Rejuvenasi Politik: "Politik Sebagai Kebijakan"

Merujuk pada pemikiran filsafat Aristotle (Arestoteles dalam bahasa Indonesia), kebaikan bersama tidak mungkin tercipta tanpa virtus. Virtus diartikan bukan hanya kebajikan semata, tetapi lebih luas dari itu, yakni: keadilan, keberanian, solidaritas, serta kebijaksanaan itu sendiri. Politik hari ini harus dikembalikan pada diskursus mengenai kebijakan bukan pada sentimen ataupun upaya upaya yang mendestruksi nilai moral sebuah bangsa.

Tujuan politik salah satunya adalah untuk menghadirkan keadilan dalam pengalokasian sumber daya yang ada. Kenapa politik itu harus kita pandang sebagai seni mengambil kebijakan, karena kebijakan lahir dari semangat untuk menyelesaikan konflik/permasalahan yang ada. Pengertian politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus dihadirkan kembali kepada bangsa kita saat ini. Apakah pengertian tersebut saat ini tidak populis? Seacara realita dimasyarakat telah terindikasi bahwa makna politik yang berkembang ada proses mempertahanka kekuasaan ditengah masyarakat, bukan lagi sebagai proses pengambilan kebijakan publik yang berdasarkan ilmu pengetahuan tetapi berdasarkan konstituen.

Politik sebagai kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang:

1. Efesiensi Ekonomi

Karena adanya relativitas kelangkaan ketersediaan sumberdaya yang tersedia, yang tidak memungkinkan terpenuhinya semua tujuan, maka metode Ekonomi harus disesuaikan kondisi relativitas kelangkaan sumberdaya itu sendiri.

2. Kebijakan mencegah kecemburuan sosial

Sebagai alokasi nilai pemerintah dalam setiap kebijakan. Dalam hal ini contohnya nilai keadilan yang harus didapat oleh semua masyarakat tidak timpang antar golongan. Oligarki terjadi saat alokasi nilai keadilan tidak terlaksana, hanya sebagian yg mampu memegang/berapresiasi dalam pemerintahan. Hubungan ketiganya : Pemerintahan dengan publik, Pemerintahan dan alokasi nilai, Publik dengan sumber nilai untuk model pemerintahan. Maka dari itu politik sebagai kebijakan hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial.

3. Perhargaan terhadap Ilmu pengetahuan

Sebagai salah satu contohnya adalah UU Ciptaker, Tidak bisa memaksakan keinginan ekonomi terhadap nafsu politik, apabila dipaksakan tidak akan memuaskan pilihan publik. Maka ilmu pengetahuan hadir dengan metode, sebagai contoh metode ekonomi substansi politik. Bagaimana kekuasaan negara bisa memengaruhi pasar dan metode politik dalam substansi ekonomi. Negara punya kekuasaan buat memaksa karena pasar dintervensi oleh kekuasaan untuk memenuhi kriteria pendekatan politik ke ekonomi. Contoh keputusan pemerintah dalam intervensi pasar yaitu adanya sebuah keharusan BUMN bisa monopoli, kekuasaan secara tunggal untuk beberapa sektor misal listrik. kekuatan politik dalam kekuasaan pasar bukan atas dasar efesiensi tapi karena kekuasaan Politik. Dalam hal ini proses politik bukan cuma sebagai dasar dalam pembagian kekuasaan tetapi bagaiamana kekuasaan tersebut dipadukan dengan ilmu pengetahuan untuk mencapai keadilan dalam kehidupan berbangsa.

Generasi muda hari ini harus mencoba menata ulang pengertian politik sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai bangsa, apakah semata mata tentang kekuasaan atau tentang yang lain? Semua bisa kita jawab ketika pencarin makna politik itu dilakukan secara komprehensif dengan membaca dan mendengarkan, bukan cuma dari realitas politik kita saat ini tetapi membaca bagaimana idealnya kita dalam berpolitik.