Pengertian dan Contoh Pengawasan Institusional di Indonesia

Ilustrasi Contoh Pengawasan Institusional. Sumber: unsplash/ Dino Januarsa

Di Indonesia banyak jenis institusi yang berwenang dalam melakukan pengawasan agar lembaga-lembaga tertentu berjalan sebagaimana mestinya. Contoh pengawasan institusional biasanya dilakukan oleh institusi seperti OJK, KPK, BPOM dan sebagainya.

Institusi tersebut ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pengawasan terhadap lembaga yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengawasan yang jelas, maka pihak yang terlibat di dalam kegiatan kelembagaan akan mengikuti aturan yang telah dibuat.

Contoh Pengawasan Institusional di Tanah Air beserta Pengertiannya

Ilustrasi Contoh Pengawasan Institusional. Sumber: unsplash/ Dino Januarsa

Mengutip dari buku Paruh sang OJK : Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan oleh Prof. H. Faisal Santiago, S.H., M.M, H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.kom (hal. 51), pengertian sistem pengawasan institusional adalah sistem pengawasan oleh lembaga pengawas yang didasarkan pada status badan hukum lembaga tersebut.

Adapun untuk memahami maksud tersebut dengan lebih jelas, bisa dilihat contoh pengawasan institusional dan aktivitasnya yang sudah ada di Indonesia berikut ini.

1. OJK

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjadi institusi pengawas lembaga keuangan di Indonesia yang mengawasi bank, aplikasi pinjaman online dan koperasi agar tidak melenceng dari prosedur keuangan yang diizinkan oleh OJK.

Lembaga keuangan tersebut harus memenuhi aturan berupa penetapan suku bunga pinjaman yang aman dan tidak memberatkan peminjam. Pengawasan ini termasuk jenis pengawasan institusional dalam bidang keuangan yang telah lama berjalan di tanah air.

2. BPOM

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) berfungsi mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia agar layak konsumsi dan tidak berbahaya saat digunakan. Kosmetik juga termasuk barang yang diawasi agar komposisinya tidak melebihi batas wajar.

Institusi ini berhak melakukan pemeriksaan kandungan obat, makanan dan kosmetika yang beredar di pasaran agar tidak dicampuri bahan berbahaya. Misalnya merkuri pada skincare, formalin pada makanan frozen hingga kandungan hidroquinon pada krim.

3. KPK

KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) merupakan institusi yang mengawasi lembaga pemerintahan dan orang-orang di dalamnya agar tidak terlibat dalam korupsi. Lembaga yang diperiksa biasanya lembaga pemerintahan seperti DPR, Kantor Perpajakan dan lain sebagainya.

Siapa saja yang terbukti melakukan tindak korupsi, maka akan mendapatkan hukuman sesuai pasal yang berlaku.

Beberapa contoh pengawasan institusional di atas sudah diterapkan di Indonesia sejak lama. Institusi-institusi tersebut punya wewenang untuk mengawasi lembaga yang beroperasi di tanah air sesuai bidangnya. (IMA)

Baca juga: Ciri-ciri dan Fungsi Lembaga Sosial dalam Masyarakat