Meneropong Indonesia dalam Bingkai Teknokrasi

Ilustrasi Teknokrasi. Foto: Casimiro PT/Shutterstock

Indonesia merupakan negara yang dianggap menganut sistem demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga nakhoda pemerintahan ditentukan oleh kehendak rakyat melalui suara terbanyak. Selain demokrasi, terdapat istilah teknokrasi, yang juga merupakan sistem pemerintahan di dunia.

Mungkin, istilah teknokrasi masih terdengar asing di telinga kita. Kita lebih sering mendengar istilah demokrasi karena negara kita dianggap menganut sistem tersebut. Padahal, sejatinya, teknokrasi sudah ada sejak tahun 1919.

Bahkan, kalau kita telusuri lebih dalam, konsep mengenai sistem teknokrasi sudah ada sejak zaman para filsuf dahulu, hingga muncul Taylorisme dan Gerakan Teknokrasi pada tahun 1930-an, serta berkembang hingga sekarang.

Sekilas mengenai Teknokrasi

Ilustrasi teknokrasi. Foto: Kheng Guan Toh/Shutterstock

Kata teknokrasi bersumber dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata téchne yang berarti keterampilan dan krátos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Merangkum dari Wallstreetmojo, teknokrasi mengacu pada sistem pemerintahan yang mana para ilmuwan dan pakar teknis (ahli) memegang jabatan politik serta membuat keputusan untuk kepentingan publik.

Para teknokrat memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk mengatasi masalah, seperti keuangan, industri, dll., yang dihadapi negara pada saat pengangkatan mereka. Istilah teknokrat diperkenalkan pertama kali oleh seorang insinyur asal Amerika Serikat bernama William Henry Smyth.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh teknokrat. Teknokrat di KBBI diartikan sebagai cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan.

Teknokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mana keputusan politik dan kebijakan publik didasarkan pada pengetahuan dan keahlian teknis dari para ahli dalam bidang terkait—bukan ditentukan oleh pertimbangan politik atau ideologi.

Dalam teknokrasi, keputusan yang memengaruhi masyarakat diambil oleh individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam bidang tersebut.

Dalam sistem teknokrasi, ahli-ahli yang terampil dalam ekonomi, sains, teknologi, sosial, dan sebagainya yang punya peran dominan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Mereka seringkali dipilih atau ditunjuk berdasarkan kompetensi dan keahlian mereka, tanpa memperhatikan faktor politik atau pemilihan umum.

Tujuan utama dari teknokrasi ialah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, dengan mengandalkan pengetahuan dan metode ilmiah untuk memecahkan masalah dan mendorong kemajuan pembangunan.

Teknokrat dalam Pusaran Pemerintahan Indonesia

Emil Salim. Foto: AFP

Sejarah telah mencatat, bahwa dalam pemerintahan Indonesia pernah diisi oleh para teknokrat. Pada era Orde Baru yang dinakhodai Presiden Soeharto, pemerintahan Indonesia banyak diisi oleh teknokrat.

Pada saat itu, kita mengenal ada yang namanya Mafia Berkeley, yakni suatu kelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang punya peran kunci dalam menentukan kebijakan ekonomi era masa Orde Baru di Indonesia.

Mafia Berkeley terdiri dari Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Mohammad Sadli, dan Subroto, yang mayoritas dari mereka merupakan lulusan dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat.

Para teknokrat tersebut dianggap sebagai arsitek ekonomi yang punya pengaruh besar dalam pemerintahan Orde Baru. Kebijakan ekonomi berupa reformasi dan rehabilitasi mereka pun dicap sukses membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Akan tetapi, kelompok ini juga mendapat kritik, terutama dari kalangan militer yang lebih nasionalis. Mafia Berkeley dianggap terlalu pro-asing (boneka Amerika Serikat), serta menerapkan ekonomi liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Kendati demikian, kelompok Mafia Berkeley tetap dianggap berpengaruh dalam sejarah perekonomian Indonesia. Mereka diakui sebagai kelompok yang berhasil membantu mengatasi krisis ekonomi yang merupakan dampak dari pemerintahan era Presiden Sukarno.

Selain itu, ada sosok Radius Prawiro yang juga seorang teknokrat, beliau memegang peran penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia, serta terlibat dalam penyusunan pelbagai kebijakan ekonomi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menarik investasi ke Indonesia.

Kemudian, pada masa Orde Baru ada menteri bernama Frans Seda, yang menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, beliau merupakan teknokrat generasi pertama yang membangun fondasi ekonomi dan keuangan negara.

Menurut Sri Mulyani, kala itu, Frans Seda dihadapkan pada situasi yang sulit, yakni tingginya tingkat inflasi yang mencapai hiperinflasi. Inflasi yang sangat tinggi ini berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat saat itu.

Frans Seda mengambil kebijakan untuk menstabilkan perekonomian dan keuangan negara. Salah satu langkah yang diambil oleh beliau adalah menerapkan prinsip balance budget dalam pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara ketika itu betul-betul diperhatikan, sehingga perekonomian Indonesia kembali stabil dan tingkat inflasi turun signifikan.

Lalu, kita tahu juga, pada era Orde Baru, B.J. Habibie, yang juga seorang teknokrat, pernah mendampingi Presiden Soeharto menakhodai Republik Indonesia. Hingga terjadi peristiwa Reformasi 1998 yang berdampak pada pergantian kekuasaan dari Soeharto ke Habibie.

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, Habibie, Sang Teknokrat, berupaya sekuat tenaga untuk bisa memulihkan pelbagai permasalahan di Indonesia kala itu, dan beliau dianggap berhasil memulihkan perekonomian Indonesia.

Selain itu, Habibie pun dianggap sebagai pemimpin yang demokratis karena memberikan referendum kepada Timor Timur (sekarang Timor Leste), tetapi laporan pertanggungjawaban Sang Teknokrat ditolak oleh MPR, sehingga membuat dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai calon presiden.

Hebatnya teknokrat Indonesia kala itu, di kalangan pers, sampai-sampai memunculkan istilah Widjojonomics dan Habibienomics. Widjojonomics mengacu pada pendekatan ekonomi yang dikembangkan oleh Widjojo Nitisastro dan Habibienomics mengacu pada pendekatan ekonomi Habibie.

Indonesia dalam Bingkai Teknokrasi

Ilustrasi Indonesia dalam bingkai teknokrasi. Foto: Salivanchuk Semen/Shutterstock

Kita ketahui bersama, bahwa sistem teknokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kebijakan publik didasarkan pada pengetahuan dan keahlian teknis para ahli di bidang terkait, bukan semata-mata berdasarkan keputusan politik atau ideologi.

Ahli yang kompeten dalam bidang seperti ekonomi, sains, teknologi, sosial, dan yang lainnya memiliki peran dominan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Prinsip dasar teknokrasi adalah bahwa keputusan yang mempengaruhi masyarakat pun harus didasarkan pada pengetahuan dan metode ilmiah, dan diambil oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan.

Pemilihan atau penunjukan teknokrat biasanya didasarkan pada kompetensi dalam bidang spesifik, tanpa mempertimbangkan faktor politik atau pemilihan umum. Tujuan utama sistem teknokrasi ialah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dengan mengandalkan pengetahuan dan pendekatan ilmiah.

Meskipun demikian, terdapat kelemahan dari sistem teknokrasi, pertama, partisipasi politik masyarakat dapat diabaikan, mengurangi peran mereka dalam pengambilan keputusan, dan kedua, aspek teknis dan efisiensi sering kali mendominasi, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial, etika, dan perspektif yang beragam. Kebijakan yang hanya didasarkan pada pertimbangan teknis dapat mengabaikan kepentingan sosial yang lebih luas.

Dalam praktiknya, banyak negara menggabungkan sistem teknokrasi dengan elemen demokrasi dan sistem politik lainnya. Keputusan teknis didasarkan pada pengetahuan para ahli, tetapi juga melibatkan partisipasi publik dan kontrol politik yang tepat.

Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pengetahuan teknis dan partisipasi politik dalam sistem teknokrasi. Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme yang memfasilitasi dialog dan pertukaran pendapat antara ahli dan masyarakat umum merupakan cara untuk mencapai hal ini.

Merangkum dari Wallstreetmojo, teknokrat adalah para ahli dalam bidang spesifik seperti sains, teknologi, keuangan, atau ekonomi. Namun, terkadang mereka kurang memahami aspek sosial dan masyarakat, yang menyebabkan mereka membuat keputusan yang terlalu teknis tanpa memperhatikan dampaknya pada masyarakat secara umum.

Karena mereka tidak terlibat secara politik sebelum menduduki jabatan publik, dukungan politik terhadap mereka hilang. Mereka sering dianggap tidak demokratis dan dinilai mengabaikan kepentingan publik.

Di dalam Wallstreetmojo juga disebutkan bahwa teknokrat cenderung membuat keputusan berdasarkan data serta mengabaikan atau kurang bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini terkadang mengarah pada persepsi konspirasi, seperti deep state (sebuah konsep atau teori yang menyatakan adanya kekuatan tersembunyi alias bentuk pemerintahan rahasia yang terdiri dari jaringan kekuasaan tersembunyi).

Ketidaksinkronan hubungan mereka dengan dunia luar membuat para teknokrat kesulitan dalam mengeksplorasi solusi di luar bidang keahlian teknis mereka.

Akibatnya, mereka cenderung menerapkan aturan dan regulasi yang hanya terkait dengan pengetahuan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara umum.