3 Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Penjelasannya

Ilustrasi strategi pemberantasan korupsi di indonesia. Sumber: Unsplash/Jesus Monroy Lazcano

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh KPK dan membutuhkan peran semua pihak untuk bisa mewujudkan negara yang bebas dari korupsi. Saat ini, korupsi memang salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan di Indonesia.

Dikutip dari Buku KPK in Action, Diana Napitupulu SH, MH, M.Kn, (2010: 9), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Di sini, korupsi didefinisikan sebagai sebuah kejahatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi maupun orang tertentu.

3 Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang Dilakukan oleh KPK

Ilustrasi strategi pemberantasan korupsi di indonesia. Sumber: Pexels/Tima Miroshnichenko

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk pelayanan publik, hingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ada tiga strategi pemberantasan korupsi di Indonesia yang tengah dijalankan oleh KPK, atau disebut juga dengan Trisula Pemberantasan Korupsi. Berikut adalah pembahasannya.

1. Sula Penindakan

Sula Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, dan juga menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan.

Strategis ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi.

KPK akan melakukan proses verifikasi dan juga penelaahan untuk memastikan apakah aduan bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. KPK juga akan mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk melanjutkan kasus ke proses penyidikan.

2. Sula Pencegahan

Sula ini mencakup perbaikan pada sistem, sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan.

Beberapa perbaikan yang bisa dilakukan, seperti pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online. KPK juga mendorong untuk penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervise pencegahan (korsupgah), dan transparansi penyelenggaraan negara (PN).

3. Sula Pendidikan

Lalu, ada Sula Pendidikan yang digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyaman pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi dapat berdampak buruk dan harus diperangi bersama-sama.

Melalui Sula Pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi ini, serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, dan membangun perilaku dan budaya antikorupsi.

Itulah tiga strategi pemberantasan korupsi di Indonesia oleh KPK, yang dikenal dengan Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi. Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih dari korupsi. (ERI)

Baca juga: 4 Dampak Korupsi Bagi Negara Indonesia