Relevansi Aksi Demonstrasi Mahasiswa pada Era Sekarang
Manusia biasa yang senantiasa menjadi pemulung ilmu dan pengepul pengetahuan
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Raihan Muhammad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAksi demonstrasi merupakan seni menyampaikan pendapat di muka umum dengan membawa tujuan–mengenai isu politik, hukum, lingkungan, dan lain-lain. Di negara kita, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah dijamin oleh konstitusi. Sehingga sudah semestinya negara melindungi dan menjamin setiap warga negara untuk bisa mengemukakan aspirasinya.
Aksi demonstrasi di Indonesia sering dilakukan oleh mahasiswa. Sebagai generasi harapan bangsa, mahasiswa memiliki pelbagai peran: agent of change, social control, guardian of value, moral force, dan iron stock. Peran-peran tersebut merupakan tanggung jawab bagi mahasiswa untuk mendedikasikan dirinya demi kemajuan bangsa ke depannya. Tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dalam aksi demonstrasi umumnya juga menyangkut kepentingan masyarakat.
Gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang yang hingga era sekarang masih digaungkan dan digelorakan. Berikut merupakan perjalanan panjang gerakan oleh para kaum penyambung lidah rakyat.
Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia
Sebelum kemerdekaan Indonesia, terdapat gerakan oleh mahasiswa berupa perkumpulan-perkumpulan pemuda, seperti Budi Utomo, Indische Vereeniging alias Perhimpunan Indonesia, Kelompok Studi Indonesia, Kelompok Studi Umum, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), serta adanya kesadaran para pemuda sehingga memunculkan Sumpah Pemuda. Pada era ini gerakan mahasiswa lebih condong kepada pemikiran-pemikiran.
Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan corak gerakan mahasiswa, para mahasiswa mulai melakukan aksi demonstrasi ke jalan. Pada tahun 1947, terbentuk Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang bertujuan supaya mempererat hubungan persaudaraan antara para mahasiswa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, PPMI mulai melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut penggembosan PKI. Tokoh yang ikut mengkritik dan berdemonstrasi ketika itu salah satunya adalah Soe Hok Gie.
Soe Hok Gie, salah satu orang yang menjadi nakhoda dalam aksi Tritura pada 1966 silam, bersama mahasiswa Angkatan ‘66 lainnya ia sering mengkritik keugal-ugalan pemerintahan Sukarno. Gerakan Angkatan ‘66, suatu gerakan kolektif nasional yang memperjuangkan keadilan untuk membubarkan PKI yang berideologi komunis. Angkatan ini juga yang pada akhirnya menumbangkan pemerintahan Sukarno sehingga muncul era baru, yakni Orde Baru.
Pada era Orde Baru–di bawah kepemimpinan Soeharto–mahasiswa juga beberapa kali melakukan aksi demonstrasi. Pada 19 Januari 1970, para mahasiswa–bersama para pelajar–melakukan demonstrasi di depan kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, sebagai akibat dari keputusan pemerintah menaikkan harga minyak bumi. Adapun tujuan dari aksi ini, di antaranya meminta penjelasan pemerintah terkait perekonomian negara, meningkatkan perikehidupan rakyat, serta menuntut mengambil tindakan tegas terhadap para koruptor.
Kemudian, Pada 9 Juli 1972, para mahasiswa yang tergabung ke dalam Gerakan Penghematan (Gepeng) melakukan demonstrasi untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) karena dinilai memboroskan anggaran dan hanya membuang-buang uang semata–seperti halnya proyek Mercusuar era Presiden Sukarno. Aksi ini juga diikuti oleh tokoh-tokoh intelektual, seperti Mochtar Lubis, W.S. Rendra, Poncke, dsb.
Memasuki tahun 1974, terdapat peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari alias Malari, yakni demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa Indonesia untuk menentang kebijakan Presiden Soeharto. Aksi yang semula berjalan secara damai akhirnya menimbulkan kericuhan huru-hara, tercatat sejumlah 11 orang wafat, 128 orang luka berat, serta ratusan mobil dan rumah rusak akibat peristiwa ini.
Kemudian, pada tahun 1978, pemerintah memberlakukan sistem Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Keorganisasian (BKK) alias NKK/BKK. Adanya sistem ini bertujuan untuk mengontrol kegiatan mahasiswa dari kegiatan politik serta penyatuan keorganisasian mahasiswa dengan kampus, dan supaya mahasiswa tak melawan kebijakan pemerintah.
Adanya kebijakan tersebut tentu menimbulkan gelombang protes yang besar dari mahasiswa, NKK/BKK merupakan upaya Orde Baru membungkam kebebasan berpendapat dan mengebiri daya kritis mahasiswa. Tentu hal tersebut ditentang oleh mahasiswa–sebagai kaum yang memiliki nalar sehat serta idealisme tinggi. Kebijakan tersebut mengharuskan aktivitas mahasiswa dijegal dari kenyataan sosial di Indonesia.
Memasuki tahun 1997–1998, para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut kepada Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, pada 19 Mei 1998, para mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR RI. Akhirnya, 21 Mei 1998, pemerintah Soeharto berhasil tumbang, sehingga Indonesia memasuki tatanan kehidupan baru di bawah komando Presiden B.J. Habibie.
Memasuki tahun 2000-an–hingga sekarang–dalam sejarah juga tercatat gelombang aksi demonstrasi oleh mahasiswa, semua Presiden pada era reformasi pernah didemo oleh mahasiswa. Mahasiswa menyikapi pelbagai hal, seperti kenaikan harga BBM, menolak peraturan undang-undang yang bermasalah dan merugikan masyarakat, kenaikan harga sembako, dan masih banyak lagi.
Aksi Demonstrasi dalam Konsep Sistem Politik
Demonstrasi merupakan salah satu cara mahasiswa untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan keresahan. Sejarah telah mencatat bahwa adanya aksi demonstrasi mahasiswa juga berpengaruh terhadap tumbangnya rezim Sukarno dan rezim Soeharto yang ketika itu terdapat penyimpangan terhadap kekuasan yang dijalankannya secara ugal-ugalan sehingga merugikan masyarakat.
Buruknya komunikasi politik yang dilakukan pemerintah sering kali menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat, sehingga timbul gerakan-gerakan dari para mahasiswa untuk melakukan perlawanan lewat manifesto. Buruknya keputusan politik yang diambil pemerintah berimplikasi pada aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang mana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah beberapa kali tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat secara umum.
Di dalam konsep sistem politik David Easton, terdapat output dan input. Di dalam input, terbagi menjadi input dukungan dan input tuntutan. Aksi menyampaikan aspirasi–seperti melalui aksi demonstrasi–oleh para mahasiswa termasuk input tuntutan. Input yang dihasilkan dari skema sistem politik tersebut akan menghasilkan output. Output yang dihasilkan ini nantinya akan diberlakukan di masyarakat.
Sehingga dengan adanya tuntutan, misalnya mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, juga berpengaruh terhadap keputusan ataupun kebijakan yang akan diambil oleh pengambil kebijakan. Oleh karenanya, mahasiswa berdemonstrasi juga penting dan diperlukan dalam rangka menjaga dan mendesak supaya output yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat secara umum.
Relevansi Aksi Demonstrasi Mahasiswa
Sejarah telah mencatat, gerakan-gerakan mahasiswa beberapa kali berpengaruh terhadap peradaban pemerintahan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, dua rezim–rezim Sukarno dan Soeharto–berhasil dikoyak-koyak mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang dilakukan secara masif, sehingga akhirnya dua rezim tangan besi tersebut berhasil dipatahkan dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.
Di dalam negara dengan sistem demokrasi, setiap orang maupun sekumpulan orang memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat, salah satu caranya melalui aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi beberapa kali juga berhasil mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menjadi lebih baik. Hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat oleh warga negara–selama tidak melanggar ketentuan hukum–dijamin konstitusi kita, sehingga tidak boleh dibasmi, ditindas, dijegal, dan sebagainya.
Sering kali cara-cara penyelesaian masalah menggunakan audiensi dan sebagainya tidak dijalankan secara efektif oleh para pejabat, birokrasi yang berbelit membuat para mahasiswa memilih aksi demonstrasi untuk mendesak pemerintah supaya membuat kebijakan ataupun mengambil keputusan politik yang hanya mementingkan dirinya serta golongannya, sehingga abai terhadap kepentingan masyarakat umum.
Kemudian, pada era sekarang, dengan perkembangan internet yang pesat, media sosial dipakai oleh sebagian besar pemuda di Indonesia. Selain digunakan untuk berinteraksi, media sosial juga merupakan “senjata” untuk melakukan serangan serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat secara umum. Kebobrokan yang dilakukan pemerintah bisa menjadi viral, sehingga media sosial juga bisa menjadi kontrol sosial.
Adanya media sosial sebetulnya tidak menghilangkan relevansi aksi demonstrasi mahasiswa pada era sekarang, tetapi justru malah bisa mengintegrasikan dan menjadi kekuatan untuk melakukan aksi. Dengan adanya media sosial, para mahasiswa bisa saling berkomunikasi dan konsolidasi dengan tujuan yang sama. Ajakan seruan secara repetitif untuk melakukan aksi demonstrasi juga bisa dilakukan melalui media sosial.
Dalam sejarahnya, Indonesia lahir dari perjuangan para pejuang yang senantiasa melawan: melawan kebodohan, ketidakadilan, dan kemunafikan para penjajah. Pelbagai cara dilakukan oleh para pejuang bangsa, salah satunya melalui gerakan-gerakan yang revolusioner untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya.
Demonstrasi di negara dengan sistem demokrasi merupakan hal yang wajar karena pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Aksi demonstrasi yang dilakukan tidak boleh menganggu kepentingan umum, merusak fasilitas umum, serta melakukan pelanggaran hukum.
Aksi demonstrasi mahasiswa akan terus ada dan relevan selama masih ada kesewenang-wenangan dari para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berorientasi pada manfaat masyarakat secara umum oleh pemerintah.