10 Contoh Soal Ujian Hukum Pajak dan Acara Perpajakan UT

Ilustrasi Contoh Soal Ujian Hukum Pajak dan Acara Perpajakan UT, foto:pexels

Hukum pajak dan acara perpajakan menjadi salah satu mata kuliah yang akan diujikan dalam ujian di Universitas Terbuka. Sebagai bentuk persiapan menghadapi ujian ini, maka mahasiswa perlu mempelajari contoh soal ujian hukum pajak dan acara perpajakan UT.

Selama satu semester perkuliahan akan ada banyak materi yang dijelaskan dalam mata kuliah hukum pajak dan acara perpajakan, sehingga mahasiswa harus dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mengerjakan soal-soal. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh nilai yang maksimal.

Kumpulan Contoh Soal Ujian Hukum Pajak dan Acara Perpajakan UT

Ilustrasi Contoh Soal Ujian Hukum Pajak dan Acara Perpajakan UT, foto:pexels

Dikutip dari buku Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia, Syahrul dan Ady (2020:23), hukum pajak merupakan aturan-aturan yang mencakup wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

Materi terkait hukum pajak menjadi mata kuliah di Universitas Terbuka dengan nama hukum pajak dan acara perpajakan. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah ini, maka diadakannya ujian terkait mata kuliah hukum pajak dan acara perpajakan.

Berikut beberapa contoh soal ujian hukum pajak dan acara perpajakan UT berupa pilihan ganda yang lengkap dengan kunci jawabannya.

1. Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah…

a. Penghasilan dari pekerjaan

b. Penghasilan dari hibah

c. Penghasilan dari harta

d. Semua jawaban benar

Jawaban: d

2. Tarif PPh pasal 21 adalah…

a. 30%

b. 25%

c. 15%

d. Tarif PPh pasal 21 bersifat progresif

Jawaban: d

3. Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah…

a. Tidak harus didasarkan UU

b. Adanya kontrapretasi langsung yang didapat

c. Sifatnya dapat dipaksakan

d. Untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo

Jawaban: c

4. Jangka waktu yang digunakan untuk pengajuan surat permohonan keberatan wajib pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat adalah…

a. 1 bulan

b. 12 bulan

c. 3 bulan

d. 6 bulan

Jawaban: c

5. Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak minimal harus terdapat 3 variabel penting, yaitu…

a. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak

b. Tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak

c. Subjek pajak, objek pajak, hukum pajak

d. Wajib pajak, objek pajak, hukum pajak

Jawaban: a

6. Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah…

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Pajak Penghasilan (PPh)

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

d. Bea materai

Jawaban: d

7. Apabila pada jangka waktu yang sudah ditentukan pada UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan wajib pajak akan dianggap…

a. Tidak mengajukan permohonan keberatan

b. Diterima

c. Diterima sebagian

d. Ditolak

Jawaban: b

8. Pemeriksaan yang mencakup jenis pajak ataupun seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilaksanakan pada tempat wajib pajak dinamakan pemeriksaan…

a. Kantor

b. Khusus

c. Rutin

d. Lapangan

Jawaban: d

9. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan berbagai bukti. Dengan bukti tersebut menjadikan terang tindak pidana pada bidang perpajakan yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka adalah…

a. Penyelidikan pajak

b. Penelitian pajak

c. Penyidikan pajak

d. Pengawasan pajak

Jawaban: c

10. Tarif PPN umum adalah…

a. 13%

b. 12%

c. 11%

d. 10%

Jawaban: d

Melalui contoh soal ujian hukum pajak dan acara perpajakan UT dapat digunakan sebagai bahan belajar mahasiswa sebagai persiapan mengikuti ujian tersebut. Untuk mendapatkan nilai yang memuaskan, maka perlu usaha belajar yang lebih. (PAM)

Baca Juga: 8 Soal UAS Manajemen Pemasaran UT untuk Referensi Latihan Ujian