4 Tugas Komisi 1 DPR RI, Mulai Bidang Pertahanan hingga Intelijen
Ragam Info
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Ragam Info tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan Indonesia terbagi menjadi beberapa komisi, salah satunya Komisi I. Tugas Komisi 1 DPR RI berkaitan dengan sejumlah bidang, mulai dari pertahanan sampai intelijen.
Dijelaskan dalam buku Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia & Sinergitas DPD-DPR. Abdul Kholik, (2020: 103-104), komisi ini dibentuk pada awal masa keanggotaan dan punya tugas yang berhubungan dengan tiga fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Rincian Tugas Komisi 1 DPR RI
Pada sistem pemerintahan Indonesia 2024-2029, DPR memiliki susunan 13 komisi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I, Oktober 2024 lalu. Salah satu komisi yang punya peran penting dalam pemerintahan, yakni Komisi I.
Dilihat dari situs web resmi fraksigerindra.id/komisi/komisi-i/, Komisi I DPR mempunyai tugas dalam bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Berikut ini rincian tugas Komisi 1 DPR RI dan kaitannya dengan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan.
1. Bidang Pertahanan
Dalam bidang pertahanan, Komisi I berperan penting dalam pertahanan negara, mulai dari mempertahankan keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, hingga kedaulatan. Komisi ini turut serta mengawasi anggaran militer, kebijakan pertahanan, alutsista, serta menyetujui kerja sama militer.
Jika dilihat dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, berikut tugas pada bidang pertahanan.
Legislasi: menyiapkan, menyusun, mendiskusikan, serta menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan bidang pertahanan.
Anggaran: mendiskusikan dan mengusulkan penyempurnaan RAPBN, serta menetapkan alokasi anggaran yang berkaitan dengan bidang pertahanan.
Pengawasan: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan peraturan pelaksanaannya sesuai bidang pertahanan.
2. Bidang Luar Negeri
Bidang luar negeri berhubungan dengan menjaga dan mengawasi hubungan internasional dengan negara lain, mulai dari perjanjian internasional, diplomasi, hingga perdagangan internasional.
Komisi ini juga berperan penting dalam pengawasan aktivitas ekspor-impor dan implementasi kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri. Berikut rincian tugasnya.
Legislasi: mendiskusikan dan menyusun RUU berkaitan dengan bidang luar negeri.
Anggaran: mendiskusikan dan menetapkan alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan bidang ini, seperti Kementerian Luar Negeri.
Pengawasan: mengawasi pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah terkait bidang luar negeri.
3. Bidang Komunikasi dan Informatika
Komisi DPR ini juga berperan dalam mengelola sarana digital, infrastruktur teknologi, layanan komunikasi, serta perlindungan data. Bidang ini juga berhubungan dengan pengawasan regulasi media dan informasi publik, serta penyiaran. Berikut rinciannya.
Legislasi: mendiskusikan dan membentuk RUU di bidang komunikasi dan informatika.
Anggaran: mendiskusikan anggaran terkait kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan bidang komunikasi dan informatika.
Pengawasan: melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan pemerintahan, pelaksanaan UU, serta APBN di bidang komunikasi dan informatika.
4. Bidang Intelijen
Tugas lain dari Komisi I DPR RI berkaitan dengan bidang intelijen, yakni menghimpun, memproses, sekaligus menyebarkan informasi intelijen untuk kepentingan penjagaan keamanan negara. Berikut detail tugasnya jika dilihat dari fungsi DPR.
Legislasi: menyiapkan, mendiskusikan, membentuk, dan menyempurnakan RUU di bidang intelijen.
Anggaran: mendiskusikan anggaran terkait kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan bidang intelijen, seperti BIN.
Pengawasan: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang masuk dalam lingkup intelijen, termasuk APBN dan peraturan pelaksanaan di bidang terkait.
Berdasarkan tugas Komisi 1 DPR RI di atas, bisa disimpulkan bahwa komisi ini mempunyai lingkup kerja yang luas. Bukan hanya mengawasi, komisi ini juga berperan dalam menentukan arah kebijakan nasional yang baik bagi Indonesia. (ENF)