Bahasa Nadiem, Bahasa Birokrat Milenial

Bahasa birokrat Indonesia dibentuk puluhan tahun selama kekuasaan Orde Baru. Pengaruh militer membuat bahasa birokrat kaku, formal, dan cenderung bertele-tele.

Selain pengaruh militer, watak bahasa birokrasi juga dipengaruhi logika hukum. Pengaruh itu terjadi karena Indonesia meneguhkan diri sebagai negara hukum. Birokrasi dianggap benar jika bekerja sesuai dengan (ketertiban) hukum.

Logika itu membuat struktur organisasi, tugas dan fungsi, hingga komunikasi personilnya mengadopsi logika bahasa hukum.

Warna militer dan hukum sangat mudah ditemukan dalam bahasa birokrasi hingga kini. Itu tergambar dalam nama lembaga, nama jabatan, dan berbagai bentuk penyingkatan yang mereka gunakan.

Karena disusun menggunakan logika hukum, nama lembaga dan jabatan cenderung sangat tegas, akurat, dan tentu saja tersurat.

Singkatan dan akronim seperti DPPKAD, Kesbangpolinmas, dan Baperjakat adalah buktinya. Bahkan di sejumlah daerah ada instansi bernama BP3APK2BPMPD yang entah apa kepanjangannya.

Meski belum sepenuhnya habis, birokrat dan pejabat era Orde Baru mulai digantikan anak-anak muda. Sejak Reformasi, anak-anak muda banyak yang tampil sebagai bagian dari pemerintahan. Bahkan kini Indonesia memiliki pejabat setingkat menteri berusia 35 tahun: Nadiem Makarim. Ada juga Wakil Menteri yang baru berumur 32 tahun: Angela Tanoesudibjo.

Apakah masuknya anak-anak muda ini akan mengubah tren berbahasa di kalangan birokrat secara umum? Apakah pengaruh mereka akan cukup kuat menggeser bahasa birokrat lebih akrab dan santuy?

Eksperimen mengubah bahasa birokrasi sejatinya pernah dilakukan Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Meski secara usia cukup senior, ia memiliki pembawaan bahasa yang nyentrik keluar dari stereotip umum bahasa birokrat.

Saat awal menjabat ia melakukan gebrakan dengan melarang penggunaan bahasa birokrasi yang ambigu. Ia ingin komunikasi dinas di lembaganya lebih transparan dan terukur. Misalnya, ia tidak mau digunakan kata peningkatan yang maknanya nggak jelas. Dia mau pilihan kata yang lebih pasti, misalnya: pembelian dan semacamnya.

Meski eksperimen Susi merupakan moment penting, namun bahasa Susi lebih tepat disebut "merakyat" daripada "milenial".

Karakter bahasa milenial justru lebih tergambar dalam komunikasi publik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sejak masih menjadi Walikota Bandung watak itu sudah muncul. Lihat saja nama-nama program yang digagasnya. Meski program resmi pemerintah, nama-nama yang dipilihnya terdengar relatif segar. Untuk mendorong perempuan lebih mandiri, misalnya, dia menggagas "Sekoper Cinta". Itu akronim dari Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Program pendampingan finansial bagi masyarakat miskin dinamainya "BJB Mesra", kependekan dari Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra). Sederhana, romantis, dan sedikit bucin.

Meski kecil, kehadiran Nadiem dan Angela akan memberi warna bahasa khas milenial di kementerian yang dipimpinnya. Warna itu setidak-tidaknya sudah tergambar dalam wawancara Nadiem usai pelantikan. Saat itu dia memang menggunakan beberapa jargon birokrasi. Tapi dia juga menggunakan sosiolek khas anak muda.

Misalnya, alih-alih menggunakan kata "seperti" dia memilih menggunakan "kek" untuk menyingkat kata "kayak". Ia juga mengucapkan kata yang telah mengalami interferensi: integrated (in-tə-ˌgrā-təd) untuk menggantikan kata "terintegrasi".

Latar belakangnya sebagai anak muda perkotaan yang berpendidikan juga tampak dari alih kode dan campur kode dalam perkataannya. Saat mengikuti rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, Nadiem menggunakan Bahasa Indonesia yang campur aduk dengan Bahasa Inggris.

Ini petikannya:

"Jadi dengan kondisi seperti ini, digital gap nya juga widen, ekonomi gapnya juga lebih widen lagi dan itu menjadi suatu wake up call bagi kita di pemerintah bahwa, wah ini benar-benar gap antara have dan have not itu besar sekali. Jadi daerah-daerah tertinggal itu harus benar-benar dibantu.” (Detik.com)

Agak mirip Vicky Prasetyo ya?

Walaupun dari sisi ketertiban bahasa itu kecenderungan yang buruk, masuknya bahasa milenial dalam birokrasi bisa jadi juga membawa kabar gembira.

Karena pilihan bahasa cenderung menajamkan cara berpikir, pilihan bahasa mereka bisa menular membentuk etos mereka. Karena itu, kultur birokrat yang militeristik mungkin akan berubah menjadi lebih akrab dan woles.

Rahmat Petuguran, pengajar Sosiolinguistik Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang