Transformasi Pinjol menjadi Pindar: Pentingnya Melek Literasi Digital

Ilustrasi pinjaman online. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman memperkenalkan nama branding pinjaman daring (pindar) untuk LPBBTI yang legal yang sebelumnya familiar dengan pinjol.

Ia menyampaikan bahwa dengan adanya pembedaan nama branding untuk LPBBTI yang legal dengan pinjaman online (pinjol) ilegal, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi LPBBTI yang berizin di OJK.

Namun apakah dengan rebranding tersebut efektif? maka saat ini Penulis tertarik untuk membahas dan memberikan opini pribadi terkait sisi lain yang perlu dilakukan agar keberadaan fintech mampu menjadi aktivitas yang benar-benar mempermudah transaksi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun pengguna individu.

Rendahnya Literasi Digital

Ilustrasi tantangan literasi digital. Sumber: Unplash/Marvin Meyer

Salah satu faktor yang mendorong OJK melakukan rebranding Pinjol menjadi Pindar menurut penulis karena terdapat riwayat masyarakat indonesia yang masih terjebak oleh adanya Pinjaman online Ilegal sehingga diperlukan adanya pembaruan yang bertujuan agar masyarakat dapat membedakan antara Pinjaman Legal dan Ilegal. Namun rendahnya literasi masyarakat indonesia terutama dalam dunia digital, menjadi hal yang perlu disorot karena dapat berdampak bahkan menjadi target oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Literasi digital sangat penting dan menjadi pondasi awal untuk menghindari penipuan pinjaman online ilegal. Pemahaman yang baik tentang teknologi dan informasi dapat membantu kita memilih layanan keuangan yang aman dan terdaftar di otoritas yang berwenang. Literasi digital mencakup bukan hanya kemampuan untuk menggunakan aplikasi atau perangkat lunak, tetapi juga kemampuan untuk menilai sumber informasi, mengidentifikasi risiko, dan memahami dampak dari setiap keputusan yang kita buat di internet.

Literasi digital mengajarkan kita untuk menghindari tawaran pinjaman dengan bunga rendah yang menggiurkan atau proses yang terlihat cepat dan mudah. Kita juga harus selalu memastikan bahwa layanan yang kita pilih adalah legal dan terpercaya karena setiap transaksi di internet memiliki risiko. Dengan demikian, kita dapat menghindari penipuan, kehilangan uang, dan bahkan masalah hukum karena pinjaman online ilegal.

Improvisasi yang dibuat oleh OJK menurut penulis merupakan suatu terobosan yang perlu diapresiasi, hal ini menunjukkan bahwa OJK sangat peduli terhadap kepada masyarakat agar tidak terjerat oleh pinjaman ilegal yang sedang marak. Namun penulis beranggapan bahwa sekalipun adanya improvisasi tersebut akan tetapi perlu dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk belajar dan meningkatkan literasi digital guna menciptakan masyarakat yang cerdas digital.

Peran Platform Pemberi Pinjaman

Platform pemberi pinjaman memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pengguna tampak jelas dan mudah dipahami. Banyak masyarakat belum memahami terkait sistem pinjaman digital bekerja, termasuk perhitungan bunga, tenor, dan biaya lainnya. Oleh karena itu, platform pemberi pinjaman perlu memiliki informasi yang mudah dipahami dan dikomunikasikan dengan mudah melalui berbagai kanal, seperti video instruksional, info grafis, dan panduan langkah demi langkah. Tidak hanya memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, tetapi juga memberi pelanggan pemahaman yang jelas sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang bijak.

Selain itu, keamanan data pribadi menjadi isu utama dalam literasi digital. Mengingat data pribadi yang diberikan ketika pengajuan pinjaman, seperti identitas, informasi keuangan, dan riwayat kredit, sangat berharga dan rawan disalahgunakan, platform pemberi pinjaman harus menerapkan teknologi yang dapat melindungi informasi tersebut. Di sinilah pentingnya literasi digital yang mencakup pemahaman tentang privasi dan keamanan online. Platform harus memberikan edukasi kepada penggunanya tentang bagaimana melindungi data pribadi mereka dan apa yang harus dilakukan jika ada dugaan penyalahgunaan data.

Shinyo (Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Depok).