Ketahui Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang Undang

Ilustrasi kewenangan pemerintah daerah. Sumber : Pixabay/Adiah Restiana

Indonesia adalah negara yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa provinsi, yang kemudian terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang.

Kewenangan tersebut berlandaskan prinsip otonomi daerah, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Otonomi ini berhubungan erat dengan demokrasi dan nilai-nilai lokal, yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten dan Kota yang Diatur Undang – Undang

Ilustrasi kewenangan pemerintah daerah. Sumber : Pixabay/Rosyid Arifin

Kewenangan pemerintah daerah adalah kekuasaan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.

Dikutip dari buku Handbook Pemerintahan Daerah, Irfan Setiawan (2018:80), pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-perauran lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan dari pemerintah daerah diatur menurut menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Semuanya dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan, dan lain-lain. Dalam menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Fungsi dari pemerintah daerah yaitu sebagai perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut.

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

5. Penanganan bidang kesehatan.

6. Penyelenggaraan pendidikan.

7. Penanggulangan masalah sosial.

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

9. Memfasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

10. Pengendalian lingkungan hidup.

11. Pelayanan pertanahan.

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.

14. Pelayanan administrasi penanaman modal.

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. (EA)

Baca juga : 15 Contoh Taat Kepada Pemimpin/Pemerintah dalam Kehidupan