Konten dari Pengguna

Pentingnya Komunikasi Krisis di Masa Pandemi

Raid Taufiq
Raid Taufiq Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta
4 Juni 2020 13:02 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Raid Taufiq tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Saat ini Indonesia tengah berjuang menghadapi permasalahan terkait pandemi Covid-19. Penyebaran virus corona terbilang sangat cepat, bahkan satu orang penderita diperkirakan dapat menularkan virus tersebut kepada lima sampai tujuh orang. Di Indonesia sendiri virus corona telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Pandemi Covid-19 ini tidak hanya menyerang sendi kesehatan saja, namun menyerang berbagai sendi kehidupan masyarakat dalam sekali pukul. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, bahkan dapat dikatakan sebagai krisis negara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran pandemi ini, mulai dari tes massal, jaga jarak, serta anjuran belajar, bekerja dan beribadah di rumah, hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Upaya-upaya tersebut akan berhasil jika komunikasi krisis antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.
ADVERTISEMENT
Komunikasi krisis dapat dikatakan sebagai langkah awal dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut Coombs dan Sherry (2010:20) berpendapat bahwa komunikasi krisis secara luas dapat diartikan sebagai pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi yang diperlukan dalam mengatasi situasi krisis. Penyampaian informasi menjadi hal yang sangat penting di masa pandemi seperti ini. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia tak terkecuali para pemangku kepentingan seringkali salah dalam menyampaikan informasi terkait pandemi Covid-19 saat ini. Misalnya saja data terkait Covid-19 yang berbeda antar pusat dan daerah. Tak sedikit pula masyarakat yang mempertanyakan perihal transparansi mengenai data dari pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Selain itu banyaknya pemberitaan media massa dengan judul yang terkesan menakut-nakuti dan menimbulkan kecemasan. Hal tersebut akhirnya berimbas kepada salahnya persepsi masyarakat dalam menyikapi pandemi ini, seperti cap negatif yang diberikan masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang telah berjuang sebagai garda terdepan dalam menanggulangi Covid-19. Masyarakat mengganggap bahwa tenaga kesehatan dapat menularkan virus tersebut ke lingkungan sekitar tempat tinggalnya sehingga tidak diperbolehkan pulang ke rumah dan bahkan diusir dari tempat tinggalnya. Tidak hanya itu saja seringkali terjadi penolakan jenazah Covid-19 yang sebenarnya sudah ditangani sesuai dengan protokol kesehatan. Berbagai permasalahan tersebut diakibatkan dari pemahaman masyarakat mengenai Covid-19 yang kurang dan penyampaian informasi yang keliru.
ADVERTISEMENT
Pada saat sebuah krisis terjadi, kebutuhan akan informasi begitu tinggi (Newson, Scott, & Turk, 1993). Untuk itu perlu adanya tindakan yang harus dilakukan pemerintah dalam merespon keingintahuan publik mengenai krisis yang sedang terjadi. Pemerintah pun harus memberikan data yang valid terkait Covid-19. Strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat karena tidak semua dapat memahami informasi yang diberitakan, seperti halnya penggunaan bahasa asing yang sebaiknya diganti menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, contohnya penggunaan kata physical distancing yang sebaiknya diganti dengan kata jaga jarak agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang bisa dibilang tingkat pendidikannya rendah. Diperlukan juga sinergitas antara pusat dan daerah agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi. Selain untuk memperbaiki citra pemerintah, hal tersebut juga bertujuan agar menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.
ADVERTISEMENT
Dalam menerapkan komunikasi krisis yang efektif perlu juga adanya kebijakan yang terintegrasi dalam suatu negara, misalnya kebijakan pemberitaan satu pintu yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang dibarengi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meminimalisir miskomunikasi antar pemangku kepentingan. Dalam memerangi pandemi Covid-19 tidak hanya pemerintah saja yang bekerja, Namun masyarakat juga harus cerdas dalam menyaring informasi terkait Covid-19. Ketidakcermatan dalam memaknai suatu informasi disaat terjadi krisis dapat memperparah keadaan. Melalui solusi komunikasi krisis diharapkan masyarakat dapat mengendalikan dan bahkan memutus rantai penyebaran Covid-19.