Urgensi Impor Bahan Pangan bagi Indonesia

Sumber gambar: dokumentasi pribadi

Pada akhir tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras sebanyak 200 ribu ton–dengan rincian 130 ribu ton dari Thailand, dan sisanya dari Pakistan dan Vietnam. Dilansir dari laman resmi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog, dinyatakan bahwa Bulog mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ton, tetapi rencananya 300 ton berikutnya pada bulan Februari 2023.

Adanya impor beras sebanyak 500 ribu ton yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh penyerapan beras untuk cadangan beras pemerintah atau CBP terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga pemerintah melakukan kebijakan impor beras secara bertahap. Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai bahwa stok beras di Perum Bulog saat ini ditambah rencana impor 200 ribu ton mencukupi kebutuhan dalam negeri sampai Februari 2023.

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa keputusan pemerintah dalam melakukan impor beras keliru karena Indonesia merupakan negara agraris, yakni negara yang mampu menghasilkan jumlah pertanian dalam jumlah yang besar atau banyak. Ditambah lagi dengan dibumbui politisi-politisi yang mempunyai kepentingan, sehingga banyak masyarakat yang belum paham mengenai keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Apakah impor perlu dilakukan?

Impor berarti pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri, dalam kamus Cambridge impor diartikan sebagai untuk membeli atau mendatangkan produk dari negara lain. Impor dibutuhkan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negaranya karena pada hakikatnya tidak ada negara di dunia ini yang mempu memproduksi dan memenuhi semua kebutuhan dalam negeri tanpa adanya bantuan dari negara lain.

Dilansir dari lama resmi lembaga International Monetary Fund (IMF), terdapat alasan mengapa negara berdagang, dalam salah satu konsep terpenting dalam ilmu ekonomi, bahwa perdagangan sejatinya dipengaruhi oleh biaya komparatif–bukan biaya absolut (untuk memproduksi suatu barang). Suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan menurut keunggulan komparatifnya–mengekspor produk dengan keunggulan absolutnya terbesar, dan mengimpor produk dengan keunggulan absolutnya secara komparatif lebih kecil (bahkan jika masih positif).

Sehingga impor perlu dilakukan oleh suatu negara dalam mencukupi kebutuhan di dalam negerinya, seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris, tetapi kebutuhan konsumsi terhadap produk juga besar, misalnya beras yang menurut Bulog kebutuhan konsumsi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton per tahun.

Terdapat pilihan lain, seperti menyerap produk dari dalam negeri, tetapi pada kenyataannya sulit dilakukan karena terdapat masa yang bernama paceklik. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus melakukan impor dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan beras. Ini juga merupakan upaya menjaga stok pangan supaya tidak terjadi krisis pangan.

Adanya impor dari luar negeri juga untuk melindungi masyarakat dari para oknum kartel serta tengkulak yang bisa merugikan petani dan masyarakat. Apabila permintaan naik, tetapi stok terbatas maka hal ini akan mengakibatkan harga naik, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah juga perlu melakukan impor khususnya pada komoditas pangan yang kebutuhannya belum tercukupi dengan baik di dalam negeri. Meskipun demikian, perlu ada kehati-hatian dari pemerintah untuk mencegah adanya mafia pangan yang membuat kerugian bagi masyarakat.

Adanya impor bahan pangan yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk melakukan proteksi pasar, apabila ada pihak yang ingin memainkan harga pasar, maka pemerintah melalui Bulog akan mengedarkan beras impor yang harganya murah sehingga ada price aggregation. Impor ini merupakan salah satu senjata yang dilakukan oleh Bulog untuk mencegah terjadinya permainan pasar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain beras, terkadang sejumlah politisi juga menyoroti impor garam yang padahal kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Padahal kalau diperhatikan tidak semua garis pantai bisa digunakan sebagai garis pantai, yang mana disesuaikan dengan lokasi.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dalam penentuan lokasi untuk memproduksi garam tidak sembarangan karena lokasi menjadi faktor penting dalam penentuan metode produksi garam yang ada di Indonesia. Adapun parameter Indeks Kesesuaian Garam (IGM) dalam menentukan lokasi produksi garam, di antaranya curah hujan, tingkat penguapan, suhu udara, kecepatan angin, dan sebagainya.

Masih kurangnya pemanfaatan teknologi dalam melakukan tambak garam juga merupakan faktor yang menyebabkan produksi garam di Indonesia masih kurang, di Indonesia mayoritas masih menggunakan teknologi tradisional. Mayoritas penggunaan garam juga digunakan untuk industri, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Garam yang diproduksi oleh masyarakat memiliki Natrium Klorida (NaCl) rata-rata 93,1%, sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) NaCl menetapkan kadar minimum NaCl garam sebesar 97% sesuai Codex Alimentarius-FAO, bahkan spesifikasi garam farmasi mesti mempunyai kadar NaCl sebesar 99%.

Oleh karena itu, tidak heran apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan impor garam dari negara lain: Australia, India, Selandia Baru, dan sebagainya. Adanya kebijakan impor garam disebabkan karena karena industri garam nasional pada kenyatannya belum optimal dalam kapasitas produksinya.

Sehingga apabila ada politisi yang menggoreng isu terkait impor bahan pangan ataupun berjanji ketika kampanye untuk menolak impor bahan pangan, seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo pada saat berkampanye, ia berjanji akan berhenti impor bahan pokok salah satunya beras. Namun, pada kenyataannya ketika menjabat sebagai presiden, ia justru membuka keran impor terhadap beberapa bahan pokok, kenapa? karena impor memang diperlukan dalam kondisi tertentu.

Bagaimana solusinya?

Adapun solusi untuk masyarakat guna menangkal “gorengan” para politisi terkait impor–khususnya mengenai bahan pangan–bisa dilakukan dengan edukasi, penanaman mengenai ilmu-ilmu ekonomi dasar bisa ditanamkan kepada masyarakat supaya mereka tidak panik dan khawatir terhadap kondisi perekonomian bangsa Indonesia.

Para politisi juga seharusnya memberikan pemahaman mengenai ilmu yang ada–bukan malah mempolitisasi keadaan yang bisa merugikan masyarakat–sehingga banyak dari masyarakat yang melek terkait perekonomian, politis-politisi juga jangan berkampanye yang membohongi rakyat.

Dalam kondisi tertentu, terdapat urgensi yang mengaharuskan pemerintah untuk melakukan impor sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, hal ini juga untuk masyarakat.

Meskipun demikian, impor yang dilakukan juga harus mempertimbangkan kehati-hatian dan harus sesuai kebutuhan demi masyarakat Indonesia, biar bagaimanapun pada era globalisasi sekarang ini impor barang tidak bisa dihindari–meskipun harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri–ada juga kerja sama internasional yang juga bisa menguntungan dalam negeri.

Oleh karena itu, jadilah masyarakat yang cerdas supaya terhindar dari tipuan politisi, dan jadilah politisi yang jujur supaya tidak merugikan masyarakat. Betapa hebatnya Indonesia, suatu negeri yang didirikan oleh para pencinta buku yang melawan: melawan kebodohan, ketidakadilan, dan kemunafikan.