Senjata BI yang Mulai Tumpul: Ketika Suku Bunga Naik Tapi Paylater Tak Bergeming

Sumber: https://pixabay.com/

Ada yang aneh terjadi di dapur kebijakan moneter kita. Sepanjang 2026, Bank Indonesia berulang kali mengerek BI Rate demi menjaga rupiah yang terus digoyang ketidakpastian global—dari 4,75 persen di awal tahun, naik bertahap hingga bertengger di 5,75 persen sejak pertengahan tahun. Ini kenaikan yang tidak main-main, dan biasanya punya efek domino yang jelas: bunga kredit ikut naik, orang jadi mikir dua kali sebelum berutang, konsumsi melambat, inflasi terkendali. Begitu teorinya.

Tapi di saat yang bersamaan, sesuatu yang berlawanan justru terjadi di kantong anak muda Indonesia. Outstanding pinjaman online tumbuh lebih dari 20 persen secara tahunan. Pembiayaan paylater di perusahaan multifinance melonjak lebih dari 50 persen. Baki kredit BNPL perbankan naik lebih dari 30 persen. Semua ini terjadi justru ketika suku bunga acuan sedang naik-naiknya.

Kalau kebijakan moneter benar-benar bekerja seperti buku teks, harusnya orang mengerem belanja saat bunga naik. Yang kita lihat malah sebaliknya: makin banyak orang menekan tombol "bayar nanti".

Fenomena ini punya nama dalam literatur ekonomi moneter: pelemahan transmisi kebijakan moneter. Dan Indonesia, tanpa banyak disadari, sedang jadi salah satu laboratorium hidup untuk gejala ini—didorong oleh sesuatu yang jarang dibahas di ruang diskusi ekonomi arus utama: ekosistem pembiayaan digital.

Jalur yang Retak

Kebijakan moneter itu ibarat air yang dialirkan lewat pipa. BI menaikkan suku bunga acuan, lalu efeknya semestinya mengalir ke suku bunga deposito, suku bunga kredit bank, sampai akhirnya ke keputusan rumah tangga untuk menabung atau berbelanja. Inilah yang disebut jalur transmisi suku bunga (interest rate channel).

Masalahnya, pipa itu punya banyak sambungan, dan salah satu sambungan yang makin lebar bocornya adalah sektor pembiayaan non-bank dan fintech. Paylater dan pinjaman online sebagian besar tidak menetapkan bunga mengikuti pergerakan BI Rate. Skema mereka lebih menyerupai biaya layanan tetap atau skema cicilan flat yang penetapannya mengikuti model bisnis platform, bukan biaya dana acuan bank sentral. Ketika BI menaikkan suku bunga untuk "mendinginkan" ekonomi, sinyal itu nyaris tidak sampai ke meja rapat perusahaan fintech yang menetapkan skema cicilan Rp150 ribu per bulan untuk pembelian gawai baru.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri mencatat bahwa pertumbuhan pembiayaan paylater tetap tinggi sepanjang 2026, bahkan sempat dipicu lebih kuat lagi oleh momentum konsumsi musiman. Artinya, dorongan konsumsi masyarakat jalan terus, tidak terlalu peduli ke arah mana BI Rate bergerak.

Kenapa Ini Bukan Sekadar Statistik

Bagi generasi yang tumbuh dengan aplikasi belanja di genggaman, keputusan finansial tidak lagi dibuat sambil membaca berita suku bunga acuan. Keputusan itu dibuat dalam hitungan detik: klik "checkout", pilih "bayar dalam 3x cicilan", selesai. Tidak ada jeda untuk berpikir soal biaya dana atau ekspektasi inflasi—dua variabel yang jadi jantung dari model kebijakan moneter konvensional.

Ini menciptakan semacam dualisme ekonomi di dalam negeri kita sendiri. Di satu sisi ada ekonomi yang masih patuh pada sinyal bank sentral—korporasi besar, pasar modal, sektor perbankan konvensional. Di sisi lain, tumbuh ekonomi konsumsi digital yang punya "suhu" sendiri, digerakkan oleh algoritma pemasaran, bukan oleh Rapat Dewan Gubernur BI.

Bagi bank sentral, ini persoalan serius. Kalau makin besar porsi konsumsi masyarakat yang mengalir lewat jalur yang kebal terhadap suku bunga acuan, maka alat utama BI untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas makin tumpul. Bayangkan seorang dokter yang resep obatnya makin lama makin tidak diserap tubuh pasien—bukan karena obatnya salah, tapi karena ada jalur metabolisme baru yang tidak dia perhitungkan.

Bukan Cuma Soal Utang Konsumtif

Diskusi publik soal paylater dan pinjol selama ini kebanyakan berkutat di level personal finance: jangan boros, jangan gali lubang tutup lubang, atur cash flow. Itu semua penting. Tapi ada level yang lebih tinggi yang jarang disentuh: apa artinya bagi kedaulatan kebijakan moneter nasional ketika makin banyak transaksi ekonomi riil bergerak di luar radar suku bunga acuan?

Beberapa bank sentral di negara lain sudah mulai gelisah dengan pertanyaan serupa, dan forum-forum kebijakan internasional mulai memasukkan dampak BNPL terhadap kondisi keuangan masyarakat sebagai agenda serius, bukan sekadar catatan kaki industri fintech.

Di Indonesia sendiri, regulator sebenarnya sudah mulai bergerak—ada pengetatan tata kelola, kewajiban modal inti minimum bagi penyelenggara, sampai pengawasan rasio kredit bermasalah yang lebih ketat. Tapi semua ini masih berada di ranah pengawasan mikroprudensial: menjaga agar industri paylater dan pinjol tidak meledak sendiri. Belum banyak yang bicara soal implikasinya terhadap efektivitas kebijakan moneter secara makro.

Jadi, Haruskah Kita Khawatir?

Belum saatnya panik. Porsi kredit paylater dibanding total kredit perbankan nasional memang masih kecil, jauh di bawah satu persen. Tapi laju pertumbuhannya yang konsisten di kisaran puluhan persen per tahun—jauh melampaui pertumbuhan kredit perbankan konvensional yang hanya bergerak di kisaran satu digit—adalah sinyal arah, bukan sekadar angka sesaat.

Pertanyaan yang lebih menarik untuk lima tahun ke depan bukan lagi "berapa BI Rate akan naik", tapi "seberapa besar suara BI Rate masih bisa didengar" oleh ekonomi yang makin terfragmentasi secara digital. Kalau jalur transmisi konvensional makin kehilangan cengkeramannya, bank sentral mungkin perlu mulai memikirkan instrumen baru—entah itu kewajiban keterkaitan suku bunga acuan pada skema pembiayaan digital, atau pendekatan makroprudensial yang lebih terintegrasi dengan sektor fintech, bukan sekadar berdampingan dengannya.

Yang jelas, cerita tentang kebijakan moneter Indonesia hari ini bukan lagi cerita sederhana soal bank sentral versus inflasi. Ada pemain baru yang diam-diam ikut menentukan arah ekonomi rumah tangga—dan pemain itu tidak pernah diundang ke Rapat Dewan Gubernur.

Rahma Amalia, Mahasiswi Pendidikan Ekonomi,

Universitas Pamulang.