Mengenal Fungsi DPD beserta Tugas dan Wewenangnya

Ilustrasi Fungsi DPD. Sumber: Pexels/Sora Shimazaki

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan. DPD memiliki tugas dan wewenang yang spesifik dalam menjalankan fungsi DPD sebagai perwakilan daerah di tingkat nasional.

Untuk memahami peran DPD dengan baik, maka perlu mengenal fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga ini. Dengan begitu, maka masyarakat Indonesia bisa mengetahui seberapa penting keberadaan DPD dalam pemerintahan.

Fungsi DPD, Tugas, dan Wewenangnya

Ilustrasi Fungsi DPD. Sumber: Pexels/Rene Asmussen

Mengutip dari buku Peran Strategis DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia karya Muhammad Natsir, DPD mewakili kepentingan dan aspirasi daerah, memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat pusat.

Untuk itu, berikut adalah fungsi DPD, tugas, beserta wewenangnya.

1. Fungsi DPD

Fungsi utama DPD adalah sebagai perwakilan daerah yang mewakili kepentingan dan aspirasi daerah dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

DPD menjadi wadah bagi perwakilan daerah untuk berpartisipasi dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan pemerintah.

2. Tugas DPD

Tugas DPD meliputi beberapa aspek yang penting. Pertama, DPD berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam hal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

DPD juga memiliki tugas dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional yang berkaitan dengan daerah.

Selain itu, DPD memiliki tugas dalam melakukan pengajuan usulan, pertimbangan, dan pendapat terhadap RUU (Rancangan Undang-Undang) yang diajukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

DPD memiliki hak untuk memberikan pendapat atau usulan perubahan terhadap RUU yang dianggap memiliki dampak signifikan bagi daerah.

3. Wewenang DPD

Wewenang DPD mencakup beberapa hal. Pertama, DPD memiliki wewenang untuk mengajukan inisiatif RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan kepentingan daerah lainnya.

DPD juga memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap RUU yang berdampak signifikan terhadap daerah.

Selain itu, DPD memiliki wewenang untuk mengadakan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah, baik yang diajukan oleh anggota DPD sendiri maupun oleh pemerintah.

DPD juga dapat memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang berdampak terhadap daerah.

DPD memiliki peran yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui fungsi, tugas, dan wewenang yang dimilikinya, DPD mewakili kepentingan dan aspirasi daerah dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

DPD berperan dalam pengawasan, pengajuan usulan, dan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan daerah.

Baca juga: Ketua DPD RI Minta Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2023 Secara Menyeluruh

Dengan pemahaman yang baik tentang fungsi DPD, tugas, dan wewenangnya, maka dapat mengapresiasi peran lembaga ini dalam menjaga dan mewujudkan kesejahteraan daerah di Indonesia. (ARR)