4 Pokok Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Ilustrasi ruang lingkup hukum tata negara. Sumber: unsplash.com/Giamarco Boscaro

Ruang lingkup hukum tata negara adalah topik yang menjadi kajian hukum tata negara. Hukum tata negara mempelajari negara dan konstitusi sebagai objek kajian. Bidang hukum ini mengkaji negara, pemerintahan, dan aspek-aspek hukum di dalamnya.

Terdapat 4 lingkup kajian hukum tata negara, yaitu konstitusi, pola-pola dasar ketatanegaraan, struktur lembaga negara, dan prinsip kewarganegaraan besertahubungan negara dan warga negara.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Ilustrasi ruang lingkup hukum tata negara. Sumber: pexels.com/Tima Miroshnichenko

Ilmu hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari negara, konstitusi, dan segala hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Mengutip buku Pengantar Hukum Tata Negara, Dian Aries Mujiburohman (2017: 11), menurut Ahmad Sukarja terdapat 4 pokok ruang lingkup hukum tata negara, yaitu sebagai berikut.

1. Konstitusi

Konstitusi adalah segala peraturan dan ketentuan mengenai ketatanegaraan. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum tata negara mengkaji konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahan, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta substansinya sebagai dasar yang tertulis.

2. Pola-Pola Dasar Ketatanegaraan

Hukum tata negara juga mempelajari pola-pola dasar ketatanegaraan. Pola-pola dasar ketatanegaraan dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan, dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam pemerintahan dan pembangunan.

3. Struktur Kelembagaan Negara

Struktur kelembagaan negara mempelajari lembaga negara, struktur, serta mekanisme hubungan antara organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal. Lembaga negara di Indonesia diatur dalam UUD 1945. Dalam menjalankan pemerintahan, lembaga negara dibagi menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

4. Prinsip-Prinsip Kewarganegaraan

Hukum tata negara juga mengkaji prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk, dan prosedur pengambilan putusan hukum serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum.

Baca juga: Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan di Indonesia

Demikian penjelasan mengenai 4 pokok ruang lingkup hukum tata negara dan pembahasannya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan mengenai hukum tata negara beserta ruang lingkupnya. (IND)