Pemprov DKI Terus Perkuat Pendidikan Anak, Sudah 707 Ribu Pelajar Dapat Beasiswa

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (DKI Jakarta) terus memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak melalui program bantuan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah.
Ia mengatakan saat ini lebih dari 707 ribu pelajar di Jakarta telah menerima manfaat KJP begitu juga dengan KJMU yang telah diterima kepada sekitar 15.900 mahasiswa.
“Jadi intinya kami Pemerintah DKI Jakarta dalam persoalan pendidikan anak-anak memberikan perhatian sepenuhnya. Maka kami membebaskan dan memberikan bantuan beasiswa 707 ribu lebih. Untuk mahasiswa kurang lebih 15.900,” kata Pramono dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/7).
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan anak-anak Jakarta tetap dapat mengakses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.
Selain bantuan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan program pemutihan ijazah bagi lulusan yang belum dapat mengambil ijazah karena tunggakan biaya sekolah.
Ia menyebut, tahun lalu pemerintah berhasil membantu sekitar 6.200 lulusan mengambil ijazah mereka lewat kerja sama dengan Baznas (Bazis) dan akan dilanjutkan kembali di tahun ini.
“Tahun lalu memutihkan kurang lebih 6.200 ijazah yang tidak bisa diambil akhirnya diambil oleh pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas (Bazis). Dan tahun ini juga kurang lebih sama,” kata Pramono.
Ia memastikan pemerintah akan menanggung biaya penebusan ijazah melalui Dinas Pendidikan bagi warga yang memenuhi persyaratan.
“Bagi saudara-saudara sekalian yang ijazahnya belum terambil, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan akan turun tangan untuk memutihkan ijazah tersebut. Biayanya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta,” lanjut Pramono.
Pramono berharap berbagai program tersebut dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas sehingga tak ada lagi anak Jakarta yang terlambat melanjutkan sekolah maupun kuliah karena persoalan ekonomi.
