Politik Kampus sebagai Miniatur Politik Indonesia

Sumber gambar: dokumentasi pribadi

Banyak sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa kampus merupakan miniatur negara, struktur organisasi mahasiswa di dalam kampus hampir sama dengan struktur pemerintahan Indonesia–meskipun tidak secara mutlak.

Terdapat beberapa kesamaan antara kampus dan negara (dalam hal ini Indonesia), seperti dalam tatanan kepemerintahan, kampus mempunyai pimpinan mulai dari ruang lingkup fakultas (daerah) sampai tingkat universitas (pusat/nasional).

Sama seperti halnya trias politika ala Montesquieu yang diterapkan di Indonesia, di kampus juga terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif–walaupun masih banyak kampus di Indonesia yang belum ada lembaga yudikatif.

Melihat organisasi intrakampus di Universitas Indonesia, pada kekuasaan eksekutif mahasiswa dipegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), kekuasaan legislatif terdapat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan kekuasaan yudikatif terdapat Mahkamah Mahasiswa (MM). Ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan yang setara secara hierarki.

Secara garis besar, kampus-kampus di Indonesia memiliki organisasi kemahasiswaan yang hampir mirip dengan di Universitas Indonesia, terdapat lembaga eksekutif dan legislatif, meskipun masih jarang kampus-kampus di Indonesia yang ada lembaga yudikatif.

Dalam perebutan suara, terdapat pemilihan umum (pemilu) di kampus atau biasa dikenal dengan istilah pemilihan umum raya (pemira)–atau di beberapa kampus memiliki nama yang berbeda–yang merupakan sebuah mekanisme demokrasi kampus dengan tujuan memilih Presiden dan Wakil Presiden atau Ketua dan Wakil Ketua BEM, anggota DPM, dan ketua himpunan mahasiswa (Hima) atau Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Dalam dinamika politik kampus juga hampir sama dengan yang terjadi dalam politik nasional, para mahasiswa membentuk kubu (koalisi) dan saling “sikut-menyikut” demi mendapatkan suara untuk meraih kekuasaan.

Di beberapa kampus, salah satunya Universitas Gadjah Mada, terdapat partai mahasiswa untuk tujuan pemira. Adanya partai mahasiswa bermaksud untuk mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa yang ingin maju dalam kontestasi pemira, di dalam partai mahasiswa juga terdapat visi dan misi partai.

Dinamika yang terjadi dalam kontestasi pesta demokrasi yang mewarnai politik kampus juga hampir mirip dengan iklim politik di Indonesia, seperti terjadinya konflik antarkubu ketika pemira, pelanggaran ketika kampanye, adanya buzzer, black campaign, dsb.

Kampus sebagai tempat lahirnya generasi intelektual sudah seharusnya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berpolitik secara baik dan sehat, politik kampus menjadi saluran penghayatan nilai-nilai yang baik, seperti integritas, tanggung jawab, etika, dan sebagainya.

Mahasiswa juga memiliki peran sebagai agent of change, guardian of value, iron stock, moral force, dan social control. Peran-peran ini seharusnya juga dijadikan acuan dalam melakukan politik kampus yang berkualitas.

Politik kampus seharusnya menjadi ladang dan pemupukan bagi para mahasiswa yang nantinya sebagai menjadi generasi penerus bangsa. Jangan sampai politik kampus ikut mencontoh buruknya politik yang terjadi di Indonesia, melihat kondisi perpolitikan di tanah air akhir-akhir ini yang buruk, juga terdapat dikotomi sehingga menimbulkan perpecahan.

Adanya warna-warni dalam pesta demokrasi di kampus tentu merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa sebelum terjun ke dunia perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sikap yang baik dalam melakukan politik kampus karena sejatinya politik kampus merupakan miniatur politik Indonesia, dan kampus merupakan miniatur negara.