranah Kemenkes. Namun mengingat tingginya kebutuhan dokter secara nasional, ia merasa perlu menyuarakan masukan-masukan tersebut.

“Nah kita memahami bahwa ada isu lah di uji kompetensi ini tapi karena ini bukan di bidang kita kita mencoba mendengarkan apa sih masukan-masukan dari para peserta,” pungkasnya.