Kemajuan Aksi Perubahan Iklim di Papua: Modal Diplomasi Indonesia di Pasifik

Isu mengenai perubahan iklim terus menjadi perhatian dunia. Dampak yang dirasakan seperti naiknya permukaan air laut, mengancam berbagai wilayah dunia tidak terkecuali Indonesia dan negara pasifik. Semua negara mencari solusi terbaik untuk memitigasi isu perubahan iklim. Salah satu upaya yang sedang intens dilakukan adalah melalui kerja sama internasional.

Dalam konteks Indonesia, upaya migitasi perubahan iklim ini penting untuk dilakukan bersama dengan negara di kawasan pasifik. Alasan pertama karena ancaman yang dihadapi Indonesia khususnya Papua relatif sama dengan negara pasifik yakni kenaikan permukaan air laut yang berpotensi menghambat aktivitas sehari – hari dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya wilayah yang sekarang dihuni. Sebagai contoh, menurut data Asian Development Bank (ADB) di tahun 2014, wilayah negara Tuvalu berlokasi hanya beberapa meter di atas permukaan laut, sehingga kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan antara lain erosi pantai, dan intrusi air asin yang merusak sumber air tawar dan lahan pertanian. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Papua. Menurut data Walhi Papua pada tahun 2024, Kampung Skouw Mabo yang terletak dipinggir laut di Kota Jayapura, Provinsi Papua juga mengalami dampak langsung dari naiknya permukaan air laut diantaranya abrasi pantai. Oleh sebab itu, dengan kesamaan tersebut, Indonesia dan negara Pasifik bisa menjalin kerjasama mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat strategis seperi meningkatkan kemampuan dalam mengurangi risiko bencana yang berasal dari perubahan iklim.

Disamping itu, kerjasama migitasi dampak perubahan iklim juga berpeluang membantu upaya diplomasi Indonesia dengan negara pasifik terkait Papua. Upaya diplomasi yang dimaksud disini adalah agar negara-negara Pasifik dapat mendukung penuh kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia termasuk Papua. Sebagai informasi, Negara Pasifik yang menjadi fokus Indonesia berjumlah sekitar 14 yakni Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Cook Islands, Niue, dan Vanuatu. Negara – negara Pasifik tersebut tercatat memberikan dukungan terbuka atas kemerdekaan Papua dan mengenyampingkan proses yang telah dilalui yakni Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 termasuk hasilnya yang menyatakan keingingan rakyat Papua untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia serta penerimaan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) atas hasil Pepera tersebut. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa kerjasama ini sangat penting bagi Indonesia dan sudah seharusnya harus dilakukan dengan negara pasifik.

Untuk menawarkan suatu kerja sama di bidang mitigasi dampak perubahan iklim, Indonesia khususnya Papua tentunya perlu menunjukkan keunggulannya dalam bidang tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan: Modal apa yang dimiliki Papua dalam isu perubahan iklim? Bentuk kerja sama seperti apa yang bisa ditawarkan?

Menyadari dampak dan ancaman perubahan iklim, Provinsi Papua dan Papua Barat ternyata termasuk provinsi di Indonesia yang relatif maju dalam aksi perubahan iklim baik di level internasional dan nasional. Untuk level internasional, Provinsi Papua dan Papua Barat, sejak tahun 2012 serta 5 provinsi lainnya di Indonesia bergabung dalam kolaborasi global sebagai anggota Governors Climate and Forest (GCF). GCF beranggotakan 43 negara bagian / provinsi dari 11 negara dan bertujuan untuk mengatasi dan memitigasi perubahan iklim dan perlindungan hutan tropis. Pada tahun 2013, Provinsi Papua Barat bahkan menjadi tuan rumah pertemuan GCF Task Force dan acara ini berjalan sukses.

Di level nasional, menurut Bappeda Provinsi Papua pada tahun 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat telah berkomitmen menerapkan pembangunan rendah karbon diberbagai sektor seperti sektor lahan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan membuka lahan perkebunan tanpa merusak ekosistem dan mempertahankan kawasan areal dengan nilai konservasi tinggi dalam pengembangan perkebunan. Menurut data Kemitraan pada tahun 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat juga melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk ikut mendukung pembangunan rendah karbon dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan penghitungan karbon. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat terdapat 21 kampung iklim yang tersebar di berbagai wilayah di Papua per tahun 2021. Kampung iklim merupakan program dari KLHK dan bertujuan untuk menyiapkan rukun warga, dusun, atau setingkat desa dalam mengimplementasikan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.

Berbagai kemajuan aksi perubahan iklim oleh kedua provinsi tersebut jelas dapat dimanfaatkan sebagai modal upaya diplomasi Indonesia dengan negara Pasifik. Dalam hal ini, setidaknya ada 2 bentuk kerja sama konkrit yang bisa dilakukan. Pertama, Provinsi Papua dan Papua Barat selaku anggota aktif GCF dapat mengusulkan beberapa kota di negara pasifik untuk diundang sebagai pengamat di berbagai forum GCF. Dengan menjadi pengamat, kota–kota tersebut dapat hadir dalam program pelatihan peningkatan kapasitas GCF tentang perubahan iklim. Kedua, Papua dapat mengajak kota di negara pasifik untuk mengadakan dialog reguler tentang perubahan iklim. Melalui dialog reguler tersebut, Provinsi Papua dan Papua Barat dapat berbagi praktik kemajuan aksi perubahan iklimnya seperti kebijakan pembangunan rendah karbon dan kampung iklim.

Kedua bentuk kerja sama tersebut berpotensi untuk menjembatani kedekatkan Indonesia khususnya Papua dengan negara Pasifik. Layaknya memiliki sahabat dekat, Indonesia dan negara Pasifik tentu dapat lebih mudah dan terbuka untuk berkomunikasi. Selain itu, Indonesia dan negara Pasifik juga dapat saling membantu baik dalam hal ancaman yang dihadapi bersama yakni perubahan iklim, maupun saling mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing.

Ilustrasi Gambar Kenaikan Air Laut Akibat Perubahan Iklim. Foto: Pixabay.com

Ilustrasi Diplomasi. Foto: Unsplash.com